eQuator.co.id – Putussibau-RK. Secara Nasional, pada 2023 ditargetkan seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sudah terakreditasi. Tetapi Kabupaten Kapuas Hulu memasang target empat tahun lebih cepat, yakni 2019.
“Paling lambat 2019. Ini untuk penerapan manajemen mutu. Puskesmas harus berorientasi pada hasil yang optimal,” kata dr Harisson MKes, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Percepatan akreditasi Puskesmas ini, jelas Harisson, dalam upaya menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berbasis kesehatan keluarga. “Dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinkes, terdapat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan mewajibkan setiap keluarga dikunjungi petugas Puskesmas,” ingatnya.
Mantan Direktur RSUD Achmad Diponegoro Putussibau ini mengatakan, petuas kesehatan harus rutin memastikan imunisasi bayi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif dan lain-lainnya. “Tujuannya, meningkatkan akses kemandirian masyarakat dalam kesehatan,” timpal Harisson.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kalbar, dr Andi Jap Mkes menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 99 Tahun 2015 (Permenkes 99/2015), ditargetkan 2023 semua Puskesmas sudah terakreditasi. “Kalau tidak terakreditasi, maka Puskesmas akan ditutup, dicabut izinnya. Sementara untuk RSUD harus terakreditasi sebelum 2021,” terangnya.
Mantan Direktur RSUD Sanggau ini menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu melalui Dinkes yang terus berupaya mengakreditasikan seluruh Puskesmas. “Harapan saya dari kegiatan ini, petugas kesehatan di Kapuas Hulu bisa kerja lebih keras lagi,” kata Andi.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH menegaskan, akreditasi Puskesmas di Kapuas Hulu harus tercapai pada 2019 mendatang. Sehingga Puskesmas mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kepuasan masyarakat harus juga diutamakan. Kita berharap seluruh Puskesmas di Kapuas Hulu bisa terakreditasi,” ujarnya. (dRe)
