Akses Server Diperbesar Lima Kali Lipat

BKN Pastikan Semua Formasi Bisa Dipilih Hari Ini

Ilustrasi.NET

eQuator.co.idJakarta–RK. Kapasitas bandwidth untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditingkatkan hingga lima kali lipat. Tapi, akses untuk pendaftaran akun di sscn.bkn.go.id yang jadi tahapan paling awal dari registrasi CPNS itu juga harus mencoba berulangkali.

Sore kemarin (28/9), pukul 18.00, Jawa Pos kembali mencoba mengakses situs tunggal untuk pendaftaran CPNS itu. Tapi, sudah lima kali mencoba untuk mendaftar guna mendapatkan akun awal itu pun masih belum bisa.

Setelah memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) serta kode enkripsi itu, hanya muncul tulisan permintaan maaf koneksi sedang sibuk. Kondisi ini sudah terjadi dua hari terakhir.

Hal serupa diungkapkan Arofah Agustina, warga Kabupaten Jember, Jawa Timur  yang juga mengalami masalah akses pendaftaran CPNS. Padahal dia baru pada tahap input NIK dan KK.

“Jadi saya belum proses pendaftaran. Muter-muter tok (berputar-putar terus) loading-nya,’’ tuturnya.

Dia menjelaskan banyak rekannya yang juga mengalami hambatan ketika daftar CPNS baru di website sscn.bkn.go.id. Umumnya memang ada kendala untuk masuk ke pembuatan akun SSCN. Dia berharap dalam beberapa waktu ke depan proses pendaftaran CPNS baru di website milik BKN tersebut berjalan normal.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui memang ada kendala server untuk pendaftaran awal CPNS itu. Masalahnya adalah untuk pengecekan NIK dan KK pada tahap awal itu harus pula mengakses ke server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Bahkan, hingga kemarin pun sudah ditingkatkan kapasitas akses ke server itu.

”Untuk Dukcapil itu kita lebarkan sehingga 10 Mega byte per second. Sebelumnya 2 Mega byte, jadi tingkatkan lima kali lipat,” ujar Bima usai penandatanganan nota kesepahaman di kantor kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemarin.

Jumlah tersebut tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan akses ke server BKN. Bima menyebut akses ke SSCN itu sebelumnya dua gigabyte per second dan ditingkatkan menjadi 4 gigabyte persecond.

”Saya kira mudah-mudahanan tidak ada masalah ke depan karena jaringan-jaraingan itu sudah bekerja sama dengan Telkom, dan Telkom sudah bersedia membantu,” ungkap dia.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menampik tudingan akses lemot karena kapasitas bandwidth server database NIK di Dukcapil. ’’Sampai siang ini kuota (akses NIK, red) masih longgar,’’ katanya dikonfirmasi kemarin (28/9).

Kemendagri dan BKN memang memutuskan untuk membatasi akses NIK untuk pendaftaran CPNS baru. BKN sempat menyebut batasan akses itu satu juta NIK perhari. Namun Zudan mengatakan batasan itu sudah ditingkatkan menjadi dua juta akses tiap hari.

’’Hari Rabu (26/9) sudah saya tambah,’’ jelasnya.

Zudan mengatakan, rata-rata setiap hari akses NIK tidak sampai mendekati batas dua juta akses. Contohnya untuk periode Jumat (28/9) sampai pukul 14:33 WIB akses NIK untuk pendaftaran CPNS mencapai 677.175 kali.

Lebih lanjut, Arya mengungkapkan bahwa memang belum semua pemerintah daerah memasukan rincian formasi ke server SSCN. Sehingga pelamar belum bisa mengakses untuk mendaftar di instansi pemda. Dia beralasan karena kemampuan dari pejabat yang input data memang berbeda-beda. Selain itu juga jumlah formasi juga mempengaruhi.

Bahkan, menurut dia ada pemda, seperti di seluruh Jawa Timur, juga sepakat untuk membuka akses pendaftaran serentak mulai pagi kemarin. Alasannya untuk menyeragamkan persyaratan. Padahal sesuai informasi yang disebarkan pendaftaran dimulai Rabu (26/9).

”Jadi provinsi (Jatim) bilang persyaratannya jangan beda-beda dong. IPK harus sama. Nah itu mereka rapat memutuskan itu. Jadi baru bisa ON pagi ini (kemarin, red),” ungkap Arya. Dia memastikan hari ini semua formasi sudah bisa dipilih oleh pelamar.

PENGAMANAN TES CPNS

Seleksi CPNS yang diperkirakan diikuti 5 juta pelamar itu dikhawatirkan bisa menimbulkan kerawanan bila tidak diawasi dan dijaga dengan betul. Kementerian PAN RB menggandeng polri dan TNI untuk pengamanannya.

Kemarin, ada penandatanganan nota kesepahaman dengan polri, BKN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hadir, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Menteri PAN RB Syafruddin menjelaskan polri dan TNI akan membantu pengamanan mulai dari fisik hingga pengamanan masalah siber. Terutama dari serangan peretas atau hacker.

”Kita ini untuk memprotect jangan ada sistem joki. Nanti ada percaloan. itu tujuannya,” ujar mantan Wakapolri itu. Dia menuturkan sistem penerimaan CPNS yang sudah bagus di BKN akan memudahkan utnuk menangkap calo. ”Nanti ditangkap kalau ada calonya,” tegas dia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan belum menghitung jumlah kebutuhan personil yang dilibatkan dalam pengamanan. Tapi, dia memastikan pengamanan itu melibatkan personil dari Mabes dan Polda jajaran. Salah satu potensi kerawanan yang bisa jadi muncul karena pelamar yang jumlahnya jutaan sedangkan formasinya sekitar 200 ribu.

“Ekornya nanti kira-kira larinya kemana yang nggak puas? Larinya mungkin akan ada gejolak. Potensi gejolak ujungnya menjadi urusan polisi itu,” kata Tito.

Mantan Kapolda Papua itu menuturkan di beberapa daerah ketidakpuasaan itu bisa berdampak pada kerusuhan. ”Apalagi kalau di daerah timur saya pernah jadi Kapolda di sana: nggak puas, bakar,” imbuh dia.

Dia pun berharap rekrutmen CPNS itu bisa berjalan dengan begitu transparan. Pada tiap tahapan mulai seleksi administrasi hingga kelulusan bisa diungkapkan dengan jelas kepada publik. Termasuk dijelaskan alasan tidak lolos pada tiap tahapan. Tito menyebutkan juga punya pengalaman merekrut hampir 10 ribu polisi bintara dan taruna akpol.

”Kami memiliki intelijen yang bisa monitor, kita ada kemampuan siber yang bisa mengetahui dan membantu sistem IT dan lain-lain,” ujar dia.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan pihaknya akan membantu BKN dengan memanfaatkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sehingga bisa memudahkan seleksi computer assisted test (CAT) seperti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Menteri Muhadjir mengatakan hampir tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Kemendikbud. Selain jaringan, Kemendikbud juga berperan dalam penyediaan soal-soal yang digunakan untuk seleksi.

”Tinggal nanti ada modifikasi saja. Selama ini kan dipakai untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, kemudian nanti dipakai untuk tes CPNS,” ujarnya.

Kemendikbud akan segera mengatur pelaksanaan seleksi CPNS 2018 menggunakan UNBK. Diantaranya menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) dan pakta integritas pelaksanaan seleksi CPNS 2018 menggunakan UNBK yang diselaraskan dengan POS BKN.

Selain itu, menyesuaikan aplikasi UNBK terkait manajemen data peserta, bank soal, dan pengolahan hasil seleksi dengan CAT BKN. Serta melakukan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan UNBK.

Seleksi CPNS Tahun 2018 membuka lowongan sebanyak 112 guru untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. ”Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah di dalam memerhatikan masalah guru dan tenaga kependidikan. Mohon kerja bersama semua pihak. Namun, semua masalah memang tidak mungkin diselesaikan semua dalam waktu singkat. Bertahap,” kata Muhadjir.

Mendikbud menyampaikan, segera setelah proses Seleksi CPNS 2018 usai, pemerintah siap membuka lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut menjadi solusi bagi guru honorer yang tidak dapat mengikuti Seleksi CPNS karena terkendala usia. ”Mekanisme ini sudah umum di luar negeri. Dan kita sedang pertimbangkan bagi jabatan-jabatan fungsional tertentu seperti guru akan kita berlakukan PPPK,” tutur Muhadjir. (Jawa Pos/JPG)

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!