eQuator.co.id – SINTANG-RK. Salah satu janji kampanye Gubernur Kalbar Sutarmidji saat pemilihan mewujudkan Provinsi Kapuas Raya (PKR). Berbagai upaya telah dilakukan Gubernur dalam merealisasikannya.
Sutarmidji mengatakan sudah menyampaikan wacana pemekaran PKR kepada Presiden Joko Widodo. Tentu dengan merincikan data awalnya agar dapat disetujui.
“Nah, itu sudah saya sampaikan pada Selasa lalu. pada prinsipnya beliau memberikan lampu hijau untuk pemekaran PKR ini,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sintang, Selasa (22/1).
Pertemuannya dengan Jokowi, pria yang karib disapa Midji ini memberikan gambaran tentang kondisi di Kalbar. Diantaranya, wilayah Kalbar cukup luas dan penduduknya banyak dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan.
“Kaltim itu penduduknya sebenarnya lebih kecil dibanding Kalbar. Begitu juga dengan Kaltara, bahkan lebih dari dua kali lipat. Dan juga luas wilayah yang lebih besar dari Kaltara,” tuturnya.
Midji juga menyampaikan bahwa wilayah perbatasan Kalbar dengan Malaysia capai 960 kilometer lebih. Perbatasan itu tidak mungkin dikontrol dari Pontianak. Kemudian rentang kendali pelayanan publik juga akan repot. “Saya juga sampaikan infrastruktur kita yang parah,” ujarnya.
Jokowi kata dia, meminta data jalan yang paling rusak. Data tersebut pun sudah dikirimnya. “Itulah obrolan saya sekitar 40 menit dengan Presiden,” ungkapnya.
Menurut Midji, setelah pulang dari pertemuan tersebut, Presiden langsung meminta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menyiapkan seluruh data tentang PKR.
“Dan baru beberapa menit saya duduk di sini (kantor Bupati Sintang), pak Mensesneg menelepon saya. Dia minta saya ke Jakarta untuk membahas pemekaran ini,” tuturnya.
Ditegaskan Midji, pemekaran PKR tidak ada kaitannya dengan politisasi. Tapi memang harus diperjuangan dengan timing (waktu) yang tepat.
“Rencana Februari atau Maret, saya akan mengajak lima Bupati dan lima Ketua DPRD Kapuas Raya, untuk menghadap beliau kembali, supaya ada kepastian tentang itu,” janjinya.
Midji optimis PKR akan terbentuk di masa pemerintahannya. Meski banyak yang bilang, baru jadi Gubernur ia sudah mau memotong wilayah kekuasannya. “Saya tidak memikirkan itu, yang saya pikirkan kepentingan masyarakat,” kata Midji.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalbar, Bride S Alaronte menjelaskan, sudah ada perencanaan untuk kantor Gubernur dan DPRD Kapuas Raya. Untuk perencanaan kantor Gubernur Rp1,1 miliar. Sedangkan untuk DPRD Rp900 juta. “Jadi totalnya Rp2 miliar,” ujarnya saat ditanya Midji.
Tak hanya itu, juga ada untuk peningkatan Jalan Simpang Medang-Nangau Mau sebesar Rp12,4 miliar. Kemudian peningkatan Jalan Balai Sebut-Balai Sepuak-Semubuk Rp13,2 miliar. Jalan Sintang-Semubuk Rp12,2 miliar, peningkatan Jalan Nangau Mau-Tebidah hampir Rp16 miliar. Kemudian Nanga Tebidah Rp10 miliar. “Jadi banyak masuk di Sintang ini,” jelas Bride.
Sementara itu, Bupati Sintang, Jarot Winarno merasa bahagia mendengar apa yang disampaikan Gubernur Kalbar. Menurutnya ada lima kegiatan DAK dan DAU dari provinsi yang dialokasikan untuk Kabupaten Sintang. Jumlahnya mencapai sekitar Rp50 miliar. “Itu untuk perencanaan kantor Gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya serta ruas jalan yang disebutkan oleh PU Provinsi, itu kita sangat senang,” ujarnya.
Pemkab Sintang merasa mendapat dukungan dari Pemprov Kalbar untuk menyelesaikan ruas pokok Sintang menuju perbatasan negara. Ruas pokok Sintang tersebut menuju Kecamatan Serawai. Hanya ada satu ruas yang belum tertangani, yaitu dari Bunyau-Serawai. “Alasannya agar Jalan Nanga Tebidah-Bunyau harus selesai dulu, baru jalan itu dapat ditangani,” katanya.
Ada juga beberapa program sinkronisasi dengan Pemprov. Soal bagaimana Pemkab Sintang bisa minta alokasi dana pusat lebih banyak lagi. Terutama untuk ruas-ruas jalan non status dan jalan strategis nasional. “Tahun ini masuk alokasi anggaran dari Simpang Rasau ke Jasa Sungai Kelik lokasi rencana PLBN yang akan dibangun itu Rp48 miliar,” ungkapnya.
Disebutkan Jarot, masih ada ruas jalan yang belum tertangani. Terutama dari Sintang ke Pintas Keladan. Dia berharap mudah-mudahan pemerintah pusat bisa membantu menyelesaian ruas tersebut.
Pembahasan ini kata dia, akan diperdalam lagi dengan Gubernur Kalbar. Karena tanggal 24-25 Januari ini Gubernur akan datang lagi ke Sintang untuk melanjutkan peninjauannya.
“Beliau nanti dua malam menginap di sini setelah dari Kapuas Hulu. Dimana akan meninjau beberapa lokasi yang ada di Sintang,” demikian Jarot.
Laporan: Saiful Fuat
Editor: Arman Hairiadi
