Nanga Libau terasa asing di pendengaran. Yah, wajar saja, desa yang merupakan bagian dari Kabupaten Sintang itu terletak di Kecamatan Sepauk. Letaknya di bagian hulu, kurang lebih 40,1 kilometer dari pusat kecamatan.
Achmad Munandar, Sintang
eQuator.co.id–Untuk sampai ke Desa Nanga Libau tidak semudah yang dipikirkan. Medan menuju ke sana lumayan berat. Infrastruktur jalannya rata-rata berstruktur tanah. Jika hujan, licin untuk dilewati. Alhasil, memerlukan tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi saat melintasinya.
Selain infrastruktur jalan yang menjadi persoalan masyarakat di desa berpenduduk 2000-an orang ini, pelayanan kesehatannya juga miris. Jangankan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), pondok bersalin desa (Polindes)-nya pun jauh dari kata layak.
Semakin ironis ketika ketersedian obat-obatan pun minim. “Pernah kita mengalami kekosongan obat dari Januari hingga Maret 2017 lalu. Kalau untuk sekarang, sudah ada obat kita,” beber bidan Polindes Desa Nanga Libau, Dewi Istiawati AMd.Keb, berbincang dengan Rakyat Kalbar, di tempat kerjanya tersebut, Rabu (18/5).
Terhitung dua tahun sudah, dia bekerja sebagai pelayan kesehatan di sana. Dewi tidak ditemani rekan seprofesinya.
“Hanya sendiri, tidak ada yang membantu,” ujarnya.
Layaknya Polindes, bangunan untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB, yang ada saat ini menumpang rumah salah seorang warga yang berbaik hati. Kondisinya memprihatinkan. Di kala hujan disertai angin kencang, bangunan bergoyang seperti mau ambruk.
“Kadang saya lari ke luar bangunan dan mengungsi ke rumah warga setempat, karena saya takut jika berada di dalam saat hujan disertai angin,” tutur Dewi.
Bangunan Polindes itu telah berdiri puluhan tahun. Wajar saja kalau sejumlah bagian bangunan lapuk. Lagipula, Polindes tersebut tidak berdiri di atas bangunan berstruktur beton, hanya sebuah rumah kayu seluas 3×3 meter persegi.
“Bagaimana mau memiliki kamar pasien, luas bangunan saja tidak memadai. Untuk nyimpan tempat obat-obatan saja sudah banyak memakan tempat,” selorohnya, tertawa kecil, ketika ditanya di mana kamar untuk pasien. Memang, ruang kerja Dewi, ruang obat, dan ruang pasien jadi satu.
Bagaimana dengan Pemerintah? Hmm.., sepertinya mereka belum ‘hadir’ di sana.
“Buktinya, pemerintah tidak membangun Polindes yang benar-benar layak,” ungkapnya.
Meski begitu, ia tetap punya harapan pemerintah sudi memperhatikan Polindes tempatnya bertugas melayani kesehatan ribuan warga di Nanga Libau. “Bagaimana mau memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, jika kondisi bangunan pelayanan saja kurang steril. Sentuhan dari pemerintah sangat diharapkan sekali,” tandas Dewi.
Kepala Desa Nanga Libau, Damianus Wargito, mengakui persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang dia pimpin hanya dua. Pertama, infrastruktur jalan. Kemudian pelayanan kesehatan.
“Setiap Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) tingkat kecamatan kita telah berulang kali mengusulkan untuk diperhatikannya kondisi jalan dan pelayanan kesehatan terutama melakukan pembangunan Polindes di Desa Nanga Libau. Tapi usulan itu tak direspon oleh pemerintah,” ungkapnya.
Imbuh dia, “Rasanya sudah capek untuk mengusulkan”.
Wargito beranggapan desanya belum memiliki Polindes. Sebab, menurut dia, bangunan yang ada saat ini masih menggunakan rumah warga desa.
“Jadi kita harap pemerintah dapat segera lah mencarikan solusi ini. Apalagi, pelayanan kesehatan merupakan hal terpenting yang tidak bisa dinomorduakan. Karena menyangkut nyawa seseorang,” pinta Wargito.
Sementara itu, Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph, yang akhirnya berkesempatan mengunjungi langsung Desa Nanga Libau, geleng-geleng kepala mendapati segala kekurangan fasilitas pelayanan publik di sana. Mulai dari infrastruktur jalan yang dia rasakan sendiri ketika berkendara menuju Desa Nanga Libau, hingga melihat bangunan Polindes setempat yang sudah uzur.
“Sesegera mungkin akan kita bangun Polindes di Desa Nanga Libau,” tutur Jarot, Kamis (18/5).
Mendengar ketersedian obat-obatan yang tergolong minim di Polindes Nanga Libau, dia berang bukan buatan. “Tidak boleh kosong itu. Orang sakit mau dibawa kemana?” sergah Jarot.
Masih dengan nada tinggi, bekas Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sintang ini menambahkan, “Saya akan cek sendiri nanti. Sehingga ketersediaan obat di desa Nanga Libau ini memadai”.
Kemudian, di depan kepala desa Wargito dan warganya, bupati menuliskan surat rekomendasi skala prioritas pembangunan Polindes Nanga Libau yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sintang, dr. Harysinto Linoh. Harysinto tengah mengikuti kegiatan di Bogor. Hal ini merupakan bukti omongan Jarot untuk mempercepat pembangunan Polindes tersebut.
“Kebetulan Kadiskes tidak bisa ikut ke sini. Jadi, saya tulis dan usulkan untuk bangun Polindes di Desa Nanga Libau,” tegasnya. Surat itu diserahkan ke pegawai Diskes Sintang agar disampaikan kepada bosnya, sang kepala dinas.
Kepada masyarakat Desa Nanga Libau, ia meminta kesabaran mereka. Sebab, pembangunan yang dilakukan pemerintah dilakukan tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Kita bertahap. Tapi, saya pastikan bangunan Polindes di Desa Nanga Libau terbangun di 2018. Untuk tahun ini, kita tidak boleh membangun Polindes karena dana DAK kita terfokus membangun rumah sakit,” pungkas Jarot.
Terpisah, ketika ditanya ideal tidak hanya satu bidan di sebuah desa yang harus melayani tiga hingga empat orang bersalin dalam satu bulan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kalbar, Yusniati Djunaini SKM menyebut, teorinya satu desa satu bidan. Hanya saja, untuk saat ini, pertolongan persalinan tak bisa cuma dilakukan satu orang. Sebab, yang diselamatkan si bidan ada dua nyawa.
“Apalagi jika kembar, ada tiga nyawa yang harus diselamatkan oleh si bidan. Artinya, segala pertolongan persalinan sekarang harus dibantu oleh dua bidan,” tuturnya. Dari catatannya, bidan di Sintang lebih kurang berjumlah 400 orang.
Ia melanjutkan, stok obat di manapun memang tidak boleh kosong. Ketersediaan obat itu sendiri, Yusniati menerangkan, adalah kewajiban pemerintah.
Kemudian, semua persalinan wajib disertai pemberian Uterotonika yang merupakan obat-obat untuk memberikan pengaruh kontraksi pada rahim atau uterus. “Bayi wajib diberikan injeksi vitamin K1 dan Hepatitis B0. Ini tanggung jawab Pemda setempat,” papar Yusniati. (*)
Editor: Mohamad iQbaL
