eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Desain ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru mengusung konsep Kota Pancasila dengan simpang lima tugu Pancasila sebagai pusat. Itu tergambar dalam visualisasi desain IKN yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tugu Pancasila akan menjadi pusat kota. Wujudnya tugu tinggi dengan bentuk segi lima. Lima ruas jalan utama –masing-masing bernama Poros Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan– akan bertemu di kompleks tugu Pancasila itu. Dengan poros paling lebar adalah Poros Ketuhanan yang berada di sebelah atas atau arah utara kompas.
Istana kepresidenan berada di sebelah bawah atau arah selatan kompas. Diapit oleh Poros Persatuan dan Poros Kerakyatan. Berada di tengah kawasan hutan kota dengan beberapa kolam. Di belakang kompleks itu, berjejer perumahan menteri yang berdampingan dengan pejabat TNI-Polri.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengungkapkan, desain Kota Pancasila disesuaikan dengan falsafah dan ideologi bangsa, yakni Pancasila. Tata letak kota di lima poros tersebut juga disesuaikan dengan setiap sila.
’’Misalnya Poros Kerakyatan, nanti di situ ada gedung DPR/MPR. Lalu, Poros Ketuhanan, nanti ada masjid agung dan fasilitas ibadah lainnya,’’ jelas Endra kepada Jawa Pos kemarin (21/8).
Dia menyatakan, sebenarnya desain tersebut sama sekali jauh dari kata final. Desain itu dipakai Kementerian PUPR dalam rapat-rapat musyawarah tentang ibu kota. ’’Dalam pertemuan itu kan susah menggambarkan ide tentang kota baru dengan berbagai macam konsepnya. Jadi, dibuatlah visualisasi,’’ katanya.
Dia menambahkan, desain itu sudah melalui kolaborasi dengan para ahli arsitektur dan tata kota. Selain konsep tata letak dengan dasar Pancasila, IKN akan mengadopsi konsep compact city, layaknya kota-kota besar seperti Manhattan dan Hongkong.
Compact city adalah membangun kota dengan kepadatan tinggi (high density), tetapi dengan penggunaan lahan yang seminimal mungkin. Endra menyatakan, nanti IKN memiliki infrastruktur yang lebih padat per meter perseginya.
Konsekuensinya, kebanyakan bangunan akan berbentuk vertikal. ’’Jadi, bukan lagi kota yang tumbuh horizontal karena akan membabat banyak lahan,’’ jelasnya.
Compact city juga memungkinkan kompleks perkantoran maupun tempat tinggal berada pada jarak yang berdekatan sehingga mampu dicapai dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun dengan alat transportasi nonmotor lain. Meski demikian, transportasi publik akan tetap menjadi bagian penting dari IKN.
Dengan kompleks yang berdekatan pula, kata Endra, bakal banyak ruang publik dan komunitas yang bisa mendorong kreativitas. IKN juga akan menciptakan aksesibilitas untuk semua kalangan.
Memanfaatkan seminimal mungkin lahan memungkinkan IKN benar-benar berada di tengah hutan. Sesuai dengan konsep city in the forest. Keberadaan IKN diupayakan tidak membabat hutan, tetapi berdampingan dengan hutan.
Hal yang tidak boleh dilupakan, kata Endra, adalah unsur smart city. Artinya, kota yang terintegrasi dengan sistem akses internet dan teknologi. Baik dalam transportasi, kegiatan perbelanjaan, penggunaan energi yang efisien, serta kualitas hidup dan kesehatan yang baik.
Kriteria penentuan lokasi ibu kota baru, antara lain, berlokasi strategis dan berada di tengah wilayah Indonesia. Kemudian, tersedia lahan milik pemerintah atau BUMN perkebunan yang luas agar biaya investasinya bisa rendah.
’’Lahan juga harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut,’’ kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata.
Selain itu, IKN harus mempunyai sumber daya air yang cukup serta bebas pencemaran lingkungan. IKN juga harus dekat dengan kota existing atau kota yang sudah berkembang supaya investasi awal infrastrukturnya bisa diefisiensikan. Investasi infrastruktur itu meliputi akses mobilitas atau logistik seperti bandara, pelabuhan, jalan, layanan air minum, sanitasi, listrik, serta jaringan komunikasi.
Rudy menambahkan, potensi konflik sosial di daerah tersebut sebaiknya juga rendah. Budaya masyarakatnya pun terbuka terhadap pendatang. Dengan demikian, ibu kota baru juga memenuhi aspek keamanan dan pertahanan.
Selain Kalimantan Barat dan Selatan, salah satu provinsi yang sudah dikaji sebagai calon ibu kota negara adalah Kalimantan Timur (Kaltim). Kaltim memiliki luas deliniasi kawasan 180.965 hektare (ha).
Dari luas tersebut, kawasan yang potensial untuk menjadi ibu kota mencapai 85.885,83 hektare. Kuantitas air permukaan di Kaltim diperoleh melalui tiga daerah aliran sungai (DAS), yaitu Sanggai/Sepaku, Samboja, dan Dondang.
Wilayah di Kaltim juga tidak memiliki banyak histori kebakaran hutan. ’’Sebagian besar wilayah deliniasi merupakan hutan, tetapi hanya beberapa hot spot yang menjadi pemicu kebakaran utama,’’ sambung Rudy.
Kaltim memiliki wilayah potensial yang dekat dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda serta dilintasi jalan tol Balikpapan–Samarinda. Fasilitas bandara dan pelabuhan di Kaltim juga dinilai sudah mumpuni dan mampu mengakomodasi kebutuhan logistik maupun transportasi manusia.
Gubernur Kaltim Isran Noor mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Menurut dia, Kaltim adalah daerah yang tepat jika akan dijadikan pusat pemerintahan Indonesia. ’’Tetapi, di mana pun lokasi ibu kota yang terpilih nanti, Provinsi Kaltim siap mendukung keputusan pemerintah,’’ tegasnya.
Dari hasil kajian Bappenas, jika ibu kota dipindahkan ke luar Jawa, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan. Pemindahan ibu kota juga akan mendorong investasi yang lebih luas dengan perkiraan peningkatan produk domestik bruto (PDB) riil 0,1-0,2 persen. Hal itu terjadi seiring menurunnya kesenjangan antar kelompok pendapatan.
PINDAH ASN
Selain urusan lokasi dan desain ibu kota negara yang baru, masalah perpindahan kegiatan pemerintahan juga menarik perhatian. Pasalnya, jika pusat pemerintahan dipindah, otomatis aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga harus diboyong.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin menuturkan, pihaknya sudah mengantongi data terkait dengan pemindahan ASN itu. Diperkirakan, yang ikut pindah sekitar 800 ribu orang.
’’Tinggal ibu kotanya di mana, tinggal pindah,’’ ujar Syafruddin yang ditemui seusai acara Penandatanganan MoU dan Launching Double Degree di Jakarta kemarin.
Dia menegaskan, para ASN harus siap jika nanti dipindahkan. Sebab, seluruh kementerian dan lembaga bakal beralih ke Pulau Kalimantan. ’’Enggak mungkin tinggal di sini (Jakarta),’’ ujar mantan Wakapolri tersebut.
Berbeda dengan Men PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana justru menuturkan bahwa tidak semua ASN pusat bakal ikut dipindah. Mereka yang bertugas untuk urusan layanan publik tetap berada di Jakarta.
’’Ya kalau pelayanan publiknya banyak dilakukan di Jakarta, ya tetap di Jakarta dong,’’ ujarnya.
Dia mencontohkan, dalam jajaran Kementerian Keuangan, ASN yang bertugas mengurusi pajak akan tetap berada di Jakarta. ’’Banyak yang harus diurusin di Jakarta kan,’’ ungkapnya.
Dia memperkirakan, hanya 600 ribu ASN yang diboyong ke Kalimantan. Jumlah itu hanya separo dari data keseluruhan ASN pusat. Sebagai informasi, jumlah ASN pusat saat ini sekitar 30 persen dari ASN total yang mencapai 4,3 juta orang.
Meski begitu, dia melanjutkan, tidak akan ada penambahan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kalimantan dalam rangka pemindahan ibu kota negara. ’’Tidak ada penambahan khusus,’’ tegasnya.
Saat ini, kata Bima, pihaknya bersama Kementerian PAN-RB mulai bersiap mengurus administrasi kepindahan para ASN tersebut. Sebab, alih tugas dan alih lokasi harus tercatat lengkap. Kendati demikian, dia menegaskan, tak ada kendala khusus dalam pemindahan ASN itu. ’’Misalnya besok pun gak masalah. Tapi, kan harus nunggu kantor segala macem ya,’’ katanya. (Jawa Pos/JPG)
