eQuator.co.id – Putussibau-RK. Sejak ditetapkan sebagai kawasan konservasi, lebih dari 50 persen wilayah Kabupaten Kapuas Hulu masuk kawasan hutan lindung.
Atas dasar itulah, muncul berbagai NGO (Non Government Organization) di Bumi Uncak Kapuas yang bergerak di bidang lingkungan, menggaet dana dari luar negeri untuk melakukan beberapa program. Keberadaan dan program NGO ini mesti diawasi ketat.
Daerah yang menjadi sasaran NGO, diantaranya kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). “Di Kecamatan Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Embaloh Hulu dan Batang Lupar banyak masuk NGO. Hanya saja program mereka tak disosialisasi ke masyarakat,” kesal M. Iwan permerhati masalah lingkungan, Selasa (12/7).
Alumni Fakultas Kehutanan salah satu Perguruan Tinggi di Pontianak ini menyebutkan, di Kecamatan Batang Lupar, satu desa saja terdapat empat hingga lima NGO. Mereka membawa program masing-masing. Salah satu program yang dibawa, restorasi dan rehabilitasi hutan serta lahan gambut. Namun sejauh ini Iwan belum melihat jelas programnya dan kemajuan dari kegiatan NGO tersebut.
“Masak ada satu desa masuk lima NGO, bisa tumpang tindih programnya. Mestinya Bappeda harus proaktif mengawasi NGO-NGO ini,” imbaunya.
Dijelaskannya, restorasi yang dilakukan berupa penanaman pohon, seperti tengkawang dan lainnya. “Mereka tanam tengkawang, dalam dua tahun memang bisa merubah lingkungannya,” ucapnya.
Iwan berharap pemerintah daerah memanggil semua NGO yang masuk ke Kapuas Hulu. Menanyakan program mereka serta sejauh mana kegiatannya di lapangan.
Terpisah, Camat Batang Lupar, Gunawan membenarkan adanya NGO masuk ke wilayahnya, membawa berbagai program di bidang lingkungan. Salah satunya program restorasi. Hanya saja, dia mengaku tidak satupun NGO tersebut berkoordinasi dengan dirinya, selaku pimpinan kecamatan. Demikian juga dengan kepala desa, menurut dia sebagian tidak mengetahui restorasi itu.
“Memang ada program restorasi dari NGO. Cuma saya tidak tahu, mereka tak ada koordinasi dengan saya,” kesal Gunawan.
Dalam waktu dekat, Gunawan berjanji akan memanggil sejumlah Kades untuk menanyakan, apakah NGO-NGO yang masuk ke desa mereka ada berkoordinasi. Selain itu, dia juga meminta Pemkab memonitor NGO-NGO yang masuk ke Kapuas Hulu. Sehingga programnya dapat direalisasikan kepada masyarakat.
Laporan: Andreas
Editor: Arman Hairiadi
