eQuator.co.id – Pemerintah terus berusaha untuk menekan penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) informal yang biasa rentan perlakukan tak adil. Hal tersebut terbukti dari jumlah penyaluran TKI yang terus berkurang. Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa hal tersebut tak mengurangi kapasitas devisa bagi Indonesia.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Hermono mengatakan, jumlah penempatan TKI ke luar negeri pada periode Januari-Oktober 2016 mencapai angka 193 ribu orang. Hal tersebut turun 17 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 233 ribu.
’’Yang jelas jumlah saat ini jauh mengecil dibanding 2011 yang satu tahun mencapai 600 ribu orang. Ini karena kebijakan kami untuk melarang buruh migran ke negara-negara rawan seperti Timur Tengah,’’ ungkapnya di Jakarta kemarin (11/11).
Sampai saat ini, negara yang masih menjadi tujuan utama TKI adalah Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Namun, pemerintah mengaku lebih memilih mencari pasar bagai TKI formal. Jikapun harus menyalurkan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) maka pemerintah mencari pasar untuk tenaga yang fokus pada satu bidang.
’’Mayoritas background calon TKI adalah lulusan SD atau SMP sehingga tidak mudah meningkatkan kompetensi mereka. Karena itu, kami berusaha agar TKI domestic worker agar dikhususkan pada satu bidang saja seperti supir atau pengasuh anak,’’ jelasnya.
Meskipun demikian, Hermono mengingatkan, jumlah remitansi yang diterima masih tetap tinggi. Menurut kompilasi data dari Januari hingga Septemberm remitasni TKI yang diterima Indonesia sudah mencapai USD 6,76 miliar (Rp 91 triliun). Capaian tersebut hanya selisih USD 2,66 miliar (Rp 35 triliun) dibanding capaian total 2015 senilai 9,42 miliar (Rp 126 Triliun). Jumlah remitansi diperkirakan makin meningkat jika perwakilan Indonesiadi luar negeri mengirimkan secara teratur informasi peluang kerja di Job Info BNP2TKI.
’’Ini merupakan fresh money yang ikut mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional secara makro, terutama di daerah-daerah sumber TKI,’’ ujar mantan Wakil Dubes RI di Kuala Lumpur tersebut. (bil)
