eQuator.co.id – Pontianak-RK. Enam Bupati dan Wakil Bupati di Kalimantan Barat periode 2016-2021 dilantik Gubernur Cornelis di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (17/2) siang. Usai memimpin sumpah jabatan mereka, Cornelis menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, permintaan dari dirinya sendiri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pertama, untuk para Bupati dan Wakil Bupati, agar segera kerja, kerja, dan kerja. Jangan hanya di belakang meja. Ketika pemilihan nyembah-nyembah rakyat minta pilih, jangan sudah dipilih lalu tidak mau kerja,” pinta orang nomor wahid di Kalbar ini, tanpa teks.
Kemudian, kata Cornelis melanjutkan, bupati dan wakil Bupati harus segera mewujudkan visi dan misinya. “Janji-janji selama kampanye jangan hanya omong kosong,” tuturnya.
Pesan ketiga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isinya, bupati dan wakil bupati diminta dengan hormat dan sangat agar segera menyerahkan izin tambang kepada gubernur. Waktu yang diberikan KPK hanya 90 hari.
“Berarti di tangan anda tidak sampai 90 hari, saya kasih waktu 30 hari saja. Karena 60 harinya ke saya, sebab kami harus klarifikasi lagi, mengecek lagi, dan lain sebagainya, baru kemudian melaporkan ke KPK,” ujar Cornelis.
Ultimatum ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Pasalnya, bagi yang tidak melaksanakan perintah tersebut, dengan segala hormat, Cornelis menegaskan akan mencabut izin usaha perusahaan tambang bersangkutan.
“Tidak ada kompromi. Ini merupakan perintah pemerintah untuk kita, jadi yang baru dilantik ini merupakan bagian dari pemerintah. Harus dijalankan,” tegasnya.
Enam pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini diantaranya: Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Martin Rantan-Suprapto, Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Rupinus-Aloysius, Bupati dan Wakil Bupati Sintang Jarot Winarno-Askiman, Bupati dan Wakil Bupati Melawi Panji-Dadi Sunarya Usfa Yursa, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Abang M. Nasir-Antonius L.A. Pamero, serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Suryadman Gidot-Agustinus Naon.
Dalam pidatonya, Cornelis menyatakan, yang baru dilantik ini sudah masuk dalam ruang lingkup pemerintah. Artinya, tidak lagi berpikir bahwa kerja hanya untuk kepentingan partai politik.
“Kalau anda masih berpikiran seperti itu, tidak usah jadi bupati dan wakil bupati,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengucapkan selamat kepada bupati dan wakil bupati yang baru dilantik ini. “Selamat bekerja, Tuhan memberkati Anda,” tandas Cornelis.
Ketika acara pelantikan hendak ditutup dengan doa dan dilanjutkan pemberian selamat kepada enam pasangan bupati dan wakil bupati, Gubernur menyela. “Eh nanti dulu, nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Jangan hanya di pembukaan saja, di penutupan juga harus. Ini untuk membuktikan bahwa kita rakyat Indonesia,” cetus Cornelis saat pembawa acara ingin menutup acara pelantikan.
SEBENARNYA, INGIN PELANTIKAN TERBUKA
Di Balai Petitih yang terhitung cukup sempit itu, proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berjalan lancar. Ratusan simpatisan dan pendukung enam pasangan bupati dan wakil bupati terpilih tampak memadati halaman dan lobi Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan secara tidak langsung jalannya proses pelantikan. Pengamanan ketat terlihat, setiap tamu diperiksa aparat kepolisian dengan metal detector.
Namun awak media massa setempat dilarang masuk ke ruang pelantikan. Pasalnya, panitia hanya mengontrak satu media saja. Namun, Gubernur Cornelis bertindak bijak.
“Wartawan masuk saja. Buka saja pintu satunya itu,” ujarnya Cornelis saat tiba di Kantor Gubernur didampingi istrinya.
Meski sudah berada dalam ruangan pelantikan, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar, Herkulana Mekarryani, bersikeras meminta awak media jangan beralih dari posisi yang ditentukan. “Mohon maaf, untuk para wartawan selain dari Tempo agar berada di posisi yang ditentukan,” katanya sambil menunjuk posisi dimaksud.
Tempat yang ditunjuk Herkulana berada di tengah-tengah dua tangga akses keluar masuk Balai Petitih. Jelas saja, tempat itu tak memadai bagi awak media massa maupun elektronik yang ingin merekam momen sumpah jabatan itu. Namun, berbekal kebijaksanaan dari gubernur, awak media bisa mengabadikan momen sumpah jabatan dari seluruh penjuru ruangan.
Jauh sebelum dilaksanakan, sebenarnya Cornelis menginginkan pelantikan dilaksanakan di lapangan atau terbuka, karena Balai Petitih kapasitasnya terbatas. Maksudnya, agar seluruh undangan dan simpatisan menyaksikan langsung jalannya pelantikan itu. Namun, khawatir cuaca memburuk tiba-tiba, maka rencana itu dibatalkan.
“Maklumlah, staf ini lebih pintar dari kita, ada saja alasannya. Sebenarnya saya mau dibuka di sana, supaya wartawan bisa masuk (leluasa, red) semua. Rakyat juga bisa lihat, tapi karena staf lebih lihai dari kita,” sindir Gubernur Cornelis.
Laporan: Isfiansyah dan Ocsya Ade CP
Editor: Mohamad iQbaL
