Pengelolaan ADD Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Bupati: Masih Banyak yang Perlu Dibenahi!

Ilustrasi : Internet

eQuator.co.id – Kubu Raya-RK. Pemerintah Desa harus bisa mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) secara tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu penting mengingat jumlah anggaran per desa mencapai miliaran rupiah.

Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali menuturkan, dalam realisasi pengelolaan ADD di Kubu Raya masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Hal itu penting mengingat masih banyak kepala desa yang belum bisa mengoptimalkan pengelolaan ADD dalam program pembangunan desa.

Bupati berpendapat, hal itu karena ketidakpahaman kepala desa tentang pengelolaan ADD sehingga banyak yang tidak bisa menjalankan program pembangunan desa dengan baik.

“Pemkab Kubu Raya terus berusaha memberikan pemahaman dan pembinaan kepada seluruh kepala desa agar mereka mengerti dalam menggunakan ADD,” ucap H Rusman Ali, Selasa (3/1).

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kubu Raya, Sudiono Supyanto mengharapkan, Pemerintah Desa harus mengelola ADD secara tepat sasaran.

“Ini diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan ADD yang dikelola oleh kepala desa. Makanya kami selalu memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan ADD,” ujar Sudiono Supyanto.

Menurutnya, langkah itu dilakukan agar para kepala desa dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (LPj-ADD) membuahkan hasil yang maksimal. Apabila Kades bersangkutan bersama aparatur desa tidak menyampaikan LPj maka BPMPD akan memberikan teguran dan memproses lebih lanjut.

Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan, hingga kini kepala desa belum melaporkan penggunaan dana desa melalui online. “Padahal sudah diajarkan. Tapi banyak yang belum mengerti untuk mengisi aplikasi tersebut,” keluhnya.

Secara terpisah, Kepala Desa Parit Baru, Musa mengakui, banyak desa yang tidak mengerti menggunakan aplikasi laporan penggunaan dana desa secara online dikarenakan ketidakpahaman.

“Kami harap Pemerintah Kubu Raya dapat terus dilatih hingga benar-benar mengerti menggunakan aplikasi tersebut. Kadang di beberapa daerah masih ada yang minta tolong ke pihak ketiga,” bebernya.

Reporter: Syamsul Arifin

Redaktur: Andry Soe