eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romi, berimplikasi terhadap elektabilitas partai tersebut. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalbar memilih diam sebagai sikap politiknya.
Pantauan Rakyat Kalbar, Minggu (17/3) pukul 15.30 WIB, Kantor DPW PPP Kalbar di Jalan Merdeka, Kecamatan Pontianak Kota tampak sepi. Tidak tampak seorang pun pengurus partai berada di kantor tersebut. Petugas keamanan juga tidak terlihat.
Pemilu tinggal sebulan lagi. Kini Romi sudah dicopot sebagai ketua partai. Karena telah resmi menyandang status tersangka. Pasca OTT KPK, karena kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag), Jumat (15/3) lalu.
Saat ini, Suharso Manoarfa menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), menggantikan Romi yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum partai berlambang kakbah itu.
Kekosongan ketua umum PPP, tentu tak boleh dibiarkan menggantung terlalu lama. Apalagi, pemilu sudah didepan mata. Ketua DPW PPP Kalbar, Retno Pramudya saat dimintai tanggapan dan sikap politiknya soal prahara yang menjerat manta ketua partainya, justru memilih enggan berkomentar banyak. “Kami sudah diinstruksikan, agar sementara no comment dulu soal itu,”ujarnya singkat kepada Rakyat Kalbar lewat sambungan telepon, Minggu (17/3).
Hanya saja kata dia, para elite di pusat kini sedang menyusun agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Sebagai mekanisme partai untuk memilih ketua umum yang baru.
Saat dikonfirmasi kapan Rapimnas itu akan digelar Retno mengatakan belum mendapat informasi pasti soal itu. “Ini, kami masih menunggu jadwalnya,”pungkasnya.
Pengurus DPP PPP, H Ahmadi Usman juga belum bisa dikonfirmasi terkait rencana Ramimnas PPP pasca sang ketum terkena OTT lembaga anti rasuah itu.
Rakyat Kalbar telah berupaya melakukan konfirmasi melalui telepon. Namun yang bersangkutan sampai saat ini belum dapat memgangkat telepon.
Terpisah, Pakar Politik Universitas Tanjungpura, Jumadi menilai, tertangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam pusaran korupsi, maka secara otomatis berdampak kepada institusi kepartaian. “Secara langsung tentu akan berdampak kepada partai, apa lagi kejadian yang memalukan partai tersebut sangat berdekatan dengan pelaksanaan pemilu,” katanya kepada Rakyat Kalbar dihubungi via WhatsApp, Minggu (17/3) pukul 20.00 WIB.
Selain pada institusi kepartaian, kondisi itu, kata dia, membuat psikologis semua caleg yang berasal dari PPP terpukul. “Semangat kader partai dan seluruh caleg yang sejak awal bekerja, tentu secara psikologis akan terpukul, “jelasnya.
Untuk itulah, demi menjaga marwah partai Kakbah dalam menghadapi kontestasi pemilu serentak 2019. Pengurus harus mengambil langkah-langkah jangka pendek yang progresif, demi mengembalikan citra partai. “Menurut saya dalam jangka pendek ini sebelum pelaksanaan pemilu harus ada langkah yang progresif untuk mengembalikan citra PPP di mata publik dan konstituennya,” ungkapnya.
Apabila tidak segera diambil sikap, maka kata dia, bisa saja berdampak pada penurunan elektabilitas partai. “Bisa saja, apalagi soal perilaku koruptif di lingkaran elit politik menjadi sorotan publik, “ucapnya.
Salah satu langkah, progresif misalnya yang dapat ditempuh pengurus adalah dengan mengganti ketua umum segera dengan figur yang bersih, berintegritas, mampu mengkonsolidasikan partai. “Karena dengan begitu dapat mengembalikan political image PPP,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair alias Mbah Moen mengusulkan Suharso Manoarfa menjadi Plt. “Saya setuju kalau Pak Suharso jadi Plt, wakil-wakil ketua menjadi wakil ketua umum sebagaimana waktu dulu Rommy,” ujar Mbah Moen di DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3).
Mbah Moen mengatakan, alasan dirinya memilih Suharso Manoarfa karena saat ini yang bersangkutan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). “Suharso kan punya jabatan tinggi sebagai penasihat presiden dan pemilu ini tetap tenang,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arusl Sani mengatakan, para wakil ketua umum tidak ada yang berminat menggantikan Rommy menjadi Plt ketua umum. Alasannya mereka saat ini menjadi caleg sehingga tidak ingin konsentrasinya terpecah. “Karena memang pada umumnya wakil ketua umum adalah caleg yang harus menyukseskan kampanyenya,” kata Arsul.
Namun demikian usulan ini masih dirapatkan oleh para elite partai apakah disetujui usulan Mbah Moen nama Suharso Manoarfa menggantikan Rommy menjadi Plt ketua umum.”Usulan masih kita bahas karena memang rapatnya kita buka secara demokratis, nanti para pengurus harian menyampaikan pandangannya,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman, Andi Ridwansyah, Jawapos/JPG
Editor: Yuni Kurniyanto
