eQuator.co.id – Pontianak-RK. Ternyata tidak hanya Aliansi Pemuda Dayak yang menolak rencana pengembalian kaum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di tanah Borneo Barat. Parlemen Kalbar juga bersikap demikian.
Wakil rakyat menyatakan tidak rela jika kaum Gafatar menginjakkan kaki di seantero Kalbar. Walaupun pemerintah pusat hendak mendatangkan kaum Gafatar melalui program transmigrasi.
“Pernyataan menteri yang akan mengembalikan Gafatar ke Kalimantan itu tidak bisa diputuskan secara sepihak. Karena di dalam rapat koordinasi tidak menghadirkan perwakilan daerah,” tegas Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Krisantus Kurniawan kepada Harian Rakyat Kalbar, belum lama ini.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, DPRD Provinsi Kalbar menolak secara tegas warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut paham tidak sesuai dengan dasar negara ke Kalbar. “Pokoknya mereka tidak boleh lagi menginjakkan kaki di tanah Kalimantan,” lugas Krisantus.
Orang dekat Gubernur Cornelis ini berpendapat, apabila kaum Gafatar didatangkan kembali ke Kalbar sama dengan menciptakan potensi konflik. Oleh karena itu, walaupun kaum Gafatar tersebut sudah direhabilitasi di Jakarta, tetap tidak boleh pulang ke tanah Borneo.
“Pemerintah pusat mengatakan mereka yang diusir itu eks Gafatar. Tapi menurut saya, tidak ada yang namanya eks Gafatar. Mereka yang dipulangkan dari Kalimantan ke tanah Jawa itu masih aktif,” serunya.
“Kalau pemerintah pusat memaksa kaum Gafatar itu masuk ke Kalbar lagi. Pasti akan terjadi konflik nantinya,” ingatnya.
Alasan Parlemen Kalbar menolak kedatangan Gafatar bukan tanpa alasan. Salah satu parameter dewan yang terhormat adalah saat ini rakyat di seantero Kalbar bersikukuh tidak menerima kembali kehadiran Gafatar.
“Nanti rekan mereka yang bukan kaum Gafatar bisa kena imbasnya. Gafatar inikan banyak. Apalagi mereka rata-rata berasal dari Pulau Jawa. Sementara orang Jawa (bukan kaum Gafatar) banyak juga di sini,” sebutnya.
Oleh karena itu, Krisantus khawatir apabila terjadi konflik di Kalbar. Nanti tidak bisa memilah atau membedakan mana orang Jawa yang bukan Gafatar dan orang Jawa yang merupakan kaum Gafatar.
“Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada tanda bahwa seseorang merupakan anggota Gafatar atau tidak. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus arif dan bijaksana menyikapi hal ini,” harapnya.
“Harus dipikir beribu-ribu kali. Untuk apa mengembalikan kaum Gafatar itu ke Kalbar? Yang jelas kalau dikembalikan lagi, DPRD dan Gubernur bersama rakyat Kalbar menolak keras kedatangan Gafatar melalui program apapun,” lugasnya. (dsk)
