eQuator.co.id – Samarinda-RK. Sebagai daerah yang terpilih sebagai IKN baru, optimisme peningkatan pertumbuhan di berbagai sektor menggema di Kaltim. Namun peningkatan tersebut harus bersamaan dengan aliran dana. Tanpa peningkatan dana dari pusat, pembangunan infrastruktur akan terbatas.
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, mengatakan setelah ditetapkan IKN atau pusat pemerintahan di Benua Etam oleh Presiden Joko Widodo, pihaknya berharap uang dari pemerintah pusat akan banyak masuk ke daerah. Jika demikian, maka kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah bisa lebih terjamin.
“Saat ini memang kita masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya, Minggu (1/9).
Namun, besar harapan Kaltim dengan ditetapkannya Bumi Etam sebagai pusat pemerintahan yang baru. Pihaknya belum bisa memastikan bisa meningkat atau tidak, tapi optimisme tetap ada bahwa akan semakin banyak dana yang bisa masuk ke daerah. “Dampak baik untuk Kaltim pasti sangat luas saat ini,” tuturnya.
Menurutnya, beberapa sektor pasti akan terdongkrak, seperti konstruksi, jasa, perdagangan dan lainnya. Sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat dengan seiring pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat. Namun, semua itu memerlukan dukungan keuangan yang lebih besar dari pusat sehingga daerah dan rakyat dapat merasakannya.
“Tapi perlu diingat juga, masyarakat Kaltim harus bersiap meningkatkan kualitasnya sesuai bidang masing-masing,” katanya. Utamanya, anak muda di Bumi Etam. Dengan ditetapkannya Kaltim sebagai IKN akan semakin banyak pendatang. Jadi pemuda perlu meningkatkan kualitas. Jangan sampai nanti tergerus dan hanya menjadi konsumen di IKN baru bukan menjadi produsen. “Semua sektor harus dikembangkan, sehingga perlu dana yang lebih besar dari pusat,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kaltim Midden Sihombing mengatakan, dana pemerintah pusat yang mengalir di Kaltim pasti akan lebih besar dari pagu saat ini. Peningkatannya bisa lebih dari 100 persen. “Pemerintah tidak perlu khawatir, karena peningkatan pasti ada seiring pemeliharaan yang lebih besar,” ujarnya.
Menurutnya, yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah bagaimana peran masyarakat lokal. Banyak potensi yang harus dikembangkan. Konsumsi sehari-hari menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjadi produsen maupun distributor barang konsumsi masyarakat yang akan meningkat, sementara permintaan jasa juga dipastikan akan meningkat dengan bertambahnya penduduk di Kaltim.
Anggaran meningkat, kapasitas Kaltim pun kian besar. “Tinggal masyarakatnya mau ikut berperan atau hanya menonton. Kembangkan pangan dan jasa dari sekarang agar kelak ikut terdampak perpindahan ibu kota,” pungkasnya.
Selain perekonomian, sektor keamanan juga harus diperkuat. Kodam VI/Mulawarman menambah prajurit TNI secara bertahap mulai 2020. Termasuk peningkatan jumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang ditempatkan untuk pertahanan ibu kota baru.
“Akan dibangun. Lanud (Pangkalan TNI Angkatan Udara) bakal seperti Halim (Bandara Internasional Halim Perdanakusuma di Jakarta,” ungkap Subiyanto akhir pekan lalu. Namun, dia belum bisa menyebut kawasan mana yang akan dijadikan lokasi pusat pertahanan termasuk markas besar TNI.
Terkait pengawasan khusus di wilayah yang akan dijadikan pusat pemerintahan, dia menyatakan tak ada yang signifikan. “Sementara tugas saya untuk meningkatkan jumlah personel,” ucapnya.
Sebelumnya, selain menteri PPN/kepala Bappenas, di Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga memastikan Kaltim sebagai ibu kota bakal mandiri pangan.
Karena sesuai kajian yang dilakukan ahli Kementerian Pertanian (Kementan), Bumi Mulawarman punya lahan yang luas dan cocok untuk hortikultura. “Untuk awal kami tutupi kekurangan 60 ribu ton beras. Itu setara lahan 10 ribu hektare,” kata Amran setelah kegiatan focus discussion group (FGD) di Balikpapan akhir pekan lalu membahas strategi pengembangan kawasan penyangga kemandirian pangan ibu kota negara di Kaltim.
Kaltim disebutnya siap. Apalagi dalam FGD, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut telah menyiapkan 50 ribu hektare lahan di sejumlah kabupaten yang merupakan lumbung padi. Jadi sesuai dan searah dengan rencana kementerian. “Akan kami kirim segera 10 ekskavator untuk menyiapkan lahan,” tegasnya.
Dia ingin 10 kabupaten/kota di Kaltim dibuat cluster. Masing-masing daerah akan menjadi penyedia komoditas khusus. Misalnya ada kota yang menyuplai daging ayam, kota lain menyuplai daging sapi. Lalu ada kabupaten yang fokus bawang.
“Geografis Kaltim cocok. Ahli kami sudah turun dan menyebut lahannya cocok untuk hortikultura,” katanya. Menteri juga menyebut tak menutup kemungkinan penggunaan lahan bekas tambang batu bara sebagai kawasan pertanian. Namun, perlu waktu untuk uji coba dan mencocokkan tanaman yang yang bisa ditanam di bekas tambang itu. “Ya nanti dilihat seperti apa pemanfaatan lahannya,” ungkapnya. (Kaltim Post/JPG)
