eQuator.co.id – Pontianak-RK. Menyikapi maraknya isu yang meresahkan warga Kalimantan Barat pascapenolakan kedatangan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, di Sintang oleh sejumlah oknum pemuda, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar melakukan pertemuan di Pontianak, Jumat (20/1).
Ketua MABM Kalbar, Prof Dr H Chairil Effendy MS mengatakan, ada enam poin yang disepakati dalam pertemuan itu. “Kami MABM dan DAD Kalbar sepakat menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di Kalbar. Itu yang pertama,” ujar Chairil usai pertemuan tersebut.
Kedua, pihak yang menggelar demonstrasi di Pontianak, Jumat, 20 Januari 2017, diimbau agar tidak melakukan perbuatan anarkis. “Silakan saja, kami tidak melarang. Asalkan, tidak bertindak anarkis,” katanya.
Ketiga, kedua belah pihak sepakat turut aktif ikut mendinginkan suasana dengan tidak mengeluarkan pernyataan di media massa yang bisa menimbulkan resistensi dari kelompok lain.
Keempat, DAD dan MABM yang merupakan organisasi besar adat dan kebudayaan ini mendorong peran aplikatif Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dijalankan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi apabila muncul potensi miskomunikasi antaragama dan antarkelompok masyarakat.
“Intinya kami ingin bersama-sama untuk menjaga hubungan antaragama dan kelompok yang ada di tengah masyarakat,” kata Chairil.
Kelima, MABM dan DAD mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menciptakan stabilitas keamanan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku apabila terbukti terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Kami serahkan semua proses hukum kepada pihak yang berwenang agar adil dan transparan. Yang bersalah, tindaklanjuti,” tegasnya.
Keenam, kedua belah pihak berusaha seoptimal mungkin mengendalikan masyarakatnya agar tidak terprovokasi isu-isu yang menyesatkan.
“Kami MABM dan DAD Kalbar mengimbau masyarakat kami agar tidak mudah terpancing dengan isu yang menyesatkan,” terangnya.
Masih kata Chairil, pihaknya mencintai Kalimantan Barat yang sangat plural dan heterogen. “Mari kita pupuk kehidupan ini dengan air dan pupuk yang subur. Jangan sebaliknya,” ajak mantan Rektor Untan itu.
Selain dihadiri Ketua MABM Kalbar, Prof Dr H Chairil Effendy MS dan Pelaksana Harian Ketua DAD Kalbar, Drs Cornelius Kimha M Si, juga disaksikan Zulfydar Zaidar Mochtar,SE.MM selalu juru bicara pertemuan. Tampak pula Prof Ir HM Alamsyah HB selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Dayak Islam Kalbar, Drs Budiman Tahir MSi, M Yusuf SPd, MSi dari Sektetaris MABM Kalbar dan Yohanes Nenes selalu Ketua Tim Advokasi dan Lembaga Konsultasi Hukum DAD Kalbar.
Pelaksana Harian Ketua DAD Kalbar, Drs Cornelius Kimha,MSi menambahkan, prinsipnya hidup di Indonesia yang masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. “Saya kira dengan momen-momen seperti ini kita menunjukkan kesepakatan kita untuk merapatkan barisan, bukan semakin mengacaukan situasi sehingga menjadi tidak kondusif,” katanya.
Dengan poin-poin kesepakatan itu, kata Kimha, kedua belah pihak menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa keduanya hidup berdampingan bersama-sama untuk membangun Kalbar.
Ia juga mengatakan berkaitan dengan hal ini akan disampaikan kepada pengurus DAD yang ada melalui mekanisme yang ada. “Kita tetap mendahului jalur secara terstruktur. Secara kemasyarakatan dan budaya akan kita sampaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya pertemuan antara MABM dan DAD Kalbar, juga telah berlangsung pertemuan yang sama berkaitan dengan sepakat menjaga perdamaian di Kalbar, antara DAD dan IKBM Kalbar, Kamis (19/1).
Pertemuan sepakat menciptakan situasi keamanan yang kondusif, agar roda pembangunan tetap berjalan dengan baik, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Acara itu dihadiri oleh H Sulaiman, Ketu Dewan Pembina Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), Sukiryanto, Ketua IKBM Provinsi Kalimantan Barat Sekretaris IKBM Provinsi Kaliman Barat Subro, Ketua Harian IKBM Provinsi Kalimantan Barat, Nagian, Guntur Ketia Laskar Pemuda Madura Provinsi Kalimantan Barat.
Sedangkan dari DAD Kalbar dihadiri Cornelius Kimha, Juru Bicara Dayak Indonesia – Malaysia, merangkap Pelaksana Harian Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Yakobus Kumis, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yohanes Nenes, Ketua Tim Advokasi dan Konsultasi Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Barat, praktisi hukum Carlos Penadur, kemudian Akhiung, dari warga Dayak Kabupaten Sintang.
Laporan: Ocsya Ade CP dan Achmad Mundzirin
Editor: Mohamad iQbaL
