eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Beberapa formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar kosong pelamar. Seperti formasi guru muatan lokal (mulok), guru Bimbingan Konseling (BK), dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya.
“Mungkin lulusannya masih terbatas. Dan kemungkinan besar karena memang tidak ada pelamar yang meminati bidang tersebut atau juga karena tidak adanya lulusan pada bidang tersebut di Kalbar, sehingga menjadi kosong,” ulas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Moses Tabah, Kamis (8/11).
Ia mengatakan, kebijakan penerimaan formasi CPNS sepenuhnya berada di Biro Sekretariat Daerah. Sehingga rincian tenaga yang diperlukan setiap intansi secara detail berada di Biro Sekretariat Daerah. BKD hanya menjalankan proses rekrutmen atau pelaksana teknis.
“Mereka yang berwenang untuk mengekspos itu, yang mengusulkan juga di sana, proses valiadasi dan sebagainya itu di sana baru nanti dikirim ke Menpan. Begitu Menpan buka formasi PNS baru BKD yang rekrutmen tapi kebijakan formasinya di Biro Sektertariat Daerah,” paparnya.
Menurutnya, siapapun bisa mengisi formasi yang ada. Sebab penerimaan CPNS bersifat terbuka secara nasional. Sehingga memungkinkan pelamar dari luar daerah juga bisa mendaftar.
“Kita prinsipnya taransparan, terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia, siapaun boleh jadi PNS, karena kita butuh,” ujarnya. Syukur-syukur kata dia, putra daerah ada lulusan tersebut. Kalau tidak, boleh ambil pelamar dari luar Kalbar. Karena sepanjang dia ingin mengabdi jadi PNS, pihaknya tidak bisa menutup peluang itu. “Kita buka sepanjang dia punya kemauan dan keinginan mengabdi, silahkan saja,” lugas Moses.
Terbukanya formasi ini lanjutnya bisa dibuktikan lewat website Pemprov Kalbar. Website tersebut bisa diakses semua warga negara. Diumumkan di portal SSCN, sehingga bisa dibuka diseluruh Indonesia. “Sehingga pelamarnya tidak BKD saja yang bisa melihatnya,” ucapnya.
Seterusnya ada persyaratan teknis. Misalnya untuk anak-anak di Kalbar IPK minimal 2,5. Sedangkan untuk peserta dari luar Kalbar IPK minimal 3. Pun demikian dengan formasi yang ada ini juga tidak terisi.
“Mungkin karena tidak ada yang tertarik jadi guru pada bidang yang dimaksud itu apalagi di formasi itu detail sampai ke lokusnya, misalnya SMKN 1 Noyan kan jelas itu dimana letaknya, karena daerah terpencil jadi mereka (pelamar) tidak tertarik,” sebutnya.
Moses berharap formasi yang mengalami kekosongan ini bisa terisi. Apalagi jika melihat dalam analisa jabatan dan beban kerja di Dinas Pendidikan itu sangat diperlukan.
“Waktu kita melihat uraian tugas dan segala macam itu kita lihat tufoksi itu beban tugasnya seperti apa kerjanya apa jadi kita tahu kita perlu ini,” imbuhnya.
Ia juga menuturkan beberapa daerah kabupaten/kota di Kalbar yang masih melakukan tes CPNS tahap pertama. Hasilnya juga menunjukan jauh dari harapan. Karena adanya kebijakan passing grade atau nilai ambang batas, sehingga sedikit sekali yang bisa lolos. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengigat juga masih ada formasi CPNS yang tidak terisi oleh pelamar.
“Sehingga dengan tak terpenuhinya passing grade ini tentu ada banyak pelamar yang tidak lolos seleksi lantas bagaimana dengan nasib formasi yang tidak terlamar ini,” tuntas Moses.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji memastikan akan melaksanakan program 15.000 beasiswa untuk sekolah swasta. Melalui program beasiswa itu diharapkan bisa menekan angka putus sekolah di Kalbar. Mengingat Indeks pembangunan manusia (IPM) Kalbar berada diurutan 9 dari 34 Provinsi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah angka putus sekolah yang lumayan tinggi. “Mudah-mudahan dengan program ini saya berharap angka putus sekolah akan terus ditekan,” harapnya belum lama ini.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar Suprianus Herman menuturkan, beasiswa ini masih dalam tahap penyusunan program. “Akan disusun programnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan akan meningkat terus,” katanya.
Dijelaskannya, beasiswa diberikan melalui program Bos Daerah (BOSDA) khusus untuk SMA/SMK swasta di Kalbar. Penyaluran beasiswa ini juga akan tersebar di seluruh 14 kabupaten/kota.
“Jadi nanti kalau ini sudah jadi, karena ini swasta sistem penyaluran dilaksanakan oleh BPKPD itu bentuknya bantuan keuangan,” jelasnya.
Dalam penyalurannya, Disdikbud Kalbar akan bekerjasama dengan pengawas dan MKKS untuk mengetahui latar belakang siswa masing-masing sekolah.
“Jadi kami nanti akan membuat kriteria. Lagi kami susun dengan pengawas dan melibatkan MKKS jadi nanti yang paling tau siswa miskin itu adalah kepala sekolah. Yang memang tidak mampu dan mau sekolah nanti kita bantu,” demikian Herman.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
