“Hasil rapat beberapa waktu lalu dengan pemerintah pusat, (petani) kratom diberi waktu kelonggaran selama lima tahun, sambil mencari pengganti tanaman kratom” AM Nasir, Bupati Kapuas Hulu
eQuator.co.id – Pontianak-RK. Namanya bukan singkatan dari kesejahteraan rakyat, tapi Kesra saja, warga Kapuas Hulu yang saat dekat dengan Presiden Joko Widodo, lalu mencurahkan isi hati alias Curhat, di Rumah Radank, Pontianak, Kamis (5/9).
Pria paroh baya itu mengeluarkan semua keluh kesahnya. Mulai dari anjloknya harga karet, ekonomi sulit, sampai harapannya soal potensi tanaman purik alias kratom (mitragyna speciosa). Sebagai penopang ekonomi baru di Kapuas Hulu.
Kesra yang dapat sertiikat gratis yang dibagikan Jokowi di antara 5.200 warga, lantas ngobrol santai ditonton ribuan hadirin. Tersipu malu, Kesra mengaku mengutarakan niat segera ‘menyekolahkan’ sertifikat tanahnya. Presiden pun ngakak, tertawa lepas.
Lantas, Jokowi bertanya berapa luas tanahnya yang sudah disertifikat itu. Kesra mengaku, luasnya 3.117 meter persegi.
“Gede banget itu. Itu tanah apa? “Tanah kebun,” jawab Kesra. “Ini mau dipakai untuk jaminan ke bank, benar?” tanya Jokowi.
“Benar Pak. Mau pinjam Rp20 juta,” akunya. Sambil tertawa Jokowi menyela,”itu banyak.”
Kata Kesra, tanah yang akan diagunkan itu adalah kebun karet. Karena karet sekarang sedang anjok. Ia berencana mengalihfungsikan kebun karetnya untuk ditanami kratom. Yang belakangan menuai pro dan kontra. Sebab, dinilai mengandung zat setara narkoba jenis kokain oleh BNN.
Soal keluhan harga karet yang anjlok itu, Jokowi langsung menyela, semua komuditas global kini memang sedang turun. “Karet, batubara, nikel, sawit, semua komoditas global turun, kita harus ngerti ini,” tuturnya.
Presiden Tertarik Kratom
Lantas, Jokowi tertarik dengan komoditas daun purik alias kratom itu. Yang punya pasar hingga ke luar negeri. Dengan harga jual yang cukup fantastis. Seperti yang diceritakan Kesra.
“Sekarang yang populer di Kapuas Hulu Pak, adalah tanaman kayu purik atau dengan sebutan kratom,” kata Kesra.
“Apa itu,” tanya Jokowi.
Kesra pun menjelaskan kepada Presiden soal kratom yang kini menjadi alternatif perekonomian baru masyarakat Kapuas Hulu, pasca-harga karet melesu. Bahkan, menurutnya, kratom kini menembus pasar Amerika, termasuk salah satu negara pengorder terbesar olahan kratom dari Kapuas Hulu.
“Ooww, baru dengar saya, komuditas-komoditas yang aneh seperti ini penting, karena justru harganya baik,” kata Jokowi.
“Kalau semua nanam karet, begitu harga jatuh, uda barengan, hati-hati, kalau nanam apa-apa itu hati-hati, jangan ikut-ikutan, saya tertarik ini (kratom), dijual berapa itu?” tanya Jokowi ke Kesra. “Kalau kemaren itu, ada peneliti dari Amerika harga perkilonya 13 juta,” jawab Kesra.
Hanya saja, lanjut Kesra, bisnis kratom mulai dimainkan oleh calo-calo yang punya akses ke kekuasaan. Sehingga masyarakat kampung tak bisa merasakan harga maksimal.
“Nanti tolong saya diberikan (penjelasan,red) kayu purik itu seperti apa, nanti saya coba kirim ke Menteri Perdagangan, tak catat ini,” pungkas Jokowi, meminta Kesra membacakan lima butir Pancasila, dengan dihadiahi satu unit sepeda.
Kepastian Kratom
Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, mengakui saat ini kratom memang menjadi tumpuan ekonomi alternatif. Dan menjadi mata pencarian masyarakat yang telah dilakoni puluhan tahun.
Hanya saja, Nasir mempertanyakan kandungan dari tanaman kratom, yang menurut hasil riset mengandung zat yang berbahaya dari narkoba dan sebagainya. “Meski saat ini belum masuk dalam regulasi tanaman yang dilarang,” tuturnya kepada Rakyat Kalbar, Kamis (5/9) siang.
Karena itu Bupati Nasir akan membahasnya dengan pemrintah pusat, untuk memberikan kepastian hukum. Tentunya, kata Nasir, juga akan sampai kepada Presiden Joko Widodo. “Ini sedang kita bahas di Pusat dan nanti akan sampai ke Beliau juga,” jelasnya.
Dari hasil rapat bersama pemerintah pusat, lanjut dia, lahir beberapa solusi menyikapi kandungan kratom yang dinilai memiliki zat yang berbahaya. “Hasil rapat beberapa waktu lalu dengan pemerintah pusat, (petani) kratom diberi waktu kelonggaran selama lima tahun, sambil mencari pengganti tanaman kratom,” papar Nasir.
Hal tersebut, dengan pertimbangan mata pencarian masyarakat. Sehingga tidak mungkin langsung memberhentikan saja, tanpa mencarikan solusi.
“Kalau pun ada pengganti, harus kita pikirkan apa yang menjadi pengganti kedepan,” pungkasnya
Laporan : Abdul Halikurrahman, Andi Ridwansyah
Editor: Mohamad iQbaL
