IPM Kapuas Hulu Jeblok

eQuator – Putussibau-RK. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index(HDI) Kapuas Hulu melorot tajam, dari urutan kedua se-Kalbar, menjadi urutan ketujuh atau kesembilan.

“Sekarang urutan ketujuh atau sembilan, saya pun lupa. Yang jelas IPM Kapuas Hulu ini terjun bebas, berarti ada proses pembangunan yang harus segera diperbaiki,” kata Marius Marcellus TJ, SH MM, Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Hulu ditemui di tempat kerjanya, belum lama ini.

Marcellus mengaku kurang mengetahui, bagaimana bisa IPM Kapuas Hulu melorot begitu tajam. Apakah dikarenakan dulu itu salah penilaian atau bagaimana, sehingga bertengger di urutan kedua se-Kalbar, lalu sekarang di urutan sembilan.

Tetapi bagaimana pun juga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu harus berupaya meningkatkan IPM ke depannya menjadi lebih baik. “Memang wilayah Kapuas Hulu ini cukup luas. Sehingga harus diakui cukup sulit untuk membangunnya lebih baik. Apalagi dengan jumlah APBD Rp1,3 Miliar, bagaimana pemerintah mau melakukan banyak pembangunan,” ujar Marcellus.

Penilaian IPM ini, menurut Marcellus, tentunya berkaitan dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. “Kemudian kesehatan ibu dan anak juga menjadi indikator dalam peningkatan IPM,” katanya.

Tetapi, tambah dia, kadang-kadang orang menerjemahkan kesehatan itu sempit sekali, begitu juga dengan pendidikan dan lainnya. Padahal jika berbicara kesehatan, pendidikan, infrstruktur dan lainnya pasti saling berhubungan.

“Misalnya listrik, bagaimana anak sekolah bisa belajar jika listrik tidak ada. Terus bagaimana kesehatan bisa terjaga dengan baik kalau misalnya di rumah sakit listrik tidak ada, bagaimana mau menyimpan vaksin,” papar Marcellus.

Dia tidak bisa mengatakan jika pemerintahan sebelumnya tidak mampu dalam meningkat IPM. Lantaran mungkin saja IPM daerah lain lebih baik, sementara Kapuas Hulu biasa saja. Sehingga Kapuas Hulu disalib daerah lain.

“Mungkin saja pada penilaian IPM tahun lalu keliru atau sebaliknya ada penambahan indikator-indikator yang dijadikan landasan itu. Ada perubahan-perubahan atau sebaliknya ada memang yang menurun. Ini memang perlu kami evaluasi,” kata Marcellus.

Jika pelayanan kesehatan itu dikatakan menurun, kata Marcellus, tentunya harus dievaluasi di mana menurunnya, berkurangnya dari sisi mana. Misalnya kurang dari pembiayaan dari sisi mana.

Salah satu contoh pada 2013-2014 lalu, memang Pemkab Kapuas Hulu banyak menghentikan tenaga kontrak di bidang kesehatan mencapai 100 orang lebih. “Tentunya itu mempengaruhi pelayanan kesehatan, apakah itu ada hubungan atau tidak dengan menurunnya IPM Kapuas Hulu, tentunya harus dikaji semua,” jelas Marcellus.

Paling tidak saat ini, tambah dia, upaya dalam meningkatkan IPM Kapuas Hulu harus terlihat. “Terlihat dalam programnya, apakah program tersebut sudah sejalan dengan apa yang diamanatkan,” tutup Marcellus. (aRm)