eQuator.co.id – Pontianak-RK. Berpakaian serba merah, Persatuan Mahasiswa Hukum (Permakum) Kalbar turun berunjuk rasa di Bundaran Digulis Untan, Pontianak, Kamis (23/11) siang. Demonstrasi berjalan damai.
Mereka mengaku menyuarakan suara rakyat yang sampai hari ini belum tersampaikan kepada aparat penegak hukum. Diantaranya, menuntut penegak hukum mengusut tuntas kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el).
Sebelum beraksi, berkumpul di Taman Digulis, koordinator aksi meminta ketertiban bersuata di depan publik dijaga. “Hormati pengguna jalan karena gerakan kita di muka umum,” tuturnya.
Di tepi jalan, kelompok organisasi mahasiswa hukum dari tiga universitas ini menyuarakan pendapatnya. Panas terik matahari siang itu bukan halangan.
“Tegakkan hukum tanpa intervensi,” tutur seorang orator.
Para pengunjuk rasa juga membawa poster-poster bertuliskan “Save KPK, Delete Koruptor”, “Save Hukum Indonesia”, “Tangkap Koruptor”, “KPK Tuntaskan Koruptor,” sambil menyanyikan lagu nasional yang membangkitkan semangat nasionalime dan patriotisme.
Secara bergantian beberapa koordinator menyampaikan orasinya. “Koruptor merampas hak rakyat, jangan tumpul di atas, tajam di bawah,” tutur seorang orator disambut riuh para pengunjuk rasa. “Mari kita semua bangkit, kepada semua rakyat, kita lawan koruptor,” ajaknya.
Mereka mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Kata seorang orator lainnya, kasus korupsi di tingkat nasional menjadi warning bagi provinsi ini (Kalbar). Jika ada korupsi dan tidak diusut, mahasiswa akan turun ke jalan.
Di sekitar lokasi unjuk rasa, terlihat beberapa petugas kepolisian. Arus lalulintas tertib dan lancar meski menjadi tontonan pengendara yang melintas.
Permakum merupakan gabungan mahasiswa dari IAIN Pontianak, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Panca Bhakti (UPB). “Tuntutan kami hari ini jelas, bagaimana aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus E-KTP,” tutur salah satu perwakilan unjuk rasa kepada wartawan, Jemmy Hanswelan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, itu menegaskan aksi tersebut tidak ditunggangi siapapun. Menurut dia, di Kalbar pergerakan yang dilakukannya masih sangat pasif. Padahal kebutuhan akan kebangkitan dan penegakan hukum sangat dibutuhkan.
Sebagai mahasiswa hukum Kalbar, mereka terpanggil untuk turun ke jalan, bukan untuk mempertontonkan massa, bukan juga untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat berbicara. Tetapi ingin mengajak masyarakat menaruh konsentrasi lebih terhadap proses penegakan hukum.
“Kami bergerak dan berangkat murni kesadaran akan sebuah kebutuhan,” ucapnya.
Sengkarut korupsi KTP elektronik tersebut, kata dia, luar biasa besarnya. Seorang Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov), sampai terseret dalam pusaran korupsi itu.
“Jadi, kita menuntut para penegak hukum mampu menegakkan hukum tanpa intervensi,” tegas Jemmy.
Kasus ini, lanjut dia, menjadi pembelajaran bagi para elite dan pejabat di Kalbar. Baik yang sudah mengemban jabatan maupun yang akan menjabat nanti. Siapa pun pemimpin di Kalbar nanti tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya.
“Kita ingin pemimpin di Kalbar amanah dan siap melanjutkan perjuangan serta melayani Rakyat,” pungkasnya.
Laporan: Ambrosius Junius
Editor: Mohamad iQbaL
