eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Konsentrasi pemerintah terhadap dunia pendidikan, terkadang tak seiring dengan kompensasi terhadap guru, terutama mereka yang non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer. Padahal kebaradaannya sangat dibutuhkan.
“Guru honorer yang tampak kurang mendapat perhatian dari pemerintah hingga saat ini,” ujar H Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Jumat (27/9).
Soal kesejahteraan, menurut Suriansyah suatu bukti bahwa pemerintah kurang serius terhadap mereka guru honorer. Sekalipun sama-sama memiliki beban kerja, namun kebanyakan dari mereka yang honor tersebut melebihi jam kerja ASN.
“Padahal upah yang diterima sangat jauh berbeda. Saat saya melaksanakan reses pun disampaikan di seluruh tingkatan SD sampai SMA,” paparnya.
Suriansyah menyebut, sejauh ini pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan akan guru dengan dicabutnya moratorium. Hanya perekrutannya tidak dilakukan secara khusus melainkan sehingga para guru honorer tidak terakomodir secara penuh.
“Saya mengingatkan seharusnya meratorium pengangkatan PNS tidak disamakan karena keperluan guru sangat tinggi. Apakan lagi yang honor ini sudah lama mengbdi,” tegasnya.
Politisi yang daerah pemilihannya di Kabupaten Sambas ini menyebut, laporan yang masuk kepadanya sebagai wakil rakyat di dapilnya sangatlah beragam dengan inti dari persoalannya adalah perhatian yang tampak kurang berpihak pada guru non ASN.
“Sebenarnya jumlah tenaga pendidik sangat diperlukan cukup banyak. Hanya saja dibatasi dengan alasan pemerintah keterbatasan anggaran yang kurang memadai.
Ketua DPD Partai Gerindra ini meminta agar pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat untuk senantiasa memberikan perhatian lebih terhadap guru kontrak tersebut.
Di mana persoalan ini sudah sejak lama menjadi keluhan masyarakat atau guru honor di Kalbar. “Hingga saat ini belum ada solusi pasti yang berpihak pada guru honor sehingga tidak ada kejelasan bagi mereka,” tutupnya.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
