eQuator – Ngabang-RK. Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, secara resmi membuka rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se-provinsi kalimantan Barat di kabupaten Landak, Senin (2/11).
Rapat koordinasi tentang keuangan daerah ini bertema ‘implementasi pengelolaan keuangan daerah modern berdasarkan standar akuntasi pemerintahan yang berbasis akuntabel’.
“Kita berharap semoga kegiatan yang dilakukan ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat mencapai tujuan sebagaimana yang kita inginkan,” katanya.
Dikatakannya, Rakor tersebut adalah Rakor ke-tujuh dan merupakan hasil kesepakatan pada Rakor yang dilaksnakan Pemprov Kalbar di hotel Kapuas Pelace pada 4 September 2015.
“Pada rapat itu disepakati bahwa kabupaten Landak menjadi tuan rumah yang pertama kalinya melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi ini. Karena selama ini selalu di lakukan di Pontianak selaku ibukota provinsi. Jadi, mulai tahun 2015 ini dan selanjutnya dilakukan secara bergiliran sesuai dengan hasil kesepakatan kabupaten/kota,” jelasnya.
Untuk tahun 2015 ini paling tidak ada dua pekerjaan besar yang saat ini telah dan harus di lakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.
“Kegagalan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan dangan sistem berbasis akrual tentu akan menpergaruhi hasil penilaian auditor BPK RI. Dikhawatirkan banyak pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam penerapannya sehingga jumlah pemerintah yang mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) juga akan semakin menurun,” kata bupati.
Sebaliknya, akan menjadi prestasi tersendiri jika Pemda mampu mempertahankannya. “Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2016, ada beberapa perubahan mendasar pada peraturan tersebut terutama pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD,” terangnya.
Bupati menghimbau, agar materi yang di sampaikan dapat diikuti secara baik agar seluruh peserta berpartisipasi aktif guna mengikuti semua kegiatan yang diagendakan. “Di samping itu agar kesempatan ini dapat di jadikan sebagai wahana untuk belajar dan berkonsultasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (ius)
.){kind=link}