eQuator.co.id – Pontianak-RK. Setelah Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD I Partai Golkar Kalbar dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP, Idrus Marham, Kamis (15/9) pagi, Gedung Zamrud Pontianak disegel Ketua DPD II Partai Golkar Melawi, H. Firman Muntaco, SH, MH.
Tadi malam, seluruh pengurus DPD II dan DPD I Partai Golkar Kalbar masih berkumpul di Gedung Zamrud, lokasi Musda IX. Pelaksanaan Musda bubar. Panitia memutuskan menunda Musda dalam waktu yang tidak ditentukan.
Sekitar pukul 21.15, pengurus dan Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar, H. Morkes Effendi, S.Pd, MH memberikan keterangan pers terkait permasalahan pelaksanaan Musda di Gedung Zamrud.
Morkes menjelaskan beberapa hal terkait tertundanya penyelenggaraan Musda. Sebenarnya dia ingin menyelesaikan kondisi Musda yang sifatnya prisip dan telah dibuka Sekjen Idrus Marham. Dengan sangat terpaksa di skor dalam waktu yang belum ditentukan, hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut.
“Ada masalah, bahwa ada hal yang menyangkut aturan-aturan pelaksanaan tentang Musda ini yang belum kita pahami,” ungkap Morkes.
Ia menjelaskan, Partai Golkar sedang berbenah. Dengan terjadinya permasalahan masa lalu, yakni perpecahan, sehingga aturan belum dapat dipahami betul. Kemudian belum dikonsultasikan terkait aturan baku.
“Dengan sangat terpaksa Musda ini ditunda, tetapi pengurus yang lama belum demisioner. Maka dengan terpaksa saya menyatakan masih tetap sebagai ketua dan saudara Adang Gunawan Sekjen, hingga Musda ini dibuka kembali,” tegas Morkes.
Morkes menegaskan, setelah berkosultasi ke DPP, maka Musda akan dilajutkan kembali. Morkes juga menegaskan, Musda tidak terjadi deklok, karena dirinya belum memberikan pertanggungjawaban di dalam Musda.
Morkes memastikan tidak ada masalah apa-apa di tubuh Golkar Kalbar. Sudah biasa terjadi dinamika organisasi. Apalagi menyangkut tentang pemilihan ketua. Kadang ada hambatan yang menyangkut konstitusi partai, baik petujuk maupun pelaksanaan.
“Mudah-mudahan ini dimaklumi para kader Golkar di Kalbar. Begitu juga simpatisan Partai Golkar dan masyarakat pada umumnya,” ungkap Morkes.
Sebelumnya Morkes menegaskan, kepemimpinannya di Golkar Kalbar periode 2009-2015 sangat panjang. Cukup melelahkan baginya menghadapi kemelut di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
“Saya menekankan, harus melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi. Menyatukan kembali kader-kader yang sudah terpecah belah. Kembalikan marwah Partai Golkar, kita harus sesui dengan semboyan Golkar, Bangkit. Kita harus bangkit melawan, bukan melawan antu bangket,” tegas Morkes.
Tahun 2019 tak lama lagi. Artinya, Pilpres dan Pileg juga tidak lama lagi. “Dua tahun lebih lagi. Kalau tidak cepat melakukan kosolidasi hingga kecamatan dan desa, maka kacau. Kita tidak dapat melaksanakan program-program yang ditetapkan partai,” katanya.
Mantan Bupati Ketapang itu memastikan tidak ikut mencalonkan Ketua DPD I Partai Golkar. Musda kali ini, dia memberikan kesempatan kepada pengurus dan kader untuk bertarung menggantikan posisinya.
“Sudah saatnya saya pensiun, memberikan kesempatan kepada generasi baru,” jelas Morkes.
Mantan calon Gubernur Kalbar periode 2012-2017 itu berharap, Musda kali ini dilaksanan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Tujuan utamanya mengembalikan marwah Partai Golkar.
“Jangan macam-macam. Jangan membuat hal yang tidak diinginkan. Banyak hal yang harus diselesaikan. Jangan selalu berpecah belah,” ucap Morkes.
Sekjen DPD I Partai Golkar Kalbar, Adang Gunawan menambahkan, mengenai penyegelan Gedung Zamrud yang dilakukan Ketua DPD II Partai Golkar Melawi, tidak ada apa-apa dan tidak terjadi masalah. “Ini hanya sekedar pengamanan saja dalam Musda,” kata Adang.
Segel Gedung Zamrud
Segel sekretariat sudah menjadi dinamika dalam pemilihan ketua Partai Golkar dari tingkat pusat menular hingga ke daerah. Begitu juga Musda IX DPD I Partai Golkar Kalbar. Aparat kepolisian terlihat menjaga ketat Gedung Zamrud Pontianak Jalan Ahmad Yani, lokasi Musda yang juga Sekretariat DPD I Partai Golkar Kalbar.
Pantauan di lapangan, tampak spanduk terbentang tepat di depan pintu masuk atau muka Gedung Zamrud. Spanduk bertuliskan “Disegel Dibawah Pengawasan Ketua DPD Melawi Firman Muntaco”.
Hingga pukul 21.00, Musda yang seyogianya dijadwal pukul 19.30-20.30, Rapat Paripurna VII membahas penjelasan tentang persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar dan pembentukan tim formatur belum juga dimulai. Bahkan sejak Musda dibuka pagi kemarin, hingga malam harinya belum satu pun agenda paripurna dilaksanakan.
Ketua DPD II Partai Golkar Melawi, Firman Muntaco memberikan keterangan pers di kediamannya di Jalan Subarkah Pontianak, Kamis (15/9) malam. Dia mengatakan, terjadi permasalahan saat Musda berlangsung. Pemicunya, interpensi dari pihak tertentu yang menyatakan, Ketua DPD Golkar Kalbar harus menjabat bupati.
“Jadi bermula saat Musda Provinsi yang sudah sah, kami pun dikumpulkan,” ungkap Firman.
Saat itukah, salah satu pengurus DPD menyatakan, DPP menghendaki seorang bupati untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kalbar.
“Di saat kita sedang melaksanakan Musda, ada perintah seperti itu. Para Ketua DPD terkejut, kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” jelas Firman.
Menurutnya mantan Bupati Melawi itu, instruksi tersebut bisa diterima, kalau dilakukan sebelum Musda. Lobi-lobi seperti itu jangan dilakukan pada saat Musda sedang berjalan.
Sebelum Musda, kata Firman, para Ketua DPD se Kalbar menyatakan kesepakatan untuk memilih Sekjen DPD I Partai Golkar Kalbar, Adang Gunawan untuk menggantikan kepemimpinan Morkes Effendi. “Kalau ini diteruskan dan tidak mendapatkan restu dari DPP, maka menjadi masalah. Kalau ini diteruskan, demisioner,” tegasnya.
Mengatasnamakan Ketua DPD I Melawi, Firman Muntaco menyegel Gedung Zamrud, lokasi Musda. Dia menegaskan, dalam demokrasi tidak sepatutnya gaya seperti ini dilakukan. Mestinya harus disosialisasikan kepada pengurus DPD II dan DPD I.
“Dan saya sayangkan perilaku yang kurang demokratis dan tidak terpuji dari sahabat saya, kawan saya yang menjabat sebagai Bupati Mempawah (H. Ria Norsan, red). Dengan cara melobi pusat, kemudian membuat panas suasana Musda,” tegasnya.
Firman mengaku keluar dari sidang. Menurutnya tidak ada gunanya mengikuti Musda seperti ini. “Saya menyatakan sebagai Ketua DPD Kabupaten Melawi, saya menyegel Gedung Zamrud. Mulai besok aktivitas di Golkar saya hentikan. Saya siap kalau ada teguran dari DPP. Saya juga akan memberikan beberapa pesan kepada DPP, agar hal ini tidak terulang lagi,” jelas Firman.
Buka Musda IX
Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham ketika membuka Musda IX DPD I Kalbar mengatakan, Musda merupakan agenda penting dalam kosolidasi organisasi. Musda menentukan nasib partai di daerah untuk lima tahun ke depan.
“Siapa pun Ketua DPD yang terpilih, harus mampu membawa kemajuan dan kemenangan pada tahun 2019,” katanya.
Program-program yang ditetapkan dalam Musda, harus menjadikan Partai Golkar berpihak kepada masyarakat. “Saya minta pengurus Kalbar dan DPD kabupaten/kota untuk mendukung program pemerintah. Baik pembangunan, infrasturktur, pertanian, pendidikan dan kesejahteraan serta jaminan sosial,” harap Idrus.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto menetapakan kosolidasi sebagai strategi kemenangan. “Maka dari itu, tidak ada tawar menawar dalam kosolidasi. Harus tuntas dalam akhir tahun 2016,” kata Idrus.
Terkait Pilkada 2017 dan 2018 serta Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, DPP Partai Golkar menetapkan target kemenangan 60 persen secara nasional.
“Hitungan Pilkada, kalau ada 102 daerah, paling tidak 61 calon kita kita usung harus menang,” tegasnya.
Sementara target Pileg target 120 kursi secara nasional. Saat ini Golkar sudah mendapatkan 91 kursi. Harus berjuang menambah 29 kursi secara nasional.
“Untuk Pilpres 2019, Golkar telah menetapkan mencalonkan H. Ir. Joko widodo sebagai calon Pilpres,” tegas Idrus.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
