eQuator – Jakarta-RK. Menteri ESDM, Sudirman Said benar-benar berada dalam posisi sulit. Keputusannya melaporkan rekaman pencatutan nama baik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menimbulkan kecaman.
Salah satunya datang dari Aliansi Masyarakat Usut Freeport. Sang koordinator, Saeful Anwar mengatakan, Polri harus mengusut tuntas penyadapan yang diduga dilakukan pihak Freeport Indonesia.
“Ya seperti itu (Freeport menyadap), untuk itu kami meminta Polri mengusutnya,” tegas Saeful pada RMOL dalam aksinya di depan Gedung Baharkam Polri, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, (20/11).
Menurut Saeful, PT Freeport sebagai badan hukum dengan penyertaan modal asing sangat tidak menghargai hukum di Indonesia. Freeport bertindak seolah-olah sebagai penegak hukum dengan melakukan penyadapan dan memberikan kepada Sudirman Said.
Sudirman akhirnya menggunakan sebagai dasar pembuatan pengaduan ke MKD DPR RI.
“Ironisnya menteri yang seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas Freeport justru seperti anteknya,” cetus Saeful. (jpnn)
