eQuator.co.id – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berupaya mencegah potensi suap di lingkungan perguruan tinggi. Caranya adalah mengurangi pertemuan langsung dengan pejabat di kementerian. Layanan online akan diperkuat untuk mendukung program ini.
Menristekdikti Muhammad Nasir menuturkan, pembatasan pertemuan fisik itu bisa juga dikaitkan saat agenda pemilihan rektor. ’’Kita ingin bersih,’’ jelasnya. Nasir menuturkan dengan pembatasan pertemuan itu, bisa menghindari adanya permainan dalam pemilihan rektor (pilrek).
Untuk bisa mengurangi pertemuan langsung itu, Nasir mengatakan akan mengoptimalkan penggunaan layanan online. Sejatinya saat ini layanan online sudah jamak dilakukan oleh jajaran Kemenristekdikti. Mulai dari pengurusan guru besar, perizinan, dan layanan lainnya, sudah menggunakan layanan online. Sehingga tidak ada pertemuan orang-orang dari daerah ke kantor pusat di Jakarta.
Dia menuturkan aturan pembatasan pertemuan itu, termasuk juga sistem pilrek, akan dikeluarkan akhir Desember nanti. Masukan lainnya adalah sistem pilrek dilakukan secara online. Sehingga semuanya bisa menjadi transparan dan bisa diketahui publik.
Nasir mengakui bahwa pembatasan pertemuan itu terkait dengan kabar santer soal adanya suap dalam pilrek. Kabar suap itu muncul karena ada suara menteri dalam pilrek. Ada laporan oknum yang bermain mempengaruhi orang kampus terkait pilrek. ’’Jangan lagi percaya jika ada oknum yang bilang kenal menteri atau kenal pejabat-pejabat lain,’’ tandasnya.
Pembenahan layanan birokrasi di lingkungan Kemenristekdikti itu diapresiasi komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida. Dia menuturkan layanan yang mengharuskan ada pertemuan fisik langsung, memang rentan terjadi praktek transaksional. ’’Saya dukung optimalisasi layanan online itu,’’ katanya.
Laode berharap praktek-praktek suap saat pilrek, khususnya terkait laporan yang dia terima, tidak ada lagi ke depan. Untuk mencegahnya, Kemenristekdikti memang harus membangun sistem yang bagus. Dia juga berharap kalangan perguruan tinggi tidak perlu nekat sampai menyuap untuk memperebutkan kursi sebagai rektor. (wan)
