eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Dana Desa merupakan wujud nyata komitmen pemerintah mempercepat pembangunan dari pinggiran. Pengelolaan Dana Desa masih menjadi beban bagi sebagian desa. Apalagi jumlahnya tak sedikit. Jika salah kelola menjadi temuan. Yang bisa mengarah ke praktik penyimpangan koruptif.
Kendati demikian, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, desa tidak perlu cemas mengelola Dana Desa. Yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Kuncinya, kata dia, taat pada pedoman dan ketentuan. Jika semua aturan main dilaksanakan, dia optimis, tidak akan pernah terjadi praktik penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa. “Kalau Dana Desa itu ada panduannya. Pertangung jawabannya tidak repot. Jangan khawatir dalam pengelolaannya selama mengikuti panduan,” ujar Sutarmidji disela kegiatan Seminar Nasional Bertajuk: Optimalisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menuju Indonesia Sejahtera di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Sabtu (20/4).
Menurut mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu, salah satu fokos Dana Desa, adalah menciptakan desa-desa mandiri.
Membentuk desa mandiri, setidaknya ada52 indikator yang harus dipenuhi oleh desa. Lewat Dana Desa diharapkan 17 indikator, diantaranya bisa dilaksanakan oleh desa-desa. “Dana Desa hanya boleh menyiapkan 17 indikator saja. Yang ringan-ringan saja seperti PAUD, Posyandu, lapangan olahraga itu bisa,” katanya. “Itu semua akan selesai dalam waktu lima tahun. Selesai semuanya, tanggung jawab desa. Saya yakin sebelum lima tahun bisa selesai,” tambahnya.
Sementara untuk pemenuhan 15 indikator desa mandiri lainnya, akan dibantu melalui APBD. Sutarmidji menegaskan, pemerintah daerah harus mau mendukung program tersebut. “Nah kalau indikator yang berat-berat, biarkan Pemerintah Provinsi Kalbar yang selesaikan,” ucapnya.
Untuk percepatan pembentukan desa mandiri, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan MoU dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura. “Nanti TNI kan bisa gunakan bakti gotong royong. Dari Polri ada dua indikatornya untuk wujudkan desa mandiri,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, untuk membuka akses desa yang terisolaisi, TNI memiliki peralatan yang memadai. Bahkan, TNI mampu membangun infrastruktur air bersih untuk masyarakat desa. “TNI memiliki alat untuk mengebor tanah sedalam 200 meter. Ini tentu sangat membantu untuk melayani air bersih masyarakat desa,” tuturnya.
Sinergisitas Pemerintah Provinsi, Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura, Midji optimis, di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalbar, pembentukan desa mandiri secara masif akan terwujud.
Jika desa mandiri sudah terbentuk, tentu pertumbuhan perekonomian desa akan kuat dan mudah berkembang. Selanjutnya, BUMDes harus benar-benar dibangun. Ada kegiatan kebutuhan masyarakat yang harus diserahkan ke BUMDes. “Kalau semuanya serius menangani, maka masyarakat desa menikmati hasil yang diupayakan mereka sendiri. Anak cucu mereka akan bahagia,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
