eQuator.co.id – Jakarta-RK. Teka-teki terkait lokasi ibukota negara (IKN) baru akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur sebagai calon IKN.
Pengumuman lokasi IKN disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin (26/8). Ia menjelaskan, pemilihan kedua kabupaten itu untuk menjadi daerah khusus ibu kota (DKI) didasarkan pada kajian mendalam yang dilakukan Bappenas selama tiga tahun terakhir. Hasilnya, kedua wilayah itu dianggap sebagai lokasi paling ideal.
“Kenapa? Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa, tsunami, Karhutla, gunung api dan tanah longsor,” ujarnya.
Selain itu, daerah tersebut juga sangat strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia. Kemudian, dekat dengan dua wilayah kota berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda yang sudah memiliki infrastruktur pendukung relatif lengkap. “Dan lahan punya pemerintah 180 ribu hektare,” imbuhnya.
Jokowi menuturkan, usulan permohonan persetujuan kepada DPR sudah disampaikan kemarin pagi dengan disertai lampiran hasil kajian. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan Rancangan undang-undang pembentukan IKN dan akan segera disampaikan ke Parlemen.
Soal pendanaan perpindahan ibukota, mantan walikota Solo menyebut tidak akan sepenuhnya dibebankan pada APBN. Bahkan, dari Rp. 466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 19 persen saja. Sementara sisanya akan didanai oleh swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemindahan ibukota bukan satu-satunya upaya mengurangi kesenjangan Jawa-Luar Jawa. Pembangunan industri melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan.
Sedangkan Jakarta, sebagai pusat keuangan dan kota bisnis skala regional-global akan tetap mendapat prioritas penggunaan. Untuk itu, rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan menyeluruh dengan anggaran Rp. 571 triliun akan tetap dijalankan.
“Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” tuturnya.
Hadir dalam kesempatan itu Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( Menteri LHK) Siti Nurbaya, Menteri Agraria Tata Ruang (Menteri ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono. Kemudian Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, masyarakat Kaltim siap menyambut kebijakan tersebut. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga. Apalagi, perpindahan IKN juga akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya di kaltim, namun juga Kalimantan dan sebagian wilayah sulawesi yang bersebarangan.
Soal kesiapan lahan di Kukar dan PUU, Isran menyebut tidak ada persoalan. Lokasi yang disiapkan untuk lokasi IKN baru ada di sekitar bukit soeharto dan semboja dengan luas lahan yang mencukupi.
“Kalau bukit soeharto luasnya sendiri 68 ribu lebih kurang. Kemudian kawasan samboja itu ada 55 ribu. Sebelah baratnya ada 150 ribu,” ujarnya. Karena mayoritas berstatus tanah negara, Isran menyebut pengalihfungsian lahan tidak akan banyak kendala.
Menteri ATR BPN Sofyan Djalil Sofyan mengakui, dari 180 ribu tanah yang masuk dalam skema, ada sebagian kecil milik masyarakat. Jika nantinya dilewati pembangunan, maka pemerintah akan melakukan pembebasan tanah sebagaimana peraturan UU.
Begitu lokasi ditetapkan, ATR/BPN akan melakukan pembekuan tanah. Hal itu untuk mengantisipasi perilaku oknum spekulan.”Kita akan lakukan Land Freezing supaya tidak terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pasca ditetapkan, pemerintah akan fokus melakukan persiapan tahapan awal. Meliputi RUU ibukota baru, masterplan, urban design, building design, dan persiapan lahan. Semua persiapan awal itu diharapkan bisa tuntas pada tahun depan dan pembangunan bisa dimulai.
”Pembangunan infrastruktur bisa dimulai akhir 2020,” ujarnya.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Soal teknis tahapannya, pemerintah masih mendetailkan. Yang pasti, proses perpindahan pemerintahan bisa dimulai pada tahun 2024 mendatang.
Dari 180 ribu hektare lahan yang disiapkan, lanjut dia, kawasan induk hanya memakan lahan sekitar 40 ribu, dan bisa diperbesar di kemudian hari. “Separuhnya adalah ruang terbuka hijau, termasuk hutan lindung. Hutan lindung tidak akan diganggu,” imbuhnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, jajarannya akan mulai mendesain kawasan untuk meletakkan lokasi bangunan dan lahan hijau. Targetnya bisa di tuntaskan pada tahun depan.
Di tahap awal pembangunan yang ditargetkan akhir 2020, PUPR akan memulai dengan penggarapan prasarana dasar. Seperti membuka jalan, akses air, sanitasi, termasuk membuat bendungan dan intake. “Kita sudah dapat beberapa lokasi bendungan dan intake untuk layani ibu kota negara,” ungkapnya.
Agar berjalan cepat, dalam pembangunan prasarana dasar PUPR akan menerapkan metode Project Design and Build (DB) atau proyek terintegrasi rancang bangun. Pasalnya, metode itu dinilai efisien baik secara waktu maupun biaya dibandingkan metode konvensional Design Bid and Build (DBB).
“Seperti halnya saat kita renovasi Gelora Bung Karno, tidak dengan cara common yaitu desain dulu baru tender tapi ‘Design and Build’ jadi kontraktor dan konsultan jadi satu, kita kasih kriterianya seperti apa tapi cepat,” jelas Basuki.
Sementara untuk pembangunan gedung-gedung, pemerintah akan akan lebih hati-hati karena ingin memiliki desain dan arsitektural yang modern dan ramah lingkungan.
Basuki memperkirakan, pembangunan prasarana dasar dan gedung-gedung utama bisa diselesaikan dalam tiga sampai empat tahun. Sehingga diharapkan pada tahun 2023 atau 2024 perpindahan layanan pemerintahan sudah bisa dimulai.
Terpisah, surat pemberitahuan usulan perpindahan ibukota langsung direspon parlemen. DPR menjadwalkan surat akan dibacakan pada sidang paripurna hari ini (27/8). Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, surat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah. Bahwa rencana pemindahan IKN bukan main-main. Penilaian bahwa presiden tidak serius dan jalan sendiri-sendiri juga terbantahkan.
’’Artinya pemerintah punya iktikad baik untuk membahasnya bersama DPR,” kata Zainudin Amali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Komisi II, kata dia, mengapresiasi kebijakan itu. Sebab gagasan pemindahan IKN tahap demi tahap mulai berjalan.
Terkait regulasi, Zainudin Amali optimistis pemerintah sudah menyiapkan rancangan undnag-undang (RUU) tentang ibu kota negara. Regulasi tersebut akan menggantikan UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Nah, regulasi tersebut akan dibahas dalam panitia khusus yang melibatkan pemerintah dan DPR.
’’Ini kan jadi RUU inisiatif dari pemerintah. Kita tunggu saja untuk dibahas bersama-sama DPR,” papar politisi Golkar itu.
Namun Zainudin pesimistis bahwa dokumen RUU tersebut akan segera dikirim ke DPR. Sebab DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir pada akhir September nanti.
’’Lebih logis kalau RUU inisiatif pemerintah ini dibahas dalam DPR periode berikutnya agar efektif,” imbuhnya.
Di sisi lain, pemindahan ibu kota masih menuai pro dan kontra di kalangan legislatif. Menurut Zainudin, kondisi tersebut adalah sesuatu yang lumrah. Sebab setiap anggota DPR, ujar dia, berhak menyampaikan aspirasinya.
’’Kan DPR perorangan boleh menyampaikan. Tapi sikap fraksi seperti apa kan kita tidak tahu,” tandasnya.
PKS, misalnya, mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut. Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan keputusan memindahkan IKN dinilai terlalu prematur. Dia berharap pemerintah mentaati prosedur sesuai perundang-undangan. Pemindahan ibu kota, kata dia, bukan hanya domain eksekutif namun juga legislatif.
’’Paling tidak monggo segera dikirim naskah akademis dan landasan yuridisnya. Kita diskusikan bersama-sama,” papar wakil ketua komisi II DPR itu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, pemindahan IKN harus melalui perubahan sejumlah regulasi. Sedikitnya, kata dia, ada delapan UU sekaligus yang harus diubah oleh pemerintah. Selain UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, juga ada beberapa UU yang lain yang harus dirombak atau direvisi.
Diantaranya UU tentang pemerintah aerah (Pemda), UU tentang pengadaan tanah untuk ibu kota, UU pengadaan tanah untuk kawasan strategis, UU tata ruang, serta UU tentang lingkungan. Pemerintah juga membutuhkan UU yang mengatur secara teknis pemindahan IKN.
’’Semua UU itu sebaiknya dikerjakan dulu baru dilakukan sosialiasi. Makanya kami minta pemerintah sampaikan naskah akademiknya,” tegas Fahri Hamzah.
DAMPAK EKONOMI
Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, aktivitas pemindahan ibu kota akan meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hingga 2 persen dalam 10 tahun ke depan. Dalam jangka waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan akan meningkat 8,5 persen. 90 persen dari peningkatan tersebut akan disumbang oleh pertumbuhan ekonomi dari Kaltim. Sementara pertumbuhan PDB Jawa juga akan meningkat, namun hanya 1,4 persen.
David menjelaskan, saat ini rata-rata kontribusi DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 16 persen. Jika digabung dengan Jawa secara keseluruhan, maka kontribusinya menjadi 42 persen. Sementara kontribusi Kalimantan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 8 persen.
Dengan pemindahan PNS dari Jawa ke Kalimantan, akan ada dampak perlambatan yang akan dirasakan di Jawa. Namun sebaliknya, ekonomi Kalimantan justru bakal terakselerasi. Hal ini baik untuk pemerataan ekonomi.
“Dalam jangka pendek, pemindahan ibu kota ini memang akan costly bagi dunia usaha. Tapi kita sebaiknya berpikir jangka panjang, karena ini untuk antisipasi risiko,” ujar David.
Yang dimaksud antisipasi risiko itu yakni pengurangan risiko yang dapat timbul akibat bencana, karena risiko terjadinya bencana di Jawa lebih tinggi daripada di Kalimantan.
Kemudian, risiko ekonomi juga besar jika suatu saat terjadi bencana atau kerusuhan di Jakarta. “Artinya jika Jakarta goyah akibat bencana atau kerusuhan politik misalnya, maka dampak yang ditimbulkan kepada sektor ekonomi akan lebih buruk. Jadi lebih baik ada pemisahan,” kata David.
Pemisahan itu, lanjutnya, bisa dilakukan dengan mencontoh Amerika Serikat (AS) yang memiliki beberapa kota untuk pusat aktivitas yang berbeda. Misalnya Washington DC menjadi pusat pemerintahan. Kemudian New York menjadi pusat bisnis, Los Angeles memiliki Hollywood yang menjadi pusat industri hiburan, sementara Michigan menjadi pusat industri manufaktur. Hal tersebut membuat ekonomi AS lebih kuat karena karena ada risiko yang tersebar di berbagai tempat.
“Tidak seperti Jakarta yang menjadi pusat dari semua aktivitas ekonomi dari berbagai industri dan pemerintahan sekaligus,” tutup David.
MASIH PUNYA POTENSI BENCANA
Dua kabupaten calon Ibu Kota Negara (IKN) yang baru yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara memiliki tingkat bahaya yang relatif rendah. Berdasarkan data dari lama Inarisk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kedua kabupaten memiliki 2 potensi bencana yakni banjir dan tanah longsor dengan dengan kategori sedang hingga rendah. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki total 692 ribu hektar kawasan rawan banjir serta 443 ribu hektar wilayah rawan tanah longsor.
Sementara Penajam Paser Utara memiliki total 49 ribu hektar wilayah rawan banjir serta 28 ribu hektar wilayah rawan tanah longsor. Dua kabupaten ini menurut Inarisk juga tidak memiliki potensi tsunami meskipun wilayah Ibukota berada relatif dekat dengan laut yakni di Kecamatan Semboja.
Meski demikian, Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan bahwa Pantai Timur Kalimantan Timur tidak sepenuhnya bebas dari ancaman tsunami. “Pada 14 Mei tahun 1921 pernah terjadi gempa merusak dengan kekuatan Magnitudo = 5,7 diikuti tsunami yang menyebabkan kerusakan di sepanjang pantai Sangkulirang,” kata Daryono kemarin (26/8)
Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa Pulau Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia dengan tingkat aktivitas kegempaan relatif paling rendah. Sesar terdekat adalah Meratus di sebelah selatan dan Mangkalihat di selatan.
Meskipun di Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi, tetapi secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman jika dibanding daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan sejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar,” kata Dwikorita sabtu (24/8).
Dwikorita memaparkan, kondisi seismisitas Pulau Kalimantan yang relatif rendah ini berdasarkan sejumlah fakta, diantaranya pertama, wilayah Pulau Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit daripada pulau-pulau lain di Indonesia.
Kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust), sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng. Dan ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.
Deputi Geofisika BMKG Mohammad Sadly, mengatakan BMKG bersama Kementerian dan Lembaga terkait sedang menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami yg lebih mumpuni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian di calon wilayah Ibukota tersebut.
”Sedang disiapkan skenario mitigasi bencana yang tepat, terpadu, dan berkesinambungan,” tutur Sadly.
BMKG memperkuat sistem monitoring gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2019, BMKG akan memasang sensor gempa sebanyak 194 unit sedangkan pada tahun 2020, BMKG juga akan memasang sensor gempa sebanyak 154 unit untuk merapatkan jaringan monitoring gempa nasional termasuk di wilayah Pulau Kalimantan.
Tidak hanya itu, di tahun 2020 BMKG juga telah merencanakan pembangunan 300 sarana penyebarluasian informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami Warning Receiver System (WRS) di seluruh wilaya Indonesia, termasuk di wilayah Pulau Kalimantan. (Jawa Pos/JPG)
