![korupsi-ils](https://equator.co.id/wp-content/uploads/2015/11/korupsi-ils.jpg)
eQuator.co.id – Pontianak-Rk. Berhembus informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Pontianak. Isu ini sontak menggegerkan jagat dunia maya dan kalangan jurnalis di Kalbar, khususnya Kota Pontianak.
Informasi beredar, yang terjaring OTT dua orang di salah satu hotel Jalan Gajah Mada, Pontianak, Sabtu malam (5/1). Ada pun yang terkena OTT yaitu kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berkantor di Jalan Subarkah Kecamatan Pontianak Selatan. Tak hanya di media sosial, berita OTT tersebut bahkan telah dimuat dibeberapa media massa.
Rakyat Kalbar pun berupaya mencari kejelasan berita tersebut. Ternyata informasi itu tidak benar adanya. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1, Achmad Zuabidi dengan tegas membantah isu itu. “Tidak benar. Itu pernyataan dari kami,” ucapnya ditemui awak media, Senin (7/1).
Ia memastikan, saat ini tidak ada seorang pun pegawai lingkungan Balai Wilayah Kalimantan 1 terlibat perkara korupsi. Apalagi terkena OTT. “Kami bekerja sesuai prosedur dan aturan yang ada. Kami juga sudah rapat internal. Kami yakin itu (OTT) tidak benar,” katanya.
Ia pun meyakini di tahun 2018, semua pekerjaan yang ditangani Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 telah dilaksanakan sesuai peruntukan dan aturan. Tahun lalu hanya ada satu kegiatan pembangunan wilayah sungai yang ditangani pihaknya. Yaitu, pembuatan tebing di Kabupaten Kapuas Hulu.
Sementara di bidang pantai, juga hanya ada satu perogram pencegahan abrasi di wilayah Bakau Kecil Kabupaten Mempawah. “Kalau di Pontianak tidak ada,” jelasnya.
Rata-rata pembangunan tersebut, bersumber dari APBN. Dia meyakini semua kegiatan pembangunan tersebut telah tuntas dilaksanakan tanpa menyisahkan masalah. “Iya, (proyek itu berjalan aman). Tidak ada tersandung masalah. Seluruh jajaran PPK saya panggil, tadi hadir semua. Tidak ada masalah,” terang Zuabidi.
Bantahan juga disampaikan KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak membenarkan kabar OTT tersebut.
“Terkait dengan sejumlah pertanyaan apakah ada OTT di Pontianak, Kalbar. Perlu kami sampaikan bahwa KPK tidak melakukan OTT di daerah tersebut baik pada hari Sabtu, Minggu atau sampai hari ini,” kata Febri lewat pesan tertulisnya, Senin (7/1).
“Jadi, jika ada informasi yang beredar bahwa KPK melakukan OTT di Pontianak kemarin Sabtu atau Minggu, hal tersebut tidak benar,” sambung Febri.
Rakyat Kalbar berupaya mencari kemungkinan OTT yang dilakukan institusi lainnya. Seperti Polda maupun Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak. Sama seperti KPK, semua lembaga penegak hukum tersebut juga membantahnya.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Nanang Purnomo mengatakan sudah melakukan pengecekan terhadap jajaran Mapolda terkait dengan isu OTT yang diisukan terjadi di salah satu hotel di Kota Pontianak. “Sudah saya cek. Tidak ada,” jelas kepada Rakyat Kalbar.
Kasi Penkum Kejati Kalbar, Pantja juga mengaku sudah melakukan pengecekan . Baik di jajaran Kejati Kalbar maupun Kejari Pontianak. “Saya sudah recek ke Kejari dan Pidsus Kejati, dari kita tidak ada giat OTT,” jelasnya kepada Rakyat Kalbar.
Dirinya mengatakan, sesuai keterangan yang telah disampaikan juru bicara KPK Febriansyah bahwa isu yang berkembang beberapa hari ini soal OTT di Kalbar tidak ada. “Sumber isu tersebut tidak jelas dan bertanggung jawab,” cetus Pantja.
Laporan: Abdul Halikurrahman, Andi Ridwansyah
Editor: Arman Hairiadi