eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pembangunan di Kalbar hampir tidak ada datanya. Satu contohnya, Program Percepatan Desa Mandiri. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, sampai hari ini jumlah desa di Kalbar tidak ada angka pastinya.
“Sampai hari ini (kemarin, red), data jumlah desa di Kalbar harusnya sudah akurat. Tapi nggak ada. Akhirnya muncul kesimpulan. Ada yang 2.031, ada yang 2.036. Dengan alasan desanya begini dan begitu. Akhirnya saya putuskan, jumlah desanya 2.031,” tutur Gubernur ketika memaparkan penjelasannya dalam kegiatan Open Data Day 2019 di Hotel Aston, Kota Pontianak, Senin (4/3).
Lanjutnya, sangat gampang untuk menguji data jumlah desa. Tapi penyelenggara perencanaan tidak melakukannya. Ketika bicara klasifikasi desa mandiri, yang ada hanya satu desa saja. Namun saat bicara desa maju, ada yang bilang 54, ada yang bilang 53. “Akhirnya saya simpulkan 53 desa maju,” ucapnya.
Midji, begitu Gubernur akrab disapa, mengatakan bahwa bila berhadapan dengan data yang berbeda, maka ambil data dengan resiko paling kecil. Itu baru bicara jumlah desa. Belum bicara indikatornya. “Ada yang bilang 64. Ini tanya Bappeda. Harusnya Bappeda tahu diluar kepala. Ada yang bilang 64. Ada yang bilang 52. Ada yang bilang 60. Kalau tak percaya, lihat paparan-paparan yang ada. Akhirnya, kita ambil 50 indikator,” ujar Midji.
Ia berpendapat, dengan adanya data yang berbeda, harusnya bisa dikolaborasikan menjadi sebuah model perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan yang baik butuh data akurat. Ia mencontohkan saat dirinya menjadi Wali Kota Pontianak. “Waktu itu, data orang miskin di Pontianak saya punya. Ditambah dengan data anak dari kaum miskin. Tinggi badan berapa, pendidikannya apa, semuanya ada. Jadi bila ada perekrutan perusahaan, bisa diketahui,” jelas Midji.
Kedepan, dia menginginkan adanya satu data dari setiap instansi. Midji mencontohkan New Zealand. Dikatakannya, data setiap penduduk di sana sudah tersedia. Bahkan catatan mediknya pun ada. Semua tersedia dalam selembar kartu. “Kedepan harus seperti itu. Lalu data segala aspek tersebut harus mudah diakses. Banyak data yang sudah terintegrasi, tapi susah diakses, nggak ada gunanya,” tukas Midji.
Lanjutnya, tak banyak orang yang suka dengan data. Tak banyak orang yang peduli dengan data. Tak banyak juga orang yang mencari data untuk menyusun perencanaan. Tentang itu, dirinya mengaku bahwa setiap bulan dikirimi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Saya baca semuanya. Sampai habis. Sampai saya hafal berapa nilai perolehan nelayan, indikasi-indikasi yang menyebabkan inflasi. Semua saya baca,” pungkas Midji.
Open Data Day 2019 di Indonesia merupakan kegiatan ke-9. Demikian yang disampaikan oleh Hermawan, Ketua Pontianak Digital Stream (PDS). Tahun ini, PDS mengambil fokus pada APBD Kalbar. “Itulah mengapa tema hari ini adalah ‘Tracking Public Money Flows.’ Karena kita akan bicara tentang APBD dan APBN. Juga bicara data yang valid,” jelas Hermawan dalam paparannya.
Dengan hal ini, masyarakat bisa mengetahui kemana aliran dana pemerintah. Bisa mengetahui apa yang sudah dibuat dengan anggaran tersebut. Hermawan juga mengatakan, kegiatan ini sudah terdaftar dalam 315 event data seluruh dunia. “Di Indonesia sudah ada lima event data. Salah satunya di Kalbar,” jelas Hermawan.
Data yang terbuka tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah. Namun berguna pula bagi publik. Diharapkan data yang terbuka dalam sistem satu data bisa membawa kebaikan bagi seluruh pihak. “Terutama untuk percepatan pembangunan di Kalbar,” ujar Hermawan.
Dilanjutkannya, data itu ada dimana-mana. Tinggal bagaimana merekamnya. Ia mencontohkan, sulitnya mendapat data atlet KONI Kalbar. “Tapi akhirnya bisa menemukan strategi untuk mengumpulkan datanya. Yaitu membuat SOP (Standar Operasional Prosedur, red) saat Porprov kemarin dengan mewajibkan pendaftaran atlet harus menggunakan sistem online. Alhamdulillah, data seluruh atlet di Kalbar sudah dimiliki,” pungkas Hermawan.
Ditemui saat jeda kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat, Prijono mengatakan, data terbuka sangat penting. Tidak hanya untuk BI. Namun untuk masyarakat Kalbar. “Data memang sangat penting. Untuk pencanangan pembangunan. Tanpa data yang baik, sulit untuk mengambil kebijakan yang pas,” ungkap Prijono di hadapan awak media.
Dirinya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan open data tersebut. Karena kegiatan ini mengungkap tentang data yang lengkap. Namun, ia juga memberi catatan terkait data. “Data harus memenuhi 5 kriteria. Biasa disebut CRATA. C, Comprehensive. Artinya data harus lengkap. R, Reliable. Data harus dapat dipercaya. A, Accurate. Data harus akurat. T, Timely. Data harus tepat waktu. Dan terakhir, A, Accessible. Mudah diakses,” jelas Prijono.
Senada dengan Gubernur, data yang baik namun susah diakses, maka akan susah juga ke depannya. Menurutnya, hal yang lebih penting lagi adalah penjelasan data itu sendiri. Disebutnya meta-data. “Misalnya tadi. Pak Gubernur menyatakan tentang jumlah desa. Apa yang dimaksud dengan jumlah desa? Apa kriterianya? Maka dari itu meta-data menjadi sangat penting,” ujar Prijono.
Ia juga mengatakan, perbaikan data sangat penting. Sesuai dengan prinsip CRATA. Contohnya ada beberapa data yang tidak diperbarui. Tidak sesuai waktunya. Tidak sesuai jadwalnya. Tidak sesuai cakupannya. “Ini menurut saya, perlu jadi perhatian,” tegas Prijono.
Ditambahkannya, koordinasi antar instansi sangatlah penting. Karena data tersebar dimana pun. Bank Indonesia, secara umum, membagi data dari BPS dalam dua kategori. Data umum dan data sektoral. “Data umum bisa dilakukan oleh BPS. Data sektoral dilakukan oleh instansi tertentu. Misalnya data perbankan atau moneter. Itu yang bisa melakukannya hanya Bank Indonesia. Maka dari itu, koordinasi sangat penting. Untuk mengisi data-data yang diperlukan,” kata Prijono.
Prijono menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik akan keterbukaan data yang menyangkut instansinya. Namun untuk data yang bersifat rahasia, pihaknya tidak akan membukanya. “Bisa membuat interpretasi yang macam-macam di masyarakat. Intinya, ada data-data yang tidak perlu diketahui publik. Itu untuk kepentingan internal saja. Agar nantinya bisa membuat kebijakan bagi instansi,” pungkas Prijono.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Kalbar, Alfian mengatakan, open data bukan hanya keinginan Gubernur. Tapi juga keinginan seluruh masyarakat. “Bukan hanya untuk Gubernur. Tapi juga untuk kepentingan bisnis, pemerintahan, serta untuk membuat berbagai kebijakan,” tutur Alfian saat ditemui Rakyat Kalbar.
Saat ditanyakan mengenai tanggapan Kominfo terhadap kritik Gubernur yang mempermasalahkan data, Alfian mengatakan, realitanya memang demikian. Data bertebaran, belum terkumpul, bahkan belum ada membuat datanya. “Maka dari itu, Gubernur sekarang tengah mengumpulkan data-data yang ada. Data yang terkumpul pun harus akurat. Sehingga kedepan, Gubernur serta instansi yang ada dapat bekerja lebih bagus lagi,” tutup Alfian.
Laporan: Bangun Subekti
Editor: Yuni Kurniyanto
