Kemenpan Diminta Evaluasi Penerimaan CPNS

Hanya 8 Persen Lulus, Cerminan Mutu Pendidikan Indonesia

15
PANTAU. Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie memantau pelaksanaan tes SKD CPNS di SMK Negeri 2 Singkawang, Jalan Bambang Ismoyo, Kamis (15/11). SUHENDRA-RK

eQuator.co.id – Singkawang-RK. Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie memantau pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menggunakan Computer Asisted Test (CAT) di SMK Negeri Singkawang, Jalan Bambang Ismoyo, Kamis (15/11).

Tjhai Chui Mie didampingi langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Singkawang, Juandi.

“Sepertinya harus dievaluasi khusus di Singkawang saja. Untuk gelombang satu, dari 120 orang, yang lulus hanya satu orang. Sebagai kepala daerah, kita minta Kemenpan melakukan evaluasi untuk penerimaan CPNS berikutnya seperti apa,” ujar Tjhai Chui Mie.

Menurut dia, dari para peserta ada yang lulus passing grade di beberapa item, namun di item lain tidak sampai melewati passing grade. Sehingga akhirnya tidak lulus passing grade secara total.

“Saya lihat ada yang passing grade 298, sekitar 5 hingga 10 orang di TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), namun di TIU (Tes Intelegensia Umum) dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi), ada yang tidak lulus,” paparnya.

Banyak yang tidak lulus passing grade, kata Tjhai Chui Mie, tentunya harus dilakukan evaluasi. “Kami sudah sampaikan dalam grup (WhatsApp) sesama kepala daerah di Apeksi. Kalau banyak di bawah 50 persen, maka banyak kekhawatiran di pembuat soal dan kalau di atas 50 persen, maka kita yang harus melakukan evaluasi,” tegasnya.

Digunakannya sistem seleksi dengan sistem passing grade, jelas Tjhai Chui Mie, tentu menjadi lebih baik. Namun jika sumber daya manusianya tidak mencapai, maka tujuan tersebut tidak tercapai.

Sementara itu, Tjhai Chui Mie mengingatkan para CPNS yang nantinya jika lulus, maka harus berkomitmen dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Harus bertanggung jawab dalam bekerja secara sungguh-sungguh, mengetahui tanggung jawabnya dan tidak hanya sekedar absen,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Kota Singkawang ini juga meminta agar para PNS jangan takut berinovasi dan menyampaikan ide-ide. “Kalau ada ide-ide di level manapun, maka bisa saja dipakai di atasnya dan tentu harus dipresentasi dengan baik. Harus punya inovasi dan jangan malas berpikir, jadi jangan takut berinovasi dan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Di tempat yang sama, Plt Kepala BKPSDM Kota Singkawang, Juandi mengatakan, untuk gelombang pertama dari 120 orang yang terdaftar dan satu orang yang tidak hadir. Sehingga jumlah pada gelombang ini sebanyak 119 orang.

“Total peserta jumlah pelamar sebanyak 1.317 orang dan yang menyampaikan berkas sebanyak 1.216 orang. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak dua orang dan yang memenuhi syarat sebanyak 1.244 orang,” katanya.

Juandi menambahkan, untuk yang nihil pelamarnya yakni kategori cum laude dan disabilitas serta enam formasi tenaga dokter spesialis. “Ada lima sesi dan jadwalnya hingga Sabtu selesai,” ujarnya.

Sri Januarti, satu diantara peserta yang lulus passing grade pada gelombang pertama ini mengaku bersyukur. Dirinya meraih nilai 105 untuk TWK, TIU 80 dan TKP sebesar 143 dengan total 328.

Di tengah polemik nilai ambang batas tes CPNS terlalu tinggi atau soal sangat sulit, pada kenyataannya yang lulus sedikit. Kondisi ini dinilai menjadi ceminan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti diketahui banyak formasi lowong karena seluruh pelamarnya tidak bisa menjangkau nilai ambang batas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai dari hasil tes seleksi kompetensi dasar (SKD) menunjukan kondisi mutu pendidikan di Indonesia. Karena nilai yang tertinggi dan terendah begitu jauh jaraknya. Termasuk pula peta persebaran nilai antara di Jawa dan luar Jawa.

”Sangat terjadi perbedaan-perbedaan antara yang terbaik dan yang terbelakang. Artinya tingkat pendidikan kita mengalami gap yang besar antara Jawa dan luar Jawa,” ungkap JK di diskusi perekonomian di Hotel Ritz Carlton, kemarin (15/11).

Meskipun pemerintah juga sudah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di luar Jawa. Secara nasional juga ada upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam sektor teknologi. Tidak sekadar mengimpor teknologi tapi juga penguasainya. ”Bukan hanya membeli teknologinya tapi bagaimana mendidik orang dengan betul untuk dapat mengikuti semua ini di masa datang,” imbuh JK.

Dia menyebutkan pagi kemarin telah menerima laporan hasil tes masuk CPNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Dalam laporan itu, ungkap JK, jumlah pelamar CPNS mencapai 4 juta orang. Sedangkan yang bisa mengikuti seleksi administrasi sekitar 1,8 juta orang. ”Dari 1,8 juta orang hanya dia bisa lulus hanya delapan persen. Delapan persen itu kurang lebih 100 ribu, sedangkan yang dibutuhkan 200 ribu,” ungkap dia.

Di sisi lain, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menegaskan jika seleksi CPNS ini ditujukan untuk memilih kualitas guru yang memadai. Ada 112 ribu formasi guru yang dibuka oleh pemerintah. Sedangkan peserta seleksi CPNS yang lolos passing grade hanya 3 persen saja. ”Saya dapat keluhan dari para guru yang ikut tes, katanya soalnya sulit. Selain itu passing grade tinggi,” kata pria yang akrab disapa Ono itu.

Di sisi lain, ada dua opsi yang sudah disiapkan pemerintah. Pertama adalah menurunkan passing grade dan opsi lainnya adalah perangkingkan. Ketika ditanya pendapatnya mengenai metode yang pas, Ono menyerahkan kepada Keme PAN-RB. Namun dia mengingatkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia tergantung dari para guru. Untuk itu dia menyarankan agar saat rekruitmen CPNS pun menjunjung kompetensi yang tinggi.

Dari tiga komponen tes CAT, peserta CPNS di bidang keguruan banyak yang jeblok di bidang tes karakteristik pribadi (TKP). Ono pun menanggapi hal tersebut. Jebloknya tes TKP menurutnya bukan berarti kepribadian guru juga bobrok. ”Mungkin saja saat tes tertekan,” ungkapnya. Untuk itu dia menyarankan agar ada penelitian lanjut terkait hal ini.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengkritisi keseriusan pemerintah dalam membenahi pendidikan tanah air. Menurut dia sudah banyak menteri yang membuka fakta sendiri bahwa kualitas pendidikan tanah air belum bagus. ’’Bahkan sekarang Wapres mengakitkan nilai kelulusan SKD yang rendah dengan kualitas pendidikan juga,’’ jelasnya.

Menurut Indra kondisi saat ini sudah jelas bahwa penyakitnya adalah pendidikan Indonesia belum bagus kualitasnya. Sayangnya dia belum melihat ada upaya perubahan yang menyeluruh. Dia melihat dalam positur anggaran pendidikan di APBN 2019 yang mencapai Rp 400 triliun lebih. Meskipun ada keterangan pengembangan mutu pendidikan, tetapi tidak jelas programnya seperti apa.

Dia berharap banyaknya indikasi bahwa kualitas pendidikan Indonesia belum bagus, harus bisa disikapi dengan tegas. Misalnya pemerintah membuat cetak biru arah pembangunan pendidikan. Di dalamnya dijelaskan dengan tegas apa tugas dan kewenangan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dengan demikian program-program peningkatan mutu pendidikan bisa berjalan harmonis antara di pusat dengan di daerah.

 

Laporan: Suhendra, Jawa Pos/JPG

Editor: Ocsya Ade CP