![jokowi-pungli](https://equator.co.id/wp-content/uploads/2016/10/jokowi-pungli.jpg)
eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Peningkatan jumlah hotspot atau titik api/panas di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Kepala Negera meminta untuk dilaksanakan pemadaman demi menghindari bencana kebakaran hutan yang lebih luas.
Jokowi menambahkan, kepala daerah bersama aparat kepolisian dan TNI harus berkolaborasi dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan. “Api sekecil apapun segera padamkan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (6/8).
Dia menuturkan, aturan main bagi pejabat yang tidak menjalankan tugas masih sama dengan tahun 2015 lalu. Yakni, pencopotan jabatan. “Saya ingatkan kepada Pangdam Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku,” imbuhnya.
Presiden menuturkan, jika lalai diantisipasi, peristiwa itu membawa dampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh, kebakaran hutan di 2015 lalu membakar 2,6 juta hektare dan menimbulkan kerugian Rp 221 triliun.
Jokowi menuturkan, dibandingkan tahun 2015, jumlah titik api tahun ini lebih rendah 81 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi sedikit kenaikan. “Ini yang tidak boleh, harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun,” imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hotspot yang tercatat selama Januari – Juli 2019 mencapai 2.070 titik. Jumlah itu meningkat. Pada periode yang sama di 2015, ada sekitar 6.590. Tahun 2018, juga pada periode yang sama, ada 1.338 hospot.
Jokowi menuturkan, dalam menghadapi bencana kebakaran hutan, upaya yang ditempuh tidak hanya penanggulangan. Namun yang lebih penting adalah pencegahan. Pasalnya, upaya penanganan relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan pencegahan.
“Kalau sudah gede, apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya,” kata mantan wali kota Solo itu.
Dengan adanya insfrastruktur organisasi hingga level Babinsa dan Babinkamtibmas, aparat semestinya mudah untuk mendeteksi titik api. Yang terpenting, patroli harus selalu ditingkatkan.
Jokowi menceritakan, dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan Singapura. Dia berharap, tidak ada lagi kasus kebakaran hutan yang berdampak pada “ekspor” asap ke negara tetangga. “Hati-hati, malu kita kalau ngga bisa menyelesaikan ini,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga kemarin (6/8) luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah sepanjang 2019 berjumlah total 135.749 hektar. Luas kebakaran tertinggi antara lain di Nusa Tenggara Timur (71.712 hektar), Riau (30.065 hektar), Kepulauan Riau (4.970 hektar), Kalimantan Selatan (4.670 hektar),dan Kalimantan Timur (4.430 hektar).
Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni. Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80 persen pada kemarin berjumlah 20 titik. Rincian sebaran hotspot meliputi Pulangpisau (6 titik), Luwu Timur (4), Kapuas (3), Kotawaringin Timur (2), Sambas (2), Seruyan (1), Berau (1) dan Nganjuk (1).
Sesuai instruksi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Mabes TNI sudah sejak jauh hari menyiapkan prajurit dan alutsista untuk membantu pemadaman titik api akibat kebakaran hutan dan lahan. Tugas itu mereka serahkan kepada masing-masing komando utama atau kotama di daerah terdampak kebakaran hutan maupun lahan.
“Tugas (pemadaman kebakaran hutan dan lahan) itu diserahkan kepada kotama terkait,” ungkap Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sisriadi.
Kotama yang dimaksud Sisriadi tidak lain adalah kodam, korem, maupun kodim. Selain itu, perbantuan dari kotama di bawah komando TNI AL maupun TNI AU juga dimungkinkan. Di Riau, Kodam I/Bukit Barisan sudah bergerak. Mereka mengerahkan ratusan prajurit untuk bergabung bersama Satgas Karhutla yang sedang bekerja keras memadamkan api.
Berdasar data yang ada, daerah Pelalawan termasuk salah satu yang menjadi sasaran mereka. Tidak kurang 150 personel dikerahkan ke sana. Kodam I/Bukit Barisan memang selalu menyiagakan personel untuk memantau daerah rawan karhutla. Bukan hanya ketika karhutla terjadi, saat tidak ada api mereka juga selalu siaga.
Selain Kodam I/Bukit Barisan, Kodam VI/Mulawarman juga mengerahkan prajurit untuk membantu pemadaman api di daerah yang masuk teritori mereka. Seluruh prajurit TNI AD dari Kodam VI/Mulawarman yang dikerahkan membantu Satgas Karhutla di sana bergabung dengan personel datri instansi lain. “Sejak seminggu lalu sudah dikirim,” imbuh Kapendam VI/Mulawarman Kolonel Kav Dino Martino kemarin.
Meski titik api di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, maupun Kalimantan Timur tidak sebanyak di daerah lain di tanah Borneo, Kodam VI/Mulawarman bersama instansi lain di sana tetap berusaha sebaik mungkin agar titik apa yang saat ini ada tidak meluas.
“Kami antisipasi terus,” kata dia.
Diakui oleh Dino, banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya titik api. Termasuk di antaranya pembakaran yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dia berharap ke depan tidak ada lagi yang melakukan hal serupa.
Saat ini, Satgas Karhutla yang juga didukung oleh kekuatan dari Mabes TNI maupun Mabes Polri terus berusaha menjaga supaya dampak karhutla tidak meluas. “‘Sejauh ini belum ada kabut asap,” ujarnya. Dia berharap kondisi itu tidak sampai terjadi. Karena itu, pihaknya juga memastikan Satgas Karhutla akan terus bekerja.
Tidak seperti di Jawa yang sudah jarang turun hujan, Dino menyebutkan bahwa hujan yang turun di Kalimantan membantu pemadaman yang tengah berlangsung. “Kendala saat ini belum ada karena hujan juga turun. Itu menguntungkan kami,” tambah dia.
Namun demikian, bukan berarti Satgas Karhutla di sana tidak maksimal bekerja. Mereka justru memanfaatkan momentum itu supaya pemadaman api bisa lebih cepat. Dino pun menambahkan, prajutit TNI AD yang ada di lokasi pemadaman tidak akan ditarik sebelum tugas yang mereka jalankan selesai.
“Bertugas sampai benar-benar padam,” tegasnya.
Apabila lebih cepat, maka petugas bisa kembali lebih cepat pula. Sebaliknya, apabila api tidak kunjung padam, mereka akan terus ditempatkan di sana. (Jawa Pos/JPG)