Pangdam: Prajurit Jangan Terlibat Hal Berlawanan Hukum

Tugas Operasi Perbatasan RI- Papua Nugini Selesai

PERIKSA. Pangdam XII/Tpr, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi memeriksa pasukan Satgas Pamtas Yonif RK 644/WLS yang telah tiba dari tempat penugasan di perbatasan RI-Papua Nugini, saat upacara penerimaan kembali para prajurit tersebut di lapangan Makodam, Selasa (11/10)--Pendam for RK

eQuator.co.id – SUNGAI RAYA-RK. Setelah selesai melaksanakan tugas operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Indonesia-Papua Nugini di wilayah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, 450 prajurit Batalyon Infanteri Raider Khusus 644/Walet Sakti, kembali ke markasnya.

Dipimpin langsung Danyonif RK 644/WLS, Letnan Kolonel I Gede Setiawan, seluruh prajurit Yonif RK 644/WLS ini dibawa menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Bintuni 520 dan tiba di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Minggu (9/12) kemarin.

Upacara penerimaan Satgas ini pun digelar, dipimpin Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi.

“Selamat datang dan selamat tiba kembali di Bumi Khatulistiwa,” kata Pangdam dalam amanatnya saat upacara di lapangan Kodam XII/Tpr, Selasa (11/12).

Pangdam juga mengucapkan terima kasih kepada para prajurit atas pelaksanaan tugas dan pengabdiannya. Keberhasilan yang  dicapai selama di daerah penugasan agar dijadikan sebagai pengalaman bekal untuk  meningkatkan kemampuan sebagai prajurit profesional yang komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawal tetap tegaknya NKRI.

“Prestasi yang telah diraih selama dalam penugasan agar dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kredibilitas satuan yang telah dicapai selama ini akan tetap terjaga,” harap Pangdam

Pangdam mengatakan, tidak semua satuan atau prajurit dapat menikmati penugasan di daerah operasi. Karena penugasan merupakan kepercayaan dan penghormatan dari negara yang tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi setiap prajurit.

“Hal tersebut patut disyukuri, namun tidak boleh berlebihan, karena dapat membuat prajurit menjadi arogan, sombong serta takabur dan akan melupakan jatidiri sebagai prajurit yang dapat mencelakakan diri sendiri,” ujar Pangdam.

Pangdam pun memerintahkan agar segera dilaksanakan konsolidasi di satuan, periksa kembali alat dan peralatan terutama senjata, munisi dan perlengkapan serta kesehatan personel. “Agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Pangdam.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga mengingatkan dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019. Kepada prajurit, bahwa TNI harus netral. Sanksi tegas telah diberlakukan bagi prajurit yang melanggar terhadap netralitas TNI, karena prajurit TNI dilarang berpolitik praktis. Politik TNI adalah politik Negara.

“Tugas utama kita adalah ikut membantu aparat kepolisian, mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pemilu agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional,” terangnya.

Diakhir amanatnya, Pangdam menekankan, dengan selesainya pelaksanaan tugas operasi, agar satuan secepatnya menyesuaikan dengan rencana kegiatan yang sudah direncanakan dari komando atas.

Serta segera melakukan pembenahan dan pembersihan pangkalan. Selain itu juga agar tetap menjaga nama baik satuan dan citra TNI AD dengan selalu berpegang teguh Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI dalam setiap kegiatan pelaksanaan tugas.

“Jangan pernah untuk melibatkan diri terhadap hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum,” pungkas Pangdam. (amb)