eQuator – Pontianak-RK. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat, Nedy Achmad berpandangan, bahwa hingga memasuki bulan Februari ini, pemerintah belum menunjukkan gerakan yang signifikan dalam upaya mendongkrak perekonomian, khususnya di Kalbar.
“Memang gerakan pemerintah dalam mendongkrak perekonomian di Kalbar masih belum secepat yang kita harapkan. Beberapa paket kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu pun masih memerlukan waktu untuk dilaksanakan dan dirasakan dampak positifnya,” kata Nedy kepada Rakyat Kalbar via selulernya, Minggu (31/1).
Hal ini kata dia, bisa dilihat dari beberapa aspek. Dalam hal dukungan sendi-sendi penguatan ekonomi seperti kemudahan mengakses modal, masih belum kelihatan upaya-upaya positif baik dari pemerintah dan dunia perbankan. Kendati pada proses perizinan di beberapa daerah menurutnya sudah mulai menunjukkan efisiensi dan efektifitas dengan waktu yang lebih singkat dan proses yang lebih mudah dan hampir tanpa biaya. Seperti di Kota Pontianak yang sudah mulai menerapkan sistem aplikasi terpadu berbasis sistem. “Pemerintah hendaknya sudah memulai program-program penguatan dan percepatan ekonomi sedini mungkin. Saat ini dunia usaha, khususnya UMKM memerlukan terobosan-terobosan baru dan positif dari pemerintah, dan hendaknya ditujukan dalam upaya menciptakan dunia usaha di dalam negeri yang kondusif dan tangguh,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, kata dia, perbaikan ekonomi memerlukan upaya percepatan implementasi program-program pemerintah khususnya yang memacu produksi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan pemerintah dalam komitmennya menyelesaikan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah perbatasan. “Dan ini akan sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Jangan lupa bahwa MEA sudah berjalan dan jika UMKM kita tidak diperkuat maka akan habis digilas bisnis-bisnis pendatang dari negara-negara tetangga yang sudah siap memasarkan produk dan jasanya ke negara kita dengan harga dan pelayanan yang kompetitif,” ingatnya.
HIPMI berpandangan bahwa pemerintah masih punya cukup waktu untuk kembali ke komitmen awal. HIPMI khawatir, jika seandainya program penguatan ekonomi kurang digenjot atau terlambat dilakukan pemerintah, maka satu persatu UMKM akan rontok karena tak mampu bersaing. “UMKM yang menjadi pilar penyangga perekonomian masyarakat satu persatu akan rontok karena digerogoti permasalahan melemahnya situasi ekonomi dan daya beli konsumen, yang diperburuk dengan berlimpahnya produk dan jasa asing yang bersaing memperebutkn pasar dalam negeri kita,” terangnya.
HIPMI berharap, “mumpung masih awal”, pemerintah harus segera bergerak dengan memperkuat koordinasi antar kelembagaan yang baik dalam mendorong perkembangan ekonomi negara. “Mulai dari regulasi yang kondusif, persyaratan dan kebijakan fiskal yang mendukung, pajak yang moderat, infrastruktur yg memadai, keamanan yang terjamin, aturan dan hukum yang dijunjung tinggi serta perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang saling mendukung,” demikian Nedy.
Laporan: Fikri Akbar
Editor: Arman Hairiadi
