eQuator.co.id – Pontianak-RK. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap menjelang bulan suci Ramadan, Idul Fitri maupun hari raya keagamaan lainnya, maka harga barang-barang pokok rentan bergejolak. Beragam spekulasi pun bermunculan. Mulai dari spekulan, permainan harga lantaran permintaan meningkat maupun faktor lainnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA menuturkan, gejolak harga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga harus menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pertama euforia masyarakat dalam menyambut bulan puasa, sehingga menyebabkan tingginya permintaan terhadap bahan pokok yang melebihi dari yang dibutuhkan,” ujar H Suriansyah di Gedung Parlemen Kalbar, baru-baru ini.
Sedangkan kedua, legislator Partai Gerindra ini menambahkan adalah faktor spekulan. Dimana tingginya permintaan masyarakat tersebut, sehingga mendorong munculnya para spekulan yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.
“Spekulasinya dengan cara menahan atau tidak mendistribusikannya, sehingga terjadi kelangkaan di pasaran. Kelangkaan ini akan menimbulkan kenaikan harga,” tegasnya.
Kemudian, soal ketersediaan stok. Dimana kenaikan harga kebutuhan juga disebabkan tidak sebandingnya stok dengan kebutuhan masyarakat. Yang diperparah dengan tingginya permintaan yang melampaui kebutuhan. Terkait persoalan-persoalan yang menyebabkan bergejolaknya harga tersebut, sehingga pihak-pihak terkait diharapkan bisa melakukan antisipasi.
“Pemerintah harus menyediakan stok 200 persen, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menimbulkan kenaikan harga barang,” lugasnya.
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini menjelaskan, penambahan stok dilakukan terutama terhadap komoditas-komoditas yang berdampak pada inflasi. Seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging ayam dan daging sapi.
“Termasuk elpiji. Karena stok elpiji tidak terlalu banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Sedikit saja ada spekulasi maka akan langka,” ucapnya.
Tak hanya itu, H Suriansyah menegaskan, pengawasan juga harus dilakukan secara berkala dan ketat. Ia berharap pihak-pihak terkait seperti Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Bulog, Kepolisian atau lainnya perlu meningkatkan pengawasan, baik terhadap pedagang, stok di toko, gudang hingga pendistribusian ke konsumen. Langkah itu penting untuk mengantisipasi para spekulan.
“Apabila terjadi pelanggaran harus dilakukan penindakan hukum secara tegas, sangat tegas. Kalau perlu sampai pada pencabutan izin usaha. Karena oknum-oknum pedagang yang berspekulasi itu berupaya mengacaukan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, efektivitas pengawasan sebenarnya tergantung pada koordinasi antarinstansi terkait. “Apabila koordinasi berjalan dengan lancar, sebenarnya tidak ada alasan tidak ada kewenangan,” tuturnya.
Kemudian, pembinaan juga dirasakan sangat penting. Apalagi pemerintah harus melakukan pembinaan kepada pedagang secara luas, bukan hanya terhadap pedagang tertentu dan terbatas.
“Upaya edukasi ini sangat penting agar mereka tidak jadi spekulan,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar ini.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
