eQuator.co.id – Pontianak-RK. Mendagri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kalbar 2017 meminta seluruh komponen masyarakat wajib dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Agar program-program yang disepakati berjalan baik dan selaras.
“Pemda jangan hanya dipikir sebatas Bupati, Gubernur, Walikota, dan DPRD. Ada juga TNI, Polri, kejaksaan, tokoh masyarakat, agama ,dan lain sebagainya, yang juga harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di daerah,” ujarnya di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (14/4).
Dia mencontohkan Gubernur dan DPRD DKI Jakarta yang tidak bisa kompak dalam merumuskan pembangunan. Menurutnya, itu tentu mempengaruhi proses pembangunan yang dilakukan di sana.
“Diharapkan daerah lain tidak seperti itu, dan lebih mengutamakan kebersamaan dalam merumuskan suatu rencana pembangunan dengan melibatkan instansi lainnya,” tutur Tjahjo.
Menurut dia, pemerintah pusat melalui program Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi merumuskan program pembangunan dari pinggiran. Dikatakan Tjahjo, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 615 juta desa yang diberikan bantuan Rp1 miliar per desa. Di awal menjabat Mendagri, ia mengelilingi wilayah Perbatasan Indonesia seperti Natuna, Sebatik, Entikong, dan lain-lain.
“Jadi ada 187 kecamatan tertinggal jadi fokus pemerintahan jokowi membangun pinggiran mulai perbatasan dan desa,” jelasnya.
Kata dia, melalui program Nawacita, pada tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-JK diharapkan wajah perbatasan berubah total menjadi lebih baik. “Harus 1000 persen harus lebih baik dari negara tetangga,” tegas Tjahjo.
Ia mengaku sedih sedih ada TNI mengeluh di wilayah perbatasan alat komunikasi yang digunakan masih saja Jadul (ketinggalan jaman). “Bagaimana tentara di perbatasan mau tangguh dan profesional? Peluru saja mau latihan dibatasi,” bebernya.
Begitu juga saat ia mengunjungi Atambua, perbatasan Timor Leste dengan NTT. Di sana, bangunan perbatasan kumuh tetapi ada terminal bus yang megah sudah dibangun 2,5 tahun lalu. “Hasilnya apa? Satu bus pun belum ada yang parkir di terminal itu. Berarti, perencanaannya tidak baik. Ini semua merupakan contoh. Jangan terjadi di Entikong Sanggau, perbatasan ini penting,” terang Tjahjo.
Pemprov Kalbar, lanjut Mendagri, tidak bisa membangun sendirian. Makanya, dalam Musrenbang ini berkumpul para pemangku kebijakan politik dan pembangunan daerah.
“Jadi forum ini sangat penting sekali karena nanti akan ada Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) yang polanya akan diubah. Tidak hanya kumpul-kumpul kepala daerah seluruh Indonesia namun disiapkan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan skema yang tepat,” bebernya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pertanian, yang sejalan Nawacita Presiden Joko Widodo masih jadi fokus Gubernur Cornelis dalam Musrenbang dan RKPD tersebut. Dalam sambutan tertulisnya, ia menyatakan kebijakan persiapan hilirisasi industri Pemprov Kalbar didukung pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional sebagaimana Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016.
“Seperti pengembangan Pelabuhan Kijing, pembangunan kawasan Industri Prioritas di Kabupaten Landak dan Ketapang, Pembangunan Smelter, Pengembangan Food Estate, dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Entikong, Nanga Badau, serta Aruk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kalbar telah melakukan evaluasi terhadap capaian dan perekonomian serta menyusun revisi target pembangunan untuk tahun depan. Pertumbuhan ekonomi direncanakan 6,14 persen, namun jika diperhatikan realisasi pada 2015 sebesar 4,81 persen, maka pada 2017 pertumbuhan ekonomi Kalbar diperkirakan 5-5,12 persen.
Angka kemiskinan tahun 2017 diperkirakan turun menjadi 8,20 persen dari 8,44 persen. Sedangkan angka pengangguran akan turun menjadi 4,63 persen dari 5,14 persen.
“Untuk mendukung program prioritas daerah dan nasional 2017, Pemprov Kalbar melakukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp5,2 triliun,” ungkap Cornelis. Dana tersebut membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilakukan 49 SKPD.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalbar, Ahi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemilahan sumber pendanaan baik dari APBD Provinsi maupun APBN yang akan diusulkan dalam Musrenbangnas. Kata dia, penyusunan RKPD Kalbar 2017 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 yang memasuki tahap pengembangan, menuju hilirisasi industri.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
