eQuator – Nanga Pinoh-RK. Cerita sengketa perkebunan sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Kalbar. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Perkebunan akan direvisi. Dengan harapan muncul regulasi baru yang menguntungkan investor serta mensejahterakan petani.
“Banyak sengketa muncul terkait dengan investasi bidang perkebunan. Biasanya antara investor dengan petani. Ini sangat merugikan banyak pihak, baik petani maupun investor itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan revisi undang-undang perkebunan,” ucap pendamping warga, Duin.
Menurutnya, di masa reses yang dilakukan saat ini banyak sekali keluhan yang disampaikan warga pada dirinya terkait dengan adanya persoalan perkebunan.
Saat ini pada waktu sosialisasi investor selalu berkata manis. Namun, begitu perkebunan sudah menghasilkan, ternyata realisasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hingga masyarakat pun berontak mencari keadilan.
“Investor perkebunan juga mesti membina masyarakat. Bukan malah berkonflik dengan masyarakat. Jangan sampai janji-janji yang terus menerus diberikan pada warga, tetapi janji tersebut tidak pernah ditepati,” ujarnya.
Dia mengingatkan, jangan sampai lahan habis diberikan pada investor. Tapi sisakan juga untuk perkebunan yang dikekola secara mandiri oleh rakyat. Guna mengantisipasi bila terjadi penurunan harga pada komoditi perkebunan tertentu.
“Jangan hanya satu tanaman, tapi harus banyak. Karet jangan sampai dilupakan. Kalau harga komoditi perkebunan yang banyak dilirik perusahaan anjlok, masyarakat masih memiliki karet,” ulasnya. (aji)
