eQuator.co.id – Pontianak-RK. 332 orang yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Dalam waktu dekat, mereka akan segera bertugas.
“Hari ini (kemarin, Red) CPNS yang diterima sebanyak 332 orang. SK sudah ada kita serahkan,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji saat melantik para CPNS 2018 lingkungan Pemprov di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (28/2).
Sekarang para CPNS tersebut sedang diberi pembekalan. Setelah itu, secepatnya mereka bekerja. “Setelah pemberian SK, para CPNS bisa langsung bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” harapnya.
Pria yang karib disapa Midji ini mengapresiasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang cepat melakukan proses administrasi berkas para CPNS tersebut. Tidak seperti dulu-dulu, penerimaan SK begitu lama. “Namun sekarang sudah cepat. Tidak sampai sebulan administrasi CPNS sudah beres,” tuturnya.
Dirinya berharap, para CPNS tersebut bekerja dengan baik dan memahami aturan kepegawaian. Seiring dengan Revolusi Industri 4.0 yang sekarang dihadapi, dia berharap para CPNS bisa memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Sebab di zaman sekarang dituntut percepatan dalam segala aspek. Agar bisa bersaing dengan daerah lainnya dalam pembangunan di Kalbar. “Revolusi Industri 4.0 ini harus ditandai dengan percepatan pelayanan, kalau kita mau mengikuti,” tuturnya.
Sebaliknya, jika tidak mau mengikuti, maka akan ketinggalan. Siapa bisa memberikan pelayanan cepat, dia lah yang akan tampil dan unggul. “Itu prinsip yang harus ditanamkan oleh CPNS,” lugasnya.
Pembekalan tugas dan penyerahan SK Pengangkatan CPNS berdasarkan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 813/70/BKD-C tanggal 20 Februari 2019. Formasinya S-2 dengan golongan III/b sebanyak 7 orang. Formasi pendidikan S-1 dan Diploma IV dengan golongan III/a sebanyak 294 orang. Sedangkan formasi Diploma III dengan golongan II/c sebanyak 21 orang.
Ditemui usai pelantikan, Gubernur berharap para CPNS bisa menjalankan tugas dengan optimal. Misalnya tenaga pendidikan, jadilah guru yang baik. Guru yang selalu dinanti oleh kelasnya (siswa). “Yang dokter, berilah pelayanan berdasarkan nurani,” pesannya.
Ditanya fenomena penumpukan ASN guru di perkotaan, Midji mengatakan, di masa depan BKN dan Kemenpan-RK harus tegas. Daerah yang membiarkan ASN-nya pindah-pindah, jangan diberi formasi lagi. “Kalau daerah membiarkan ASN-nya pindah, berarti daerah itu tak butuh ASN,” lugasnya.
Midji mengungkapkan, ada daerah yang memiliki dokter hewan cuma satu orang. Tapi dibiarkan pindah. Begitu pula dokter spesialis yang sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi dibiarkan pindah juga. Tapi tahun berikutnya buka formasi lagi. “Itu kan nggak betul. Makanya saya sarankan, daerah yang membiarkan ASN-nya pindah atau kurang, jangan diberi formasi lagi,” tutup Midji.
Laporan: Bangun Subekti
Editor: Arman Hairiadi
