eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer Tahun 2019 dimulai. Upacara gelar operasi dilaksanakan di depan Markas Polisi Militer Kodam XII/Tpr, Jalan Rahadi Usman, Pontianak, Jumat (8/2). Diikuti personel gabungan Polisi Militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, juga diikuti dari Kepolisian, Satpol dan Dinas Perhubungan.
Pimpinan upacara, Kepala Staf Kodam XII/Tpr (Kasdam) Brigadir Jenderal TNI Alfred Denny D. Teujeh yang membacakan amanat Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan, operasi Gaktib dan Yustisi merupakan salah satu upaya memelihara dan meningkatkan profesional prajurit TNI. Profesional dimaksud adalah prajurit yang memahami hukum dan mematuhinya. Tidak hanya di masa perang, tetapi juga di masa damai.
Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum tersebut semakin mengemuka mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi TNI. Perkembangan teknologi memungkinkan munculnya bentuk pelanggaran baru. Dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan media sosial dan media elektronik, prajurit POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi.
“Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menindak kejahatan dimaksud, guna membentengi pengaruh negatif media sosial, serta menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita palsu (hoaks),” ujar Kasdam.
Dikatakan dia, pelaksanaan operasi Gaktib dan Yustisi harus dikembangkan ke arah peningkatan profesional petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi. Esensi operasi ini adalah proses berkelanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI. Hal ini harus diwujudkan, baik perorangan maupun kesatuan. Sesuai dengan tema operasi Gaktib 2019 ‘Dengan Operasi Gaktib TA 2019, Polisi Militer berkomitmen meningkatkan Disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit, dalam mendukung Tupok (tugas pokok) TNI guna mewujudkan bersama rakyat TNI kuat’.
Dijelaskan Kasdam, hasil pelaksanaan operasi Gaktib ditindaklanjuti dengan proses Yustisi terhadap pelanggar. Ini tercermin dalam tema Operasi Yustisi 2019.
“Kita pelihara dan tingkatkan harmonisasi dengan rakyat, agar bersama rakyat TNI kuat, hebat, professional dan siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” tuturnya.
Operasi ini juga harus memunculkan inovasi-inovasi baru yang lebih cerdas dalam mendukung efektivitas pencapaian tugas pokok. Untuk itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari pimpinan di tiap satuan. “Para pemimpin lah yang bertanggungjawab dan menjadi teladan kedisiplinan bagi seluruh bawahannya,” tegasnya.
Hasil evaluasi operasi Gaktib dan operasi Yustisi tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan beberapa kasus. Seperti disersi, mangkir, pelanggaran disiplin dan pelanggaran lalu lintas. Namun di balik itu terdapat hal-hal positif yaitu menurunnya kasus narkotika, psikotropika, penyalahgunaan Senpi (senjata api), Handak (bahan peledak), serta perkelahian antara TNI, Polri dan masyarakat. “Hal ini yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI untuk tetap melanjutkan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi tahun 2019,” kata Kasdam.
Operasi Gaktib dan operasi Yustisi TNI tahun ini, terdapat beberapa penekanan untuk dipedomani. Diantaranya tingkatkan pemahaman dan kepatuhan atas hukum serta aturan yang berlaku. Kemudian melaksanakan sinergi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder lainnya. Pegang teguh komitmen netralitas TNI, sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman, lancar, damai dan sukses.
“Sikapi secara cerdas setiap perkembangan yang ada, termasuk hoaks, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial dan cyber,” ucap Kasdam.
Kemudian, para komandan satuan memberikan dukungan penuh demi suksesnya penyelengaraan operasi ini.
“Pelihara dan tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat agar terwujud Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkedaulatan,” ujar Kasdam XII/Tpr mengakhiri amanat Panglima TNI.
Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, menyebutkan tahun 2018, kasus ujaran kebencian atau hate speech di Kalbar sangat mengkhawatirkan. Menurut data Kepolisian terdapat sebanyak 37 laporan. Mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya 19 laporan. Atau meningkat 94 persen.
“Ini nyaris seratus persen kasus ujaran kebencian. Rata-rata yang dilaporkan akibat dampak media sosial. Mereka tidak terima, akhirnya melaporkan kepada kami,” terang jendral bintang dua ini usai menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer.
Kapolda mengaku prihatin atas maraknya kasus ujaran kebencian. Sebenarnya media sosial jika digunakan dengan baik dan benar tentu akan berdampak positif. Melek media sosial itu bukan malah menyebarkan informasi bohong. “Ini malah berdampak negatif. Sangat disayangkan. Marilah bijak menggunakan media sosial,” ajaknya.
Didi juga mengingatkan, jajarannya harus menjadi contoh di tengah masyarakat. Caranya adalah memberitahu dan diskusi bersama di semua kalangan masyarakat. Polsek kedepankan peran Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat. Personel Bhabinkamtibmas inilah diharapkan dapat memberikan perubahan berarti. “Ingat, menjadi anggota Polisi itu mengayomi, melindungi, melayani. Bukan dilayani,” tegasnya.
Kapolda mengatakan, polisi di era demokrasi menghadapi ekskalasi tantangan dalam setiap zaman. Polisi pun diharuskan bertindak progresif kontekstual yang hanya bisa dilakukan bila ada upgrading skill (meningkatkan keterampilan), attitude (sikap), knowledge (pengetahuan) serta experiental (pengalaman).
“Saat ini kita berada pada era globalisasi, lahirnya dunia baru cyber space atau dunia maya yang menyebabkan terjadinya revolusi dalam berbagai bidang kehidupan,” jelasnya.
Didi menjelaskan, terpenting dalam pengelolaan interaksi dunia maya adalah penyiapan sumber daya manusia yang kapabel. Untuk menghadapi dan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. “Lantas, siapa harus menyiapkan dan membangun budaya dan peradaban polisi yang profesional untuk menghadapi masa depan yang lebih berat? Kita!,” lugasnya.
Selain Kapolda, turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Danlanud Supadio, Danlantamal XII Pontianak, Komandan Korem 121/Abw, Staf Ahli Pangdam XII/Tpr, para Asisten Kasdam XII/Tpr, Para Kabalakdam XII/Tpr, Komandan Brigif 19/Kh, para Kapolres jajaran Polda Kalbar, Kajari Kalbar, Kadishub Provinsi Kalbar, Kepala Satpol PP Kalbar, Kepala BNNP Kalbar dan Muspida Pontianak.
Laporan: Ambrosius Junius
Editor: Arman Hairiadi
