eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Forum Diskusi Era Baru (Fordeb) Kalimantan Barat menilai proses demokrasi saat ini masih lemah dalam keterbukaan informasi terhadap publik. Sehingga kehadiran forum ini sebagai penyeimbang soal keterbukaan informasi antara pasangan calon (Paslon) dan masyarakat.
“Selama ini publik kurang informasi. Di kelompok Parpol dan Paslon lebih banyak tau, sedangkan publik sedikit saja informasi yang mereka ketahui,” kata Founder Fordeb Kalbar, Ireng Maulana, Jumat (6/4).
Ireng menyebutkan, masyarakat hanya tahu siapa Paslon yang bertarung dan tanggal pencoblosan. Sedangkan tidak semua masyarakat paham apa konsep yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat.
“Hampir tidak terdengar, dan ini hanya berputar di lingkungan para elit politik sama kelompok politik arus utama. Karena informasi sangat lemah, yang dijejalkan kepada pemilih adalah sentimen bukan gagasan si Paslon,” jelasnya.
Dari formasi Paslon saja, Fordeb sudah bisa melihat kemana arah pemikiran masyarakat yang masih terpecah belah. Di mana ini sebenarnya sebuah simbol untuk kontestasi.
“Ini sudah sangat jelas simbolnya. Dan tanpa dipoles pun, publik sudah mengambil kesimpulan. Kesimpulan publik ini sebenarnya ingin kita seimbangkan,” katanya.
Masyarakat harus mengerti, bahwa memilih kepala daerah bukan melihat dari kelompok suku. Karena saat ini masyarakat sedang memilih orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memimpin Kalbar lima tahun ke depan. “Kenapa Fordeb memikirkan hal itu? Karena tantangan pada 2020 ke atas sangat berbeda dari 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Tantangan yang berbeda itu kata dia, seperti kebutuhan akan energi terbarukan, bonus demografi dan campur tangan teknologi informasi. Sedangkan sampai hari ini semua kandidat hanya menawarkan konsep konvensional, masih cerita memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar. “Kalau melihat 2020 ke atas seharusnya konsep visi misinya lebih maju, karena tantangan lebih besar,” ucapnya.
Ia menegaskan, kehendak zaman di tahun 2020 sangat membutuhkan konsep-konsep baru. Ia mencontohkan dengan beberapa pekerjaan saat ini sudah hilang terminologinya, digantikan dengan jenis pekerjaan baru. “Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan proses politik ini dengan cara konvensional,” tukasnya.
Menurutnya, secara normatif, figur pemimpin yang diperlukan untuk membangun Kalbar ke depan harus memiliki tiga aspek. Pertama, pemimpin itu harus memiliki kinerja baik. Bisa dilihat dari rekam jejak prestasinya, jika figur itu pernah menjabat sebagai pemimpin daerah. Kalau tidak pernah memimpin di jabatan eksekutif, berartikan dia masyarakat. “Ini juga bisa kita telusuri juga jejak rekamnya,” sebutnya.
Kedua lanjut dia, aspek moralitas. Kemudian yang ketiga, spirit. Spirit ini kata Ireng, bicara keberpihakan.
“Kita semua tahu di dalam kontestasi politik pergerakan modal tidak bisa diberhentikan karena dia sesuatu yang bisa masuk kemanapun. Nah, di situlah kita bisa melihat spirit seorang pemimpin. Dia akan tunduk kemana, akan tunduk kepada pergerakan modal atau kepentingan publik,” terangnya.
Ia menuturkan, yang terjadi saat ini adalah masyarakat memilih dengan latar belakang suku masing-masing calon. Dicontohkan dia, seperti pada Pilgub Kalbar 2018, Paslon nomor urut 1 Dayak-Melayu, nomor urut 2 Dayak-Dayak, dan nomor urut 3 Melayu-Melayu. Dikatakannya, kenapa bahasa yang muncul itu tidak birokrat-pengusaha, praktisi-eksekutif, atau isu gender. “Tapi itu kan tidak pernah terkonsolidasi, sehingga yang ditangkap oleh publik, ini soal RAS. Ini api dalam sekam, dan ujung-ujungnya ke agama,” lugasnya.
“Kalau proses demokrasi 2018 ini dimulai dengan rasa perpecahan, sanggupkah nanti menyatukannya kembali?,” timpal Ireng.
Dalam hal ini, Fordeb telah menyusun beberapa strategi. Antara lain, mengeluarkan rilis secara berkala untuk menyadarkan kelompok politik. Seperti menggedor soal visi misi yang harus dibikin dengan konsep yang baik. Jangan lagi normatif seperti saat ini. “Kita kan selalu dijebak dengan visi misi normatif, ketika sudah berkuasa hal itu sudah terlalu umum,” pungkasnya.
Kemudian, Paslon harus berhenti membuat visi misi yang tidak bisa diukur keberhasilannya, contohnya pendidikan gratis. Kenapa tidak dalam programnya saja, seperti menurunkan angka buta huruf sebanyak 40 persen? Hal itu bisa diukur.
Dia juga mengatakan, belum ada Paslon yang berani berbicara soal pertumbuhan ekonomi. Padahal itu bisa di ukur. Malah yang selalu diangkat menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. “Kenapa tidak menyediakan lapangan pekerjaan, tapi juga menentukan sub bidangnya?” tanyanya.
Untuk saat ini, Fordeb sudah bergerak dalam ruang lingkup Kota Pontianak. Sebab, selain ibu kota provinsi, Pontianak juga menjadi etalase dan jumlah penduduknya lebih besar dari kabupaten lain, yakni sebanyak 600 ribu orang.
“Kita pengin para kandidat ini memiliki visi misi 10 tahun ke depan, 600 ribu orang ini bisa jadi berapa ratus ribu, kalau mereka sudah bertambah jumlahnya, misalnya dari 600 ribu jadi 900 ribu,” tuturnya.
Berapa jumlah tanah yang harus disiapkan untuk kuburan, perumahan, ruang kelas sekolah. Kemudian, berapa air yang harus dialirkan. “Terus kalau tanah di Kota Pontianak tidak cukup lagi, harus mengambil dari mana? Itu belum ada yang memikirkan,” gugahnya.
Sebagai ibu kota Kalbar, dampak daya dukung lingkungan yang turun paling tercepat. Karena ibu kota tidak memiliki ruang terbuka hijau, apalagi hutan yang memadai. Sehingga, Fordeb pun mulai melakukan pertemuan dengan tiga Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak.
Ia mengaku telah mengundang calon Wali Kota Edi Kamtono pada diskusi lingkar khatulistiwa yang diselenggarakan belum lama ini. Untuk selanjutnya yang akan diundang berdiskusi Satarudin, kemudian Harry Daya.
“Kita berharap keluar itu konsepnya, publik tau, publik paham, terus bertanya. Kita memang berusaha terjadi interaksi antara Paslon dengan publik,” harapnya.
Selain itu, Fordeb juga berusaha semaksimal mungkin agar apa yang telah mereka lakukan hasilnya bisa menjangkau ke masyarakat paling bawah. Satu diantaranya dengan menggunakan media sosial untuk sekedar bercengkrama dengan masyarakat luas.
“Yang kita punya itu memang berbasis media sosial. Dan kita berasumsi media sosial tidak hanya dikuasai oleh kalangan elit saja, tapi juga ke bawah. Kalau diskusi formal kita membuka siapapun yang mau ikut,” demikian Ireng.
Debat Cagub-Cawagub
Malam ini (Sabtu, 7/4), debat publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Kalbar putran pertama akan dilaksanakan di Ballroom Hotel Kapuas Palace, Pontianak. Debat kandidat yang dimulai pukul 19.30 WIB ini bertemakan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.
“Persiapan sudah mencapai 95 persen. Besok (hari inim red) jam 9 pagi akan dilakukan gladi bersih dengan pasangan calon,” ujar Komisioner KPU Kalbar Misrawi kepada Rakyat Kalbar, Jumat (6/4).
Debat dibagi 6 segmen. Segmen pertama, penyampaian visi dan misi Paslon. Kedua, penajaman visi dan misi Paslon berkaitan dengan tema kesejahteraan masyarakat.”Paslon akan menjawab pertanyaan berbeda sesuai dengan visi misi masing-masing Paslon,” jelasnya.
Segmen ketiga, lanjut dia, polanya sama dengan kedua. Hanya beda tema. Di segmen ketiga ini, pertanyaan yang akan disampaikan moderator seputar pelayanan publik. Segmen keempat, setiap Paslon menjawab pertanyaan yang sama. “Segmen kelima, tanya jawab antar-pasangan calon dan segmen keenam closing statement,” tuturnya.
Debat akan dilaksanakan selama 90 menit. Adapun rinciannya, 30 menit jeda iklan dan 60 menit proses debatnya. “Masing-masing Paslon dapat mengikutsertakan sebanyak 100 orang pendukung dalam debat,” jelasnya.
Debat kandidat ini akan dilakukan tiga putaran. Putaran pertama pada hari ini. Kemudian putaran kedua 5 Mei dan putaran ketiga akan dilakukan beberapa hari sebelum pencoblosan pada 21 Juni 2018.
Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menambahkan, pihaknya akan memantau debat dengan mengawasi langsung di lokasi.
“Pada dasarnya kita mengacu pada prinsip keadilan dan perlakuan yang sama antar-Paslon. Tidak melanggar larangan kampanye yang mendiskriditkan SARA dan lain-lain. Serta bekerja sama dengan KPI dalam rekaman tayangan,” paparnya.
Dalam debat tersebut, seluruh Paslon silahkan menyampaikan subtansi visi misi dan program kerjanya secara jelas. “Intinya harus menghindari hal-hal yang bersifat menghina dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya,” pungkas Faisal.
Sementara itu, untuk mengamankan jalannya debat, Polda Kalbar kerahkan sekitar 6000 personel. “Yang namanya ada kegiatan kita lakukan pengamanan mulai dari dalamnya, parkirnya. Sudah kita siapkan semua tenaga kita untuk melancarkan debat publik ini,” kata Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono kepada wartawan, Jumat (7/4).
Pada debat itu, Kapolda mengimbau masyarakat tidak ramai-ramai datang ke Kota Pontianak. Sebab debat publik tersebut disiarkan stasiun televisi lokal. “Sehingga cukup pasangan calon dan tim suksesnya saja,” pintanya.
Polda Kalbar bersama TNI dan stakeholder lainnya sambung Didi, telah melakukan cooling center (pendinginan suasana). Langkah ini diambil agar tahapan demi tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar. “Kita sudah siapkan deklarasi damai semua unsur, mulai dari para calon, tim sukses, agama dan etnis, dan yang terakhir Ormas,” tutur Kapolda.
Laporan: Rizka Nanda, Ambrosius Junius
Editor: Arman Hairiadi
