eQuator – Ngabang-RK. Sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Landak mengikuti workshop dan Bimtek penyusunan laporan keuangan berbasis aktual di Pontianak.
“Kegiatan di buka langsung oleh bupati Landak Adrianus Asia Sidot, pada tanggal 26 November 2015, kemarin di Pontianak,” ujar Kabag Humas dan Protokol Pemda Landak, Abdul Hadi, Jumat (27/11).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah. “Workshop dan Bimtek ini supaya memiliki kapasitas dan kompetisi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, khususnya fungsi akuntansi pada masing-masing SKPD yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Landak,” bebernya.
Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot menilai Bimtek tersebut untuk mengukur kesiapan Pemkab dalam menerapkan standar akuntasi pemerintah berbasis akrual. Utamanya mempersiapkan penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten Landak tahun 2015 yang berbasis aktual.
“Laporan keuangan kabupaten Landak tahun anggaran 2014 telah disusun dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual,” ujarnya.
Dengan terbitnya peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 7 ayat (3) peraturan pemeritah nomor 71 tanhun 2010 tentang standar pemerintahan, pemerintah daerah sudah harus menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015.
“Pengalihan metode akuntansi dari kas menuju akrual ini didasarkan pada berbagai alasan. Di antaranya penyajian informasi yang lebih informatif, terutama dalam hubungan dengan pengukuran kinerja pemrintah daerah dalam periode akuntansi,” terang bupati.
Ia menambahkan, metode akuntansi dengan basis kas dianggap tidak menghasilkan informasi yang memadai. “Sedangkan basis akrual diharapkan mampu memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah daerah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta bermamfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan,” jelasnya. (ius/humas)
