eQuator.co.id – Pontianak-RK. DPRD Provinsi Kalbar melaksanakan paripurna tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2017 di Balairungsari, Gedung Parlemen Kalbar, Senin (19/3).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, SH didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M Kebing L serta dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmaji, anggota DPRD Provinsi Kalbar serta SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Anggota yang menghadiri paripurna ini berjumlah 35 dari 64 anggota DPRD Provinsi Kalbar,” ujar Ermin Elviani.
Setelah disampaikan naskah LKPj Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2017 oleh Pj Gubernur, Evi mengatakan, selanjutnya naskah yang sudah disampaikan oleh Pj Gubernur akan dibahas oleh anggota DPRD Provinsi Kalbar.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji menjelaskan, Provinsi Kalbar memiliki wilayah seluas 146.807 km persegi dan merupakan provinsi dengan wilayah terluas ke-3 di Indonesia, setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Provinsi Kalbar memiliki garis pantai sepanjang 1.163 km dari utara (Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas) hingga Selatan (Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang). Wilayah Provinsi Kalbar yang sangat luas tersebut hingga tahun 2017 dihuni oleh penduduk sejumlah 5.381.428 jiwa. Yang dari penduduk laki-laki sebanyak 2.768.013 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.613.415 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,61 persen,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2017 disusun dengan mempertimbangkan 7 prioritas pembangunan daerah. Yang meliputi meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kecerdasan sumber daya manusia, derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik, meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan dan meningkatnya pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya.
“Ada pun belanja daerah pada APBD murni direncanakan sebesar 5.065.395.280.000, setelah perubahan menjadi sebesar 5.407.654.501.695,06. Atau mengalami peningkatan sebesar 6,75% dari APBD murni. Dengan realisasi belanja sebesar 5.260.989.942.765.19 atau 97,29%,” tuturnya.
“Dalam belanja tidak langsung direncanakan sebesar 2.772.246.725.982,30. Realisasinya sebesar 2.793.604.751.158 atau 100,77%. Sementara belanja langsung direncanakan sebesar 2.635.407.775.712,76 realisasinya sebesar 2.467.385.191.607,19 atau 93,62%,” jelas Pj Gubernur Kalbar.
Ada pun capaian kerja urusan wajib dan urusan pilihan lainnya secara rinci dan lengkap telah dituangkan dalam Bab IV buku LKPj Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2017.
“Penyusunan ini disesuaikan dengan Keputusan DPRD Nomor 12/DPRD/2017 tentang rekomendasi DPRD Provinsi Kalbar atas LKPj Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan DPRD Kalbar Nomor 38/DPRD/2017 tentang rekomendasi DPRD Kalbar terhadap LKPj Gubernur Kalbar akhir masa jabatan 2013-2018,” terangnya.
Selanjutnya, secara garis besar dapat dipaparkan capaian kinerja urusan wajib. Yakni, urusan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
“LKPj Akhir Tahun Anggaran 2017, saya mengimbau dan mengajak berbagai elemen masyarakat maupun para stakeholder termasuk ASN bahwa memasuki tahun pesta demokrasi di Kalbar. Kita semua perlu tetap menjaga suasana sejuk, damai, aman dan kondusif selama proses pilkada,” harapnya.
Reporter: Zainudin
Redaktur: Andry Soe
