eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Kalbar memiliki ratusan kilometer panjang garis batas Indonesia-Malaysia. Kondisi ini sangat rentan kejahatan lintas negara, terutama narkoba dan perdagangan manusia.
Polda Kalbar menggalakan branding ‘Berkibar’. Artinya berkerja dengan benar. Di dalamnya terkandung unsur profesional dan prosedural yang dibingkai aturan hukum Indonesia dengan program ‘zero ilegal dan toleransi’. “Anggota kami pun, kita punya komitmen dan kesepakatan tidak ada toleransi terhadap hal yang ilegal itu,” kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono kepada sejumlah tamu yang hadir saat konferensi pers terkait tugas pokok dan fungsi, bidang pembinaan dan logistik, bidang anggaran, bidang oprasional, operasi kepolisian dari Januari hingga Desember 2018 di Mapolda Kalbar, Senin malam (31/12).
Konferensi pers kemarin dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Polda Kalbar terhadap masyarakat. “Polri adalah organisasi publik non profit, sehingga memang harus dilaksanakan,” ujarnya pada jumpa pers yang turut dihadiri Gubernur Kalbar Sutarmidji, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol Suyatmo, Kejati Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol, Danlanud Supadio, perwakilan Danlantamal, Forkopimda Kalbar, dan para tokoh masyarakat.
Didi memaparkan, Polda Kalbar melakasanakan tugasnya secara proaktif untuk meningkatkan rasa aman serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dia juga mengakui institusinya masih ada kekurangan selama setahun menjalankan tugas kepolisian. Maka, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kalbar.
“Alhamdulillah dalam satu tahun ini berjalan dengan lancar tentunya bersama-sama dengan stakeholder dan seluruh komponen masyarakat,” ucapnya.
Di bidang pembinaan kata Didi, Tahun 2017 Polda Kalbar memiliki 10.451 personel. Tahun 2018 sebanyak 10.442 personel. Mereka tersebar di Polsek-Polsek di 13 Polres. “Bhabinkamtibmas ada 857 persnonel dan desanya ada 2031 dengan 99 kelurahan. Itu kita sebar ke daerah tersebut,” jelasnya.
Jumlah personel mengalami penurunan lantaran yang masuk sebanyak 297, sedangkan yang ada 314. Personel keluar ini karena pensiun. Penurunan jumlah personel ini juga karena mutasi ke luar Kalbar, meninggal dunia dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) .
“Jadi kasus-kasus yang benar-benar dilakukan anggota di luar yang kita tetapkan tadi langsung kita PTDH. Contohnya anggota terlibat dengan narkoba, desersi dan anggota yang tidak melaksanakan perintah atasan,” tuturnya.
Konsep dari Mabes Polri, jumlah personel Polda harus cukup. Sedangkan Polres harus besar. Sementara Polsek harus kuat. Di tingkat Polsek nantinya sebagai basis.
Tahun 2018 Polda Kalbar menerapkan pola kepemimpinan top down. Yaitu memberikan direktif ke Polres dan Polsek berupa petunjuk-petunjuk. Tahun ini, Polda akan mencoba dari bawah atau bottom up. Para Kapolsek dan Bhabinkamtimas, harus berkreasi, berinisiasi bagaimana wilayahnya aman. Kemudian bekerja dengan masyarakatnya, berkolaborasi, dan bersinergi.
“Melalui Bhabinkamtimas, berkoordinasi dengan kepala desa dan Babinsa. Dia langsung melaporkan ke Kapolsek,” jelasnya.
“Kita yang di Polda mengawasi. Karena sekarang era digital, kita sudah bisa memantau langsung ke bawah,” timpal Didi.
Dijelaskan Didi, kuota penerimaan anggota Polri tahun 2017 dibandingkan pada 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebanyak 317 personel menjadi 323 pada 2018.
“Seleksi rekrutmen tahun 2017, animo masuk polisi 4.575 peserta. Tahun 2018 karena sudah banyak memenuhi kegiatan-kegiatan operasional, animonya menurun jadi 3.817, tapi penerimaan meningkat jadi 323,” ungkapnya.
Sementara di bidang logistik, Polda Kalbar mendapatkan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung tugas operasionalnya. Oleh Mabes Polri, Polda Kalbar mendapatkan peningkatan anggaran Rp14 miliar.
“Jika tahun sebelumnya Rp321 miliar sekian, pada 2018 kalau dinilaikan dengan rupiah untuk mendukung sarana prasarana Polda Kalbar sekitar Rp335 miliar lima ratus enam puluh juta sekian,” ungkapnya.
Adapun sarana prasarananya berupa kendaraan bermotor roda dua, kendaraan roda empat, kendaraan roda enam, kendaraan air, alat khusus, dan senjata beserta dengan amunisinya. “Sedangkan untuk pembangunan dari APBN Mabes Polri meningkat di tahun 2017. “Kalau dinilai dengan rupiah kurang lebih Rp49 miliar sekian. Tahun 2018 meningkat menjadi Rp82 miliar sekian,” paparnya.
Untuk APBN dari Mabes Polri pembangunan Polda Kalbar di tahun 2018 ada 29 unit. Dibandingkan tahun 2017, peningkatannya kurang lebih Rp32 miliar. Polda Kalbar juga banyak mendapatkan hibah dari Pemda-Pemda dan perseorangan. Terutama untuk pembangunan SPN, Mako Polsek dan Polres.
Hibah tanah ini tahun 2017 sekitar Rp4 miliar. Sedangkan pada 2018 sekitar Rp14 miliar. Selama tahun 2018, keseluruhan ada 45 pembangunan, ada 28 dari APBN dan 19 APBD.
“Angka ini sangat signifikan, kenapa? Karena kita kerja. Kerja kita juga sama-sama didukung warga beserta seluruh stakeholder yang ada di Kalbar,” kata jenderal berbintang dua ini.
Untuk bangunan ditahun 2017 jika dirupiahkan sekitar Rp3 miliar. Sementara di tahun 2018 sekitar Rp26 miliar. “Ini hibah dari seluruh masyarakat di sini, yang memberikan apresiasi, bantuan kepada kita,” ujarnya.
Di samping tanah dan bangunan, ada juga hibah kendaraan bermotor maupun satwa. Polda Kalbar juga mendapat hibah mobil dari instansi-instansi tertentu yang digunakan untuk Polres-Polres dan Brimob.
“Bidang anggaran, tahun 2018 ada Rp1,174 triliun yang harus kami pertanggungjawabkan. 64 persen untuk belanja pegawai, selebihnya untuk belanja barang dan belanja modal,” terangnya.
Didi mengatakan, zero toleran telah dijalankan mulai dari rekrutmen sampai penggunaan anggaran. Zero ilegal, mulai dari deteksi dini, preventif, preemtif sampai represif. Yaitu penegakan hukum, dilakukan upaya paksa. Hal tersebut untuk melindungi, mengayomi, pelayanan, rasa aman, nyaman, dan tertib di masyarakat.
“Sehingga bapak Gubernur, Bupati, Walikota, kepala desa dapat melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan tanpa ada gangguan, kekhawatiran,” tutup Didi.
Dikesempatan sama, Sutarmidji menyampaikan, zona integritas seluruh jajarannya di Kalbar hanya 15 persen yang hijau. Sisanya kuning. “Ini kerja berat,” ucapnya.
Pria yang karib disapa Midji ini optimis dengan sinergi yang baik antara provinsi, Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjungpura, akan menjadi hijau. “Saya yakin dalam dua tahun bisa berbalik zona hijau semua,” ujarnya.
Midji memaparkan, kerjasama antara jajarannya dengan pihak kepolisian memang harus ditingkatkan. Salah satunya di Satgas Pangan. Mengingat Kalbar sangat rentan terjadi inflasi.
“Kita alhamdulillah bisa mengendalikan harga pangan, sangat terkendali. Inflasi di sektor pangan tidak begitu besar,” tuturnya.
Lebih penting lagi soal kepentingan masyarakat seperti gas elpiji tabung ikuran 3 kg. Karena gas bersubsidi ini banyak dikeluhkan masyarakat.
“Nanti supaya tidak merepotkan jajaran kepolisian dan sebagainya, tadi saya sudah minta kepada Kadin supaya ikut memantau dan mengatur distribusinya,” tuturnya.
Midji juga menyampaikan keinginannya menjadikan Smart Police. Tekad tersebut sejak dia menjabat sebagai Walikota Pontianak.
“Saya waktu Wali Kota itu belum terealisasi, saya pengennya ada Smart Police,” katanya.
Dijelaskan dia, Smart Police merupakan suatu aplikasi yang di dalamnya seluruh nomor kontak polisi terintegrasi. Nomor masyarakat juga bisa dimasukan. Jika terjadi tindak kejahatan menimpa masyarakat dan handphonenya aktif, tinggal pencet tombolnya. Sehingga bisa dilihat dan masyarakat akan saling menjaga. “Saya minta ini dimatangkan lagi, kita bisa gunakan ini akan lebih efektif dan masyarakat bisa jadi polisi untuk masyarakat yang lain,” ungkapnya.
Midji menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan kerjasama kepolisian untuk edukasi. Terutama mereka yang melakukan penyimpangan di sektor perpajakan atau pendapatan daerah. “Nanti saya akan sampaikan dan mungkin bisa ditangani Polda supaya kita mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah) yang meningkat,” lugasnya.
Terkait desa mandiri yang dicanangkannya, Pemprov Kalbar mendapat dukungan institusi TNI dan Polri. Targetnya 406 desa mandiri dalan waktu lima tahun.
“Saya lebih semangat lagi, karena pak Kapolda dan pak Pangdam lebih semangat. Kita harus tunjukan masa’ dari 2036 desa, mandirinya cuma satu,” terangnya.
Pergub itu akan sampai ke Mendagri dan Presiden, bahwa inilah model penanganan desa yang benar. Guna menarik dan melanjutkan nawacita yang membangun dari pinggiran. Daya tarik dengan program desa mandiri.
“Dan nanti tidak akan ada masalah dalam pembelajaan dana desa, karena 50 lebih variabel akan dibagi mana yang dibayai dana desa, mana kabupaten, dan mana provinsi,” demikian Midji.
Laporan: Ambrosius Junius
Editor: Arman Hairiadi
