eQuator.co.id – Jakarta-RK. Kasus demi kasus kejahatan seksual terus bermunculan. Jika ditelisik, itu semua bermuara pada pornografi dan minuman keras.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk mencegah kasus-kasus tersebut terulang, maka harus dimulai dari penanganan pemicunya. Karena itu, meski saat ini pemblokiran situs-situs porno sudah dilakukan, kini akan lebih digencarkan.
“Sebab, ini kan salah satu efek dari anak-anak muda ini melihat film, video porno di internet,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (13/5).
Selain video porno, JK menyebut jika faktor signifikan lain yang membuat orang, termasuk anak muda, berani melakukan kejahatan seksual adalah karena sudah dikuasai pengaruh minuman keras. Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperketat peredaran minuman keras akan lebih diintensifkan.
“Jadi dua gabungan itu yang jadi penyebab utama dan harus diatasi,” katanya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan juga ikut menyikapi kasus pencabulan rame-rame sesama siswa di Surabaya. Dia mengedepankan sanksi seberat-beratnya, demi menciptakan efek jera.
“Kejadiannya sudah terjadi, proses hukum harus jalan terus,” katanya usai MoU pengiriman guru garis depan (GGD) di Jakarta semalam.
Anies menuturkan pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, harus menjadi pembiasaan di kalangan siswa. Dia mencontohkan urusan hormat kepada orang lain, tidak sekedar diajarkan saja. Tetapi harus menjadi kebiasaan di setiap siswa untuk menghormati orang lain. Kebiasaan menghormati orang lain, bisa mencegah prilaku kekerasan di antara siswa.
Selain itu Anies juga menyebutkan sudah ada peraturan menteri untuk membentuk gugus tugas pencegahan kekerasan di kalangan siswa. Gugus tugas ini terdiri dari unsur orangtua, siswa, dan guru. Gugus tugas ini juga berkoordnasi dengan unit kepolisian terdekat.
“Saya yakin, kalau tidak percaya silahkan cek, di sekolah anak korban dan pelaku di Surabaya itu belum ada gugus tugasnya,” jelas Anies.
Dia mengatakan gugus tugas ini fungsinya penting. Diantaranya mendeteksi gejala-gejala kekerasan yang dialami oleh siswa. Kemudian secara bersama-sama dilakukan upaya pendampingan atas tindakan kekerasan itu. Anies berharap kejadian seperti di Surabaya tidak terulang lagi. Untuk itu selain ada gugus pramuka, sekolah harus membentuj gugus tugas pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
Sementara itu, anggota DPR RI komisi 8 Maman Imanul-haq mendorong agar dimunculkan mata pelajaran khusus tentang reproduksi. Dalam mata pelajaran ini, bukan sebatas pengetahuan tentang alat reproduksi dan fungsinya tapi juga mengajarkan perkembangan sesuai dengan usia anak.
Disinggung soal pemblokiran situs porno di internet, Maman pesimis itu bisa mengendalikan 100 persen. Sebab, pemblokiran sendiri cukup sulit. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu.
“Karena menjadi sangat penting pengawasan orang tua dan semua pihak. Agar kejahatan seksual tidak terus terjadi,” ungkapnya.
Usulan mata pelajaran reproduksi itu turut didukung oleh psikolog Zoya Amirin. Menurutnya, anak perlu diisi tentang seks edukasi. Bukan soal hubungan seksual tapi bagaimana individu memahami perkembangan seksualnya sesuai umur. “Misalnya anak 14 tahun itu pacaran. Anak 20 tahun bagaimana,” ungkapnya.
Zoya pun mendorong orang tua lebih proaktif dalam memberikan pengertian pada anak untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain. Sehingga, mereka bisa saling menjaga bukan malah terjerumus jadi pelaku.
Sementara itu, hingga kemarin draf Perppu yang mengatur tentang perilaku pedofilia belum sampai ke meja Presiden. Padahal, besok (15/5) Presiden akan bertolak ke korea Selatan dan Rusia dalam rangka kunjungan kerja. Perppu tersebut diharapkan bisa sampai ke DPR dalam waktu dekat sehingga bisa langsung mendapat tanggapan.
Seskab Pramono Anung tidak secara langsung mengakui bahwa draf perppu tersebut belum sampai ke Presiden. Dia hanya menyampaikan bahawa Menko PMK diminta menyerahkan draf Perppu tersebut secepatnya sebelum Presiden bertolak ke Korea Selatan.
’’Kenapa harus hari-hari ini,karena diharpkan pada tanggal 18 dan paling lama tanggal 20 sudah bisa dimasukkan ke DPR,’’ terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (13/5).
Apabila bisa lebih cepat, maka DPR bisa segera memberi tanggapan, apakah menyetujui atau menolak. Namun, pemerintah berharap DPR akan menyetujui meskipun saat ini juga sedang disiapkan RUU mengenai kekerasan terhadap perempuan. Sebab, Perppu tersebut sudah sangat mendesak untuk diberlakukan.
Untuk substansinya, sepenuhnya diserahkan kepad menteri-menteri teknis di bawah Menko PMK. ’’Poin-poinnya sudah disampaikan oleh Menko PMK,’’ lanjut mantan Sekjen PDIP itu. sesuai UU nomor 12 Tahun 2011, Perppu tersebut harus disampaikan kepada DPR pada masa sidang berikutnya. DPR sendiri akan mulai bersidang pada 18 Mei mendatang. (Jawa Pos/JPG)
