Benarkah Program KB Bisa Memusnahkan Suku?

Wariskan Keturunan Berkualitas Bukan Sekadar Banyak Keturunan

ilustrasi. net

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Ketika dunia, termasuk Indonesia, menginginkan manusia berkualitas melalui program Keluarga Berencana (KB), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran malah menyuruh suku Dayak di provinsinya tak perlu ikut program nasional itu. Yang merupakan warisan orde baru itu.

Dalam seminar bertajuk Keragaman Demografis dan Pembangunan Berkelanjutan yang digelar Kamis (18/7) di Universitas Tanjungpura, Wakil Rektor I Untan, Dr Aswandi, mengupas secara rinci tentang pentingnya program KB. Ditegaskan oleh Kepala BKKBN Kalbar, Kusmana, bahwa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memang tak punya kapasitas melarang menambah anak bagi setiap kelurga di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagaimanapun, pernyataan Gubernur Kalteng yang fenomenal itu menarik untuk dibahas dalam seminar tersebut. Dan memang tidak ada larangan berupa Undang-Undang. Untuk tidak beranak pinak bagi semua etnis di Indonesia.

Menurut Gubernur Sugianto Sabran, penduduk di Kalteng masih sangat sedikit dibanding Pulau Jawa. Karena itu, pasangan suami istri penduduk lokal diharapkannya memiliki anak lebih dari dua orang.

“Dari dulu saat saya mencalonkan diri menjadi Gubernur, sudah menyatakan masyarakat suku Dayak tidak perlu ikut program KB, supaya penduduk di Kalteng itu bisa sama dengan penduduk di Jawa,” kata Sugianto, dalam sambutannya pada pembukaan Pekan Daerah KTNA Provinsi Kalteng yang ke-XII di Desa Eka Bahurui, Kotim, Senin (8/7), dikutip dari Kalteng Pos.

Menurutnya, program KB lebih tepat dilaksanakan di Jawa dan sekitarnya. Karena penduduk di sana sudah melebihi kapasitas wilayah setempat. ”Kalau ada kampung KB di Kalteng, kalau benar terjadi pemindahan ibukota, penduduk Dayak akan punah. Di sini saya berdiri, lambat laun masyarakat suku Dayak itu akan punah kalau kampung KB itu diikuti,” pungkas Sugianto.

Menurut Kepala BKKBN Kalbar, Kusmana, memiliki keturunan berapapun itu menyangkut hak asasi manusia. Namun, kata dia BKKBN sebagai lembaga pemerintah, berkewajiban mengimbau setiap keluarga sebaiknya membuat perencanaan.

“Persoalan seperti itu, sebenarnya bukan masalah jumlah (anak) banyak atau sedikit. Tetapi sekali lagi, persoalannya adalah masalah kualitas,” jawab Kusmana, diwawancarai usai menghadiri seminar di Untan Pontianak, Kamis (18/7).

“Tadi Pak Wakil Rektor juga sudah mengupas persoalan tentang banyak anak. Banyak anak, berarti banyak rezeki yang harus dicari. Karena rezeki itu tidak datang sendiri,” ucapnya.

Karena itu, setiap keluarga perlu melakukan perencanaan jika ingin menambah anak. Supaya punya kemampuan daya dukung, daya tampung, daya didik, daya perlindungan dan daya pembinaan bagi anak-anaknya kelak.

“BKKBN tidak bisa melarang (banyak anak). Tetapi mengimbau agar hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan. Supaya kita bisa mewariskan keturunan yang berkualitas. Bukan meninggalkan keturunan yang banyak. Itu kuncinya,” tambah Kusmana.

Menyikapi para pihak termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang kontra dengan Program KB, Kusmana lebih bersikap sejuk dan berpikiran positif. Kampanye program KB dengan slogan dua anak lebih baik, terus digaungkan BKKBN. Bahkan, program kampung KB pun digelar di setiap kelurahan atau pedesaan secara masif.

Katanya, tujuannya baik, agar setiap keluarga mempunyai perencanaan saat ingin menambah anak. Sehingga tidak mewariskan keturunan yang banyak. Tetapi mewariskan keturunan yang berkualitas. “Jadi, menyikapi pandangan masyarakat, tokoh, yang masih mempunyai pandangan jumlah (anak) yang jadi ukuran, ya itu hak-haknya. Tetapi kita sebagai pemerintah harus memberikan pencerahan,” tambahnya.

Kusuma menegaskan, setiap keluarga memang harus dibangun dengan penuh rencana. Agar bisa menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas.

Khusus di Kalbar, jumlah penduduknya masih terkendali. Tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan dengan luas wilayah. Meskipun secara nasional, kepadatan penduduk masih menjadi suatu persoalan yang harus dikendalikan.

Kendati jumlah penduduk Kalbar masih dalam kondisi normal. Namun sisi lain masih ada catatan yang harus dibenahi.

“Di Kalbar, di wilayah kita ini persoalannya adalah masalah kualitas penduduknya yang masih rendah. Ini yang menjadi pemikiran kita yang harus dibenahi,” ujarnya perihal populasi dihadapkan dengan indeks prestasi manusia (IPM).

Sebab itu, kata dia, BKKBN Kalbar ikut serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat sejumlah program. “Salah satunya adalah bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, melakukan pencerahan, lewat kegiatan seminar,” ujarnya.

BKKBN Kalbar, lanjut Kusmana, juga rutin memberikan pembekalan bagi mahasiswa tentang pentingya program keluarga berencana. “Mahasiswa adalah calon pasangan yang nanti akan mengelola pembangunan di Kalbar. Karena itu, mahasiswa harus dibekali informasi pentingnya menjaga reproduksi. Kapan saatnya dia harus menikah. Kapan saatnya dia punya anak,” ingatnya.

Pembantu Rektor I Untan, Dr. Aswandi, mengapresiasi BKKBN Kalbar yang gencar mengkampanyekan pentingnya program KB untuk setiap keluarga. “Program KB itu penting,” katanya.

Sebab, untuk membangun generasi berkualitas di negeri ini, sejatinya harus dimulai dari perencanaan di setiap keluarga masing-masing. “Jadi Keluarga Berencana ini menjadi sangat penting ketika kita ingin mebangun indonesia. Makanya hulunya itu di keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan karakter anak berawal dari keluarga. Setiap anak harus diikat dengan emosional keluarga. Kasus banyak anak yang ‘nakal’ terjadi karena lepas dari ikatan emosional orangtuanya.

“Sehingga tidak ada orang yang diidolakannya. Tidak terikat. Kalau saya dulu terikat oleh ibu saya. Karena ibu saya yang selalu menganjurkan agar terus sekolah,” imbuhnya.

Karena itu, Aswandi yang juga pengamat pendidikan Universitas Tanjungpura itu berharap, sosialisasi tentang KB terus dilakukan. Agar masyarakat semakin paham bagaimana pentingnya melakukan perencanaan hidup. Diperlukan anak-anak menjadi generasi emas yang berkualitas.

Kata Aswandi, pemahaman tentang KB juga perlu disosialisasikan ke generasi muda. “Agar persoalan perkawinan usia dini juga bisa ditekan,” pungkasnya.

 

Laporan: Abdul Halikurrahman

Editor: Mohamad iQbaL