eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Partai Golkar mencium adanya nuansa intimidasi dalam proses Pilgub Kalbar 2018. Namun, intimidasi yang secara spesifik tidak dijelaskan itu dibantah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar.
“Belum ada laporan,” terang Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, Jumat (9/3).
Dia menerangkan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap laporan terkait penyelenggaraan Pilkada. Baik itu dari pasangan calon (Paslon) maupun warga.
“Pada prinsipnya kita akan menerima setiap laporan,” tandasnya.
Yang menyebut ada intimidasi adalah Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, untuk Wilayah Jawa dan Kalimantan, Nusron Wahid. Kata dia, indikasi intimidasi itu terjadi terutama di daerah pedalaman Kalbar.
“Kami di DPP Partai Golkar sudah mendapatkan masukan, baik dari organ-organ kami di Partai Golkar maupun komponen masyarakat lain, ada nuansa intimidasi dan nuansa untuk kecurangan terutama di daerah-daerah pedalaman,” tuding Nusron usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pilkada Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Hotel Orcard, Jalan Gajahmada, (9/3).
Atas informasi itu, lanjut dia, DPP partai berlambang beringin itu tidak akan tinggal diam. Langkah-langkah strategis sudah disiapkan, hingga meminta pihak Bawaslu di pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian khusus.
“Agar memonitor khusus, terutama di kawasan pedalaman,” tegasnya.
Meski indikasi kecurangan dan intimidasi itu ada, dia meyakini Pilgub Kalbar akan berjalan dengan aman dan lancar. “Insya Allah tidak akan ada kerawanan, insya Allah, ya kan. Pak Kapolri menyampaikan (indeks kerawanan Pilkada Kalbar) itu dalam konteks sebagai petugas aparat keamanan, melakukan proses antisipasi. Tindakan itu jauh lebih baik daripada kecolongan,” yakin Nusron.
Dia menambahkan, dalam Pilkada ini tak ada potensi ricuh. Golkar mengedepankan figur dan program. “Buat apa susah-susah. Cari kerja saja sudah susah, jadi kita jangan susahkan masyarakat,” terangnya.
Target bagi Golkar Kalbar, dalam Pemilu Legislatif mendatang adalah 20 persen kursi DPRD. “Kalau kursi provinsi 9 (2014-2019), (2019-2024) menjadi 13 kursi. Untuk di semua kabupaten/kota targetnya 20 persen juga,” pinta Nusron.
Untuk DPR RI dari Dapil Kalbar, ia menyatakan, targetnya 3 kursi. Sesuai jumlah Dapil Kalbar. Dari Dapil Kalbar 1, diharapkan didapat 2 kursi. Dan Dapil Kalbar 2 1 kursi.
Menanggapi isu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga, yang akan dicalonkan jadi wakilnya Joko Widodo, kata Nusron, Golkar mendukung tanpa meminta syarat. “Kalau dipercaya, alhamdulillah, namanya amanah. Jabatan di Indonesia tidak boleh diminta tapi kalau dikasih tidak boleh ditolak,” pungkasnya.
Ditambahkan Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur, pihaknya siap melaporkan ke pihak pengawas terkait indikasi intimidasi yang disebut Nusron. “para relawan sudah dimintakan alat-alat bukti supaya apa yang dilihatnya harus ada buktinya,” tuturnya.
Ia menjelaskan, laporan ini akan segera disampaikan sebagaimana yang pernah disampaikan menyangkut dugaan serupa di Singkawang. “Jadi tinggal nunggu tindak lanjutnya saja,” pungkas mantan Wakil Bupati Sambas ini.
Sementara itu, Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurahman mengungkap program utama pihaknya di Kalbar. Pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Karena, kata dia, salah satu cara mempercepat pembangunan dan meningkatkan indeks pembangunan Kalbar melalui pemekaran.
Laporan: Zainuddin
Editor: Mohamad iQbaL
