eQuator – Ketapang-RK. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agoesdjam Ketapang, dr Rusdi Efendi mengatakan rumah sakitnya ini perlu pembenahan. Di antaranya terkait peningkatan atau penambahan fasilitas, tenaga medis dan lain-lain.
“Rumah sakit ini sekarang tipe C. Paling lama 2019 sudah harus naik menjadi tipe B. Saat ini kita hanya bisa melakukan prombakan beberapa ruang seperti ICU agar sesuai standar,” kata Rusdi kepada wartawan, Kamis (26/11).
Menurutnya, saat ini banyak bangunan yang kurang memadai bahkan belum ada. Di antaranya ruang gudang khusus untuk obat saat ini masih menumpang di ruang lain. Ruang Poly masih kurang dan ruang ICU hanya ada empat ranjang.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya juga sudah membuat profil RSUD Agoesdjam.Tujuannya kedepan untuk meminta bantuan demi peningkatan RSUD Agoesdjam. Serta sedang fokus pada akreditasi memperbaiki sistem dan disiplin pegawainya.
“Tapi kendala kita masalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat. Kalau dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-red) terbatas. Kalau sesuai nawa cita Pak Presiden ada dana sebesar 10 persen tapi hingga saat ini belum ada,” ungkapnya.
Dicontohkannya, seperti permasalahan penyediaan obat di rumah sakitnya. Pihaknya sudah merincikan biaya oprasional dan obat kemudian diajukan ke Pemerintah Ketapang Rp 1 milyar untuk satu bulan. Namun yang didapat sekitar Rp 200 juta pertahun.
“Memang pada 2014 kita dapat 17 milyar lebih. Tapi anggaran itu sharing atau gabung sama uang operasional yang masuk ke rumah sakit ini,” jelasnya.
Menurutnya, RSUD Agoesdjam juga masih kekurangan dokter spesialis bedah, anak dan lain-lain. Minimal masing-masing harus ada tiga dokter spesialis. “Kalau kita bisa saja mendatangkannya tapi Pemda sanggup tidak membayarnya,” katanya.
Menurutnya, permasalahan ketersediaan obat juga menjadi persoalan di rumah sakitnya. Lantaran pihaknya hanya boleh membeli obat dari e-catalogue, tidak boleh pada yang lain. Sehingga ketika dipesan datangnya lama bahkan terkdang ketersediaan obatnya sudah habis.
“Pada hal kebutuhan obat itu sebenarnya hanya hitungan jam. Kalau kita beli di luar e-catalogue maka salah dan bisa kena saat periksa BPKP. Karena tempat lain harganya beda biasanya lebih mahal dari e-catalogue,” paparnya.
Tokoh masyarakat Ketapang, H Abdulbad H Arani menilai pelayanan kesehatan dan pendidikan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Termasuk terhadap kondisi RSUD Agoesdjam menurutnya harus benar-benar diperhatikan Pemerintah.
“Kita harap RSUD Agoesdjam menjadi ikon Ketapang. Kita minta Bupati yang terpilih nanti sungguh-sungguh memperhatikan. Serta harus membantu memperbaiki kondisi rumah sakit itu,” kata pria yang akrab dipanggil Dulbad ini.
Menurutnya, bantuan Pemerintah Ketapang sangat penting. Tujuannya agar Pemerintah Pusat juga bisa memberikan membantuan lainnya. Sebab terkadang Pusat tak bisa membantu karena terhalang di RSUD Agoesdjam sendiri yang belum siap.
Ia mencontohkan, seperti di Politeknik Negeri Ketapang (Poltap) mendapat anggaran dari Pemda Ketapang Rp 15 milyar. Kemudian pihaknya berusaha dan saat ini mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat Rp 68 milyar untuk membangun Poltap.
“Contohkan Pemerintah Pusat mau bantu peralatan. Tapi kalau RSUD Agiesdjam belum ada ruangnya, mau ditaruh di mana alat itu. Jadi terpaksa bantuan itu tidak jadi diberikan karena kendala di RSUD itu sendiri,” jelasnya.(Jay)
