eQuator.co.id – Pontianak-RK. Setelah sempat tidur sejenak, janji kampanye Sutarmidji memekarkan Provinsi Kapuas Raya (PKR) menggeliat lagi. Dan terus digodok di pusat. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga mendorong lahirnya daerah otonomi baru itu.
“Kami dukung pembentukan Kapuas Raya,” ujar Wakil Ketua I DPD RI, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, Senin (2/9).
Nono bersama anggota DPD Dapil Kalbar, Maria Goretti, melakukan pertemuan khusus dengan Gubernur Sutarmidji. Sudah lebih dari 10 tahun PKR diusulkan, namun sampai sekarang masih mengambang.
Nono menegaskan senator di DPD RI sudah bulat mendorong pembentukan PKR. Agar pemerataan pembangunan wilayah timur Kalbar bisa dirasakan dengan adil.
Karena itu DPD RI, siap membuatkan payung hukum provinsi baru. “Kita akan bantu untuk regulasinya. Kita siap kawal tahapan-tahapan yang sedang berjalan ini, baik dari pusat maupun daerah,” terangnya.
DPD RI, Nono menuturkan, juga akan membantu mengawal anggaran pembiayaan pemekaran itu di pemerintah pusat. “Selain soal Kapuas Raya, tadi juga banyak hal yang saya dapat dari Pak Gubernur, tanggal 17 September nanti kami akan undang Beliau untuk hadir menyampaikan apa yang menjadi problem daerah,” ungkapnya.
Gubernur pun memastikan, di bawah kepemimpinannya, pemekaran Provinsi Kapuas Raya bukan sekedar isu atau rencana. Tetapi menjadi fakta yang harus segera diwujudkan.
Bahkan, Pemprov Kalbar sebagai provinsi induk sudah mengangarkan pembiayaan untuk pembangunan Kantor Gubernur PKR. Sekalian pembangunan kantor DPRD-nya.
“Kita menyampaikan apresiasi adanya keinginan bersama, dalam mendukung pemekaran Kapuas Raya ini,” tegas Sutarmidji.
Baginya, pemekaran Kapuas Raya sudah menjadi keharusan. Supaya percepatan dan pemerataan pembangunan di lima kabupaten di timur Kalbar bisa dirasakan masyarakat.
“Saya yakin, dengan dukungan pimpinan DPD, insya Allah kedepan (PKR) bisa terwujud. Saya akan terus mendorong pemekaran PKR,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Mohamad iQbaL
