eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedari pagi hari sudah memadati halaman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Kamis (11/10). Mereka datang untuk melakukan verifikasi berkas yang sebelumnya sudah didaftarkan melalui portal Badan Kepegawaian Negara (BKN) penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Kepala BKPSDM Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro menerangkan, pihaknya hanya membantu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN untuk penerimaan CPNS tahun 2018. Peran Pemkot Pontianak, salah satunya melakukan verifikasi pemberkasan.
“Tujuannya adalah setelah mereka diterima, tidak ada ditemukan kecurangan atau pemalsuan kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk masuknya seseorang sebagai CPNS,” ungkapnya.
Sebab, saat pelamar melampirkan berkas secara online dilakukan dengan cara scanning. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada berkas-berkas yang mungkin terjadi ketidaksesuaian atau pemalsuan dan sebagainya. Oleh sebab itu, para pelamar membawa kelengkapan berkas aslinya untuk diverifikasi. “Setelah pemberkasan dinyatakan valid, maka para pelamar mendapatkan kartu peserta ujian,” ujar Multi.
Sesuai jadwal, penutupan pendaftaran tanggal 15 Oktober 2018 pukul 00.00 WIB pada https://sscn.bkn.go.id. Namun diakuinya, pihaknya masih melihat perkembangan dari pusat, apakah diperpanjang atau tidak. Sedangkan untuk pemberkasan diperkirakan tanggal 17 atau 18 Oktober 2018.
“Ketika seseorang sudah melakukan pendaftaran di portal BKN, maka dia harus sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk diverifikasi,” sebutnya.
Dari 233 formasi CPNS di Pemkot Pontianak, 70 persen sudah terlihat tersaring di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, untuk formasi Dokter Spesialis Anastesy, Spesialis Obstetry dan Ginokology dan Dokter Gigi masih minim pelamar. Untuk itu, Multi mengimbau dokter-dokter spesialis untuk bergabung menjadi ASN di Pemkot Pontianak.
“Sangat disayangkan apabila ada satu formasi yang tidak terisi, karena memang sangat dibutuhkan oleh kita,” tuturnya.
Meskipun beberapa formasi tersedia, namun kebutuhan aparatur dari masing-masing OPD banyak yang tidak terakomodir. Lantaran keterbatasan penerimaan CPNS. Kendati begitu, dia mengimbau para peserta tes CPNS untuk tetap optimis. Sebab mendaftar dengan baik sudah berproses dan berpeluang.
“Nanti ketika pelaksanaan tes, kami tidak diperbolehkan masuk ke gedung oleh panitia untuk independensi tes CPNS,” demikian Multi.
Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bukan sesuatu yang istimewa bagi pada diaspora. Terbukti, jumlah pendaftar pada jalur yang disediakan bagi para Warga Negara Indonesia di luar negeri itu masih sepi peminat.
Berdasarkan data yang masuk ke sistem sscn.bkn.go.id, hingga Kamis (11/11) sore, baru enam pelamar yang sudah merampungkan berkas pendaftarannya. Padahal, kuota yang tersedia untuk jalur diaspora sebanyak 42 CPNS. Hal itu berbeda dengan jalur lainnya yang relatif membludak peminatnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional Mohammad Ridwan mengakui jika minat diaspora untuk menjadi PNS sangat rendah. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi. Salah satunya terkait penghasilan.
“Gaji yang akan mereka terima memang lebih kecil dari yang sekarang didapat (di luar negeri),” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin. Selain itu, lanjutnya, iklim birokrasi di Indonesia masih dinilai belum menarik minat para diaspora.
Oleh karenanya, pihaknya meminta Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengubah gaya promosi. Kebetulan, slot untuk diaspora banyak tersebar untuk kedua lembaga tersebut.
Pasalnya, kata dia, berbeda dengan di dalam negeri yang cenderung menginginkan status PNS, bagi diaspora pekerjaan tersebut tidak terlalu istimewa. Untuk itu, dalam hal promosi misalnya, harus dilakukan upaya yang menarik. “Tanpa promosi bergaya jaman now, sulit mengharapkan mereka bergabung,” imbuhnya.
Lebih lanjut lagi, dia juga berharap ada upaya perbaikan di sektor-sektor formasi yang dialokasikan untuk para diaspora. Dalam hal pekerjaan penelitian misalnya, perlu dibangun iklim penelitian yang lebih menarik dan menantang. “Dengan demikian, insentif untuk peneliti diaspora tidak harus berupa materi. Namun iklim penelitian yang menarik,” imbuhnya.
Lantas, bagaimana jika sampai penutupan jumlah pelamar diaspora masih sedikit? Ridwan menegaskan tidak akan ada kebijakan lanjutan. Menurutnya, jika kuota tidak terpenuhi bukanlah persoalan. Terkait potensi dilimpahkannya kuota tersisa ke jalur lainnya, dia menegaskan hal itu tidak akan terjadi. “Tidak ada mekanisme lintas jenis formasi,” pungkasnya.
Laporan: Maulidi Murni, Jawa Pos/JPG
Editor: Arman Hairiadi
