eQuator.co.id – PONTIANAK-Membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bukanlah perkara mudah. Diperlukan sistem dan kemauan politik dari pemimpin daerah.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot, menegaskan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN adalah komitmen utama, saat keduanya dipercaya rakyat memimpin Kalbar lima tahun kedepan.
“Kami bertekad meniadakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perlu dibangun sistem yang kuat. Kalau saya di Kabupaten Landak saat ini sedang membangun sistem e-budgeting kemudian pembayaran nontunai,” kata Cagub Kalbar Karolin, di Pontianak, Selasa (5/6).
Karolin dan Gidot akan meneruskan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar selama ini. Untuk laporan keuangan, pemerintah daerah mampu menyajikannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Sehingga tidak heran, jika Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama enam kali berturut-turut.
“Membangun pemerintahan yang bersih dari KKN, adalah visi dan misi kami berdua. Kedepan yang sudah ada akan kami terus perbaiki. Setahu saya, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah didampingin KPK untuk menyusun sistem laporan pengelolaan keuangannya,” jelas Karolin.
Satu diantara cara mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, itu Karolin dan Gidot mengumumkan jumlah harta kekayaan mereka yang sebelumnya sudah dilaporkan ke KPK. Hal ini sebagai bukti keseriusan keduanya mewujudkan pemerintahan yang transparan. Dalam LHKPN, harta kekayaan Karolin tercatat Rp 4,7 miliar, sedangkan Gidot Rp4,9 miliar.
“Kami menunjukkan keseriusan dan komitmen kami, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” pungkas Karolin.
