eQuator.co.id – Pontianak-Rk. Aparat gabungan TNI-Polri konsen terhadap agenda pengamanan Pemilu 2019. Apalagi, perhelatan pesta demokrasi lima tahunan semakin dekat.
Pengamanan Pilpres dan Pileg di Pemilu kali ini, memang butuh kekuatan ekstra. Sebab, dua agenda tersebut dilaksanakan secara serentak. Model ini baru pertama kali digelar. Pasca reformasi.
Khusus di Kalbar, setidaknya ada 16.740 TPS. Yang akan melangsungkan pemungutan suara pada 17 April nanti. Dengan jumlah pemilih di atas tiga juta. Secara serentak pula.
“Seluruh komponen harus satu sikap. Bagaimana mengamankan Pemilu di Kalbar yang aman dan kundusif,” kata Kapolda Kalbar, Irejn Pol Didi Hayono saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Pemilu 2019 yang diselenggarakan di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Kamis (21/2).
Rakor tersebut juga dihadiri Pangdam XII Tanjungpura. Jajaran Kapolres se Kalbar. Sejumlah kepala daerah. Penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, KPU dan Bawaslu. Serta perwakilan mahasiswa.
Rakor serupa sudah beberapa kali digelar. Tujuannya tak lain, untuk menyamakan persepsi dan komitmen. Dalam mengawal pemilu yang bermartabat. Tanpa gangguan apapun.
Berkaca dari Pilkada serentak 2018, Kalbar masuk kategori rawan kedua setelah Papua. Namun, di hari pemungutan suara, potensi tersebut tak terjadi. Pilkada Kalbar berjalan aman. “Saya yakin, Pilpres dan Pileg nanti bisa seperti itu,” ujar Didi.
Untuk menjamin keamanan dan kondusivitas saat pemilu nanti, tentu perlu kerja bersama. Harus saling sinergi. Antara aparat keamanan, penyelenggara dan masyarakat.
“Tanpa dukungan semua elemen, tentu sulit bagi kami bisa mengawal Pemilu 2019 yang tertib dan berintegritas,” kata Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah.
Kini, Bawaslu sudah membentuk satgas. Satgas dipastikan akan bekerja sesuai amanah. Yaitu mencegah dan menindak pelanggaran yang berpotensi terjadi.
Politik uang masih menjadi isu yang potensial terjadi di setiap pemilu. Bawaslu menyadari hal itu. “Maka, kita sudah bentuk Satgas. Yang juga melibatkan Polri dan TNI,”katanya.
Polri bersama TNI, akan gelar patroli saat masa tenang. Sebab di waktu itu, potensi curang memungkinkan terjadi. Termasuk praktik politik uang yang seolah tak bisa ‘dipisahkan’ dalam agenda pemilu. “Politik uang menjadi fokus utama dalam pengawasan,” imbuhnya.
Sebanyak 1.165 orang pengawas pemilu akan disebar sampai tingkat PPS oleh Bawaslu. Pengawas tersebut juga berwenang melaporkan penyelenggara yang tidak netral. Dengan mengoptimalkan sinergitas seluruh stakeholders, diharapkan kesiapan pengamanan Pemilu 2019 di Kalbar semakin mantap.
Pangdam XII Tanjungpura, MayJen TNI Achmad Supriyadi menegaskan, faktor penting untuk mendukung terciptanya pemilu yang aman adalah netralitas TNI-Polri. Dalam pengaman pemilu, Kodam XII Tanjungpura akan siagakan 5849 personel.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Arman Hairiadi
