Kemampuan Tak Diragukan dan Layak Memimpin Kalbar

Amar Usulkan 12 Calon Gubernur Kalbar

FOTO BERSAMA. Amar Kalbar, bersama sejumlah mahasiswa dan perwakilan dari para tokoh pemuda di Kalbar berfoto bersama usai menggelar konferensi pers di Rumah Betang Jalan Sutoyo, Pontianak, Senin (5/6). ZAINUDDIN

eQuator.co.id–Pontianak. Aliansi Masyarakat Akar Rumput (Amar) Kalbar, mahasiswa dan perwakilan tokoh pemuda mengusulkan 12 nama calon Gubernur Kalbar.

Para tokoh Kalbar yang diusulkan Amar meliputi: Lasarus, S.Sos, M.Si (Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dapil Kalbar dari PDIP), dr. Karolin Margret Natasa (Bupati Kabupaten Landak politisi PDIP) dan G Michael Jeno (Anggota DPR RI Dapil Kalbar dari PDIP). Kemudian Ir. Jakius Sinyor, MT (Kepala Dinas PU Kalbar), Kartius (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalbar), Dr. Adrianus Asia Sidot, M.Si (mantan Bupati Kabupaten Landak), Suryadman Gidot, M.Pd (Bupati Kabupaten Bengkayang politisi Partai Demokrat), Dr. Alexius Akim, MM (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar), Panji, S.Sos (Bupati Kabupaten Melawi) dan Hatta (mantan Pj Bupati Kabupaten Melawi). Selain itu, Cornelius Kimha (mantan Bupati Kabupaten Pontianak saat ini Kabupaten Mempawah) dan Paolus Hadi, SIP, M.Si (Bupati Kabupaten Sanggau).

“Berbagai organisasi dari kaum kepemudaan, mahasiswa serta tokoh masyarakat yang ada di Kalbar sudah sepakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan diadakan di Kalbar dalam pemilihan gubernur periode 2018-2023 mendatang,” kata Ketua Amar Kalbar, Frans Asok saat menggelar konferensi pers di Rumah Betang Jalan Sutoyo, Pontianak, Senin (5/6).

Amar mempunyai harapan positif kepada 12 tokoh Kalbar, baik dari kalangan politisi maupun birokrasi. Mereka memiliki komitmen untuk memimpin Kalbar. Apalagi Kalbar bukan milik satu suku, satu agama dan satu ras. “Kalbar milik kita semua, milik Indonesia. Mereka ini adalah putra putri yang terbaik yang kita cintai dan kita ingini,” ungkap Frans.

Menurut Frans, Amar mengakui 12 tokoh yang diusulkannya dianggap layak serta mampu menjadi Gubernur Kalbar periode 2018-2023. Mereka sudah membuktikan dirinya dari sisi karir, serta yang mempunyai komitmen melaksanakan pembangunan secara implisit. Sudah membuktikan beberapa prestasi dibidangnya masing-masing, baik dalam birokrasi ataupun sebagai kader politik dan politisi.

“Dari 12 figur terbaik ini, saya rasa sudah layak dan pantas kita dukung, kita suarakan bersama-sama kepada seluruh masyarakat Kalbar agar berkomitmen melaksanakan pembangunan secara implisit dan tidak memandang suku, agama dan ras yang ada di Kalbar,” jelasnya.

“Dan syarat menjadi gubernur adalah setia pada Pancasila. Itu sudah mereka miliki. Tidak salah, kalau saudara-saudara kita yang ada di Kalbar mendukung sepenuhnya siapakah jagoan yang akan didukung diantara mereka,” sambung Frans.

Frans mengatakan, Amar, mahasiswa maupun pemuda serta tokoh masyarakat Kalbar sudah berkomitmen, mereka akan masuk ke dalam link sistem. Baik dalam tim kampanye maupun masuk dalam sistem pemantauan Pilkada yang akan berlangsung.

“Kita sudah sepakat dengan adik-adik mahasiswa, agar mensosialisasikan validasi, konsolidasi politik terhadap masyarakat, agar pelaksanaan demokrasi ini berjalan dengan baik, aman dan damai. Tanpa dinodai oleh masalah-masalah negatif di Kalbar,” tegas Frans.

Pada kesempatan ini, Frans menyampaikan persoalan ke depan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemimpin Kalbar nanti, meningkatkan pelayanan publik, memberi peluang kepada putra dan putri daerah yang mempunyai sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan background-nya. Kemudian saat melaksanakan tugas tidak boleh mendiskriminasi.

“Kita mau agar merangkul semua suku yang ada dan mengingatkan kembali kepada seluruh anak-anak bangsa, bahwa kita adalah negara yang besar,” papar Frans.

Amar berharap ke depannya, jaminan hidup diterima sebagai hak rakyat. Jaminan hidup rakyat harus dijamin. Program ekonomi kerakyatan, rakyat berhak mengelola keuangan rakyat, dan rakyat harus menjadi officer, bahwa anggaran negara itu ada di tangan rakyat. Terakhir adalah kekuasaan ada di tangan rakyat.

“Kami tidak mau ada intervensi bahwa rakyat tidak dilibatkan dalam pesta demokrasi. Sebab rakyat punya kekuasaan yang tidak boleh dikalahkan oleh siapa pun. Rakyat punya otoritas dalam menentukan sikap untuk memilih dan terpilih sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila,” tegas Frans. (zai)