eQuator.co.id – Pontianak-RK. Masyarakat Kabupaten Ketapang berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di pedesaan serta daerah pedalaman di seantero ‘Negeri Bertuah’.
Ironisnya, sejauh ini layanan kesehatan di pedesaan Kabupaten Ketapang dirasakan masih jauh panggang dari api. Bahkan, pemerintah dinilai lamban memperbaiki kualitas pelayanan. Apalagi sosialisasi seputar dunia kesehatan juga masih dirasakan minim.
“Masyarakat banyak mengeluhkan masalah kesehatan seperti pelayanan kesehatan. Orang di daerah kampung kurang mendapatkan perhatian terkait masalah kesehatan,” ucap anggota DPRD Provinsi Kalbar, H Miftah kepada wartawan koran ini, Kamis (20/10).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpendapat, daerah masih sangat memerlukan kesejahteraan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah dinilai harus bertanggungjawab memenuhi keinginan rakyat.
“Saya yakin pemerintah punya keinginan mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan. Bangsa yang cerdas tentu rakyatnya harus sehat. Kalau banyak yang sakit, bagaimana bisa cerdas dan berpikir positif,” ujar wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Ketapang-Kabupaten Kayong Utara itu.
H Miftah kini tengah berada di Desa Sungai Awan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang melaksanakan reses di daerah pemilihannya.
Ratusan masyarakat Desa Sungai Awan merasa senang, lantaran H Miftah berada di tengah-tengah mereka. Masyarakat berharap H Miftah dapat menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah.
Mendapat banyak laporan tentang kesehatan, H Miftah berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) besutan pemerintah dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Saya berharap kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan pusat untuk mencari langkah-langkah konkret guna mempermudah proses layanan kesehatan,” tegasnya.
Hingga detik ini, masyarakat merasa masih susah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik melalui BPJS. Baik untuk menebus obat maupun rawat inap di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. “Memang kadang-kadang pasien BPJS terkesan dipersulit. Ini bukan hanya terjadi di kabupaten, di kota juga demikian,” ucapnya.
Ia mengatakan, konstituennya merasa susah mendapatkan layanan rawat inap khususnya pasien BPJS yang terdaftar sebagai pengguna layanan kelas tiga. Sebab pasien BPJS di kelas tersebut sangat ramai.
“Kadang-kadang kelas tiga itu sudah full (overload). Padahal pasien kepengen pelayanan maksimal. Saya kira pemerintah harus tanggap dan cepat mengambil langkah konkret supaya pengguna BPJS bisa mendapatkan pelayanan maksimal,” lugasnya.
Apabila ruang rawat inap kelas tiga di sejumlah rumah sakit sudah full, pihak rumah sakit mestinya dapat bersikap bijak. Dengan menerima pasien kelas tiga untuk dirawat di kelas dua.
“Walaupun dikenakan biaya tambahan, yang penting pasien diberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Apalah artinya ada pemerintah tapi rumah sakit tidak memenuhi kapasitas. Akhirnya pasien ada yang menginap di lorong,” sesalnya.
H Miftah menegaskan, keluhan masyarakat itu akan menjadi suara DPRD Provinsi Kalbar. “Kita akan sampaikan suara rakyat kepada Pemprov dalam rapat-rapat kerja,” serunya.
Reporter: Deska Irnansyafara
Redaktur: Andry Soe
