eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Para kepala desa yang nantinya terpilih dalam Pilkades serentak di sejumlah kabupaten di Kalbar, diharapkan punya kapasitas dalam pengelolaan dana desa untuk menggerakkan ekonomi sesuai potensi desa yang dimiliki.
“Artinya menjadi kades karena betul-betul ingin mengabdi. Bukan karena iming-iming atau termotivasi melihat saat ini Anggaran Dana Desa (ADD) kita besar, lalu berbondong-bondong ingin jadi kades, ini tidak betul,” pesan Michael Jeno, kemarin.
Jeno mengatakan, saat ini kades merupakan posisi yang cukup strategis. Sebab hadirnya ADD menjadi salah satu program dari presiden yang ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dimulai dari pinggiran.
“Maka dari itu, dengan adanya ADD calon kepala desa, atau kepala desa terpilih harus memanfaatkan dana ini sebaik mungkin. Manfaatkan potensi yang ada di desa, sehingga perekonomian masyarakat dapat terangkat, salah satunya melalui program BUMDes, kades juga dituntut untuk lebih kreatif,” sebutnya.
Apalagi di periode kedua ini, presiden menggelontorkan anggaran ADD cukup besar hingga mencapai Rp400 triliun. Tentu saja juga muncul hal yang dikhawatirkan yakni adanya potensi penyelewengan anggaran.
“Untuk itu, kades harus terus melakukan koordinasi dengan inspektorat atau BPKP atau orang-orang yang paham mengenai hal ini. Untuk meminta arahan, sebab tujuan fokusnya pemerintah terkait daerah pinggiran ini, tidak lain untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan IPM,” tandasnya. (ova)
